oleh

Ancaman Politik Identitas dan Hoaks di Pilkada 2020, Ini Kata Pengamat

(Diskusi Mewaspadai Hoaks Dan SARA Jelang Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, di Hotel Sofyan, Tebet)

RadarKotaNews, Jakarta – Hoax dan sara merupakan isu yang terus dibahas dengan materi yang sama setiap waktunya. Kejadian ini tidak hanya berlaku di negara kita, diberbagai belahan dunia pun sama terjadi dengan adanya isu tersebut.

Demikian di sampaikan Kabag Media Online Kemenkominfo RI, Tommy saat menjadi pembicara diskusi publik bertajuk “Mewaspadai Hoax dan SARA Jelang Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020” di Hotel Sofyan, Jakarta, Selasa (18/2/2020).

Menurut Tommy, Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna media social terbanyak di dunia, dengan hampir 65 persen masyarakat kita menggunakannya. Penetrasi hoax dengan isu social politik dan sara terjadi dengan 10 persen sebagai penyebar hoax dan hampir 90 persen yang mengkonsumsinya.

Sementara, Masyarakat saat ini tidak lagi melihat apa isi berita yang sampai kepada alat elektronik mereka, kebanyakan hanya melihat sebagian judul untuk membagikan kembali informasi tersebut.

“Peran seluruh elemen masyarakat untuk bisa memfilter akan keberadaan informasi harus menjadi acuan kedepannya agar hoax tidak mudah menyebar,” pesan Tommy.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago memaparkan soal bahaya politik identitas, SARA, ujaran kebencian, dan berita hoax. Dia memprediski, politik identitas, SARA, dan berita hoaks akan marak pada Pilkada serentak yang bakal berlangsung 2020 mendatang.

“Sepertinya politik identitas, SARA dan hoaks masih marak pada Pilkada. Dan ini harus kita perangi bersama,” papar Irma.

Irma berpendapat, politik identitas, hoaks dan SARA masih laku di masyarakat karena fenomena sosial sendiri menunjukan banyak masyarakat yang beragama tanpa ilmu.

“Kenapa SARA menjadi sangat laku, politik identitas sangat laku, kerena rakyat masih banyak yang bergama tapi tidak berilmu. Sehingga radikalisme dalam artian negatif menjadi marak,” jelasnya.

Ia pun menyebut bahwa pemikiran radikal tak hanya Islam, tapi juga semua agama pemeluknya bisa terpapar radikal. Misalnya di India dan Pakistan. “Jadi hampir semua agama punya potensi radikalis, menggunakan pemikiran radikal,” tegasnya.

Irma yang juga dikenal sebagai aktivis buruh menjelaskan, isu SARA dan politik identitas sudah marak sejak Pilkada DKI 2017, dan sejak saat itu sudah terasa betapa kuatnya pengaruh politik identitas yang dikembangkan dengan menggunakan hoaks.

“Dengan suksesnya politik identitas di DKI, maka yang terjadi selanjutnya pilkada – pilkada dan pemilu diwarnai seperti itu terus,” imbuhnya.

Padahal, jelas Irma, ekses negatif politik identitas sangat berbahaya, menimbulkan konflik horizontal, membenturkan ormas dengan ormas dan agama dengan agama.

“Kita tentu tak ingin Indonesia ini menjadi ajang pertempuran. Ini berbahaya kalau diteruskan,” katanya.

Irma pun meminta agar politik identitas ini dilawan secara bersama-sama. Caranya dengan sosialisasi politik bersih di masyarakat, kemudian membenahi regulasi dari KPU, Bawaslu, dan kepolisian. Semua harus bersama-sama melawan politik identitas,” jelas Irma.

Selain itu, pengamat politik dari Indo Barometer Asep Saefudin mengatakan, politik identitas menjadi salah satu cara bagi para calon dan tim pemenangan untuk menggaet simpati publik.

Ia pun menyebut potensi gesekan di Pilkada 2020 sangat besar, karena ada 270 Pilkada, meliputi sembilan Pilgub, 224 Pilbup, dan 37 Pilwalikota.

“Karena dipilih langsung masyarakat, maka mengharuskan para calon dan timses susun strategi pemenangan. Maka isu negatif dan SARA jadi satu pilihan bagi mereka,” kata Asep.

Ia juga menilai fenomena sosial media menyuburkan politik identitas ini untuk dikembangkan. Sebab hampir semua masyarakat saat ini sudah punya facebook, instagram, twitter, serta WhatsApp.

Kata Asep, fenomena medsos ini tidak dibarengi dengan pendidikan politik dan tingkat pengetahuan masyarakat di Indonesia.

Kalau dipelajari perilaku masyarakat pemilih, Asep menjelaskan, dari sisi geografis mayoritas masih di pedesaan. Kesadaran meningkatkan ilmu dan pendidikan tergolong rendah, dan berdasarkan data BPS, 64 persen pendidikan mereka adalah menengah ke bawah.

“Ini semua sangat berkaitan dengan perilaku masyarakat dalam merespon pemberitaan hoax dan SARA,” jelasnya.

Dengan fakta ini, Asep menilai pekerjaan terbesar yang harus dilakukan jika ingin Pilkada berjalan baik adalah bagaimana mendidik masyarakat agar mampu melawan hoax.

“Perlu membangun karakter pemilih yang cerdas. Kemudian harus ada pengawasan terhadap media sosial. Masyarakat semua punya facebook, WA, instagram. Ini harus dimanfaatkan dengan positif,” tegas Asep.(fy)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed