oleh

AMPDI Bertekad Bongkar Ijazah Palsu Bakal Anggota DPRD Taliabu

(lakukan investigasi di kabupaten induk dan provinsi malut)

RadarKotaNews, Malut – Kasus dugaan bakal anggota DPRD Kabupaten Pulau Taliabu yang menggunakan Ijazah palsu atau bodong membawa tekad bulat Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Indonesia (AMPDI Maluku) untuk membongkar sampai ke akar permasalahan.

Hal tersebut di sampaikan Presedium Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Indonesia (AMPDI) Rahman Latuconsina, SH, dalam keterangan Persnya melalui sambungan telepon, Kamis (23/5/19)

“Ini merupakan kejahatan Demokrasi yang harus segera di basmi, baik pengguna serta yang memproduksi atau membantu melakukan, dan atau menerbitkan harus mendapatkan konsekwensi Hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.”tegas Rahman

Pasalnya, AMPDI bukan merupakan organ baru pemerhati permasalahan Demokrasi di Maluku Utara, jauh sebelumnya Organ Taktis ini juga aktif melakukan kajian demokrasi terkait sengketa Pilkada Pilgub di Maluku Utara.

“ini tidak main-main, dalam dugaan kasus ijazah palsu/bodong atau bermasalah banyak peraturan perundang-undangan yang di langgar, jelas ini merupakan prilaku kriminal dan tindak pidana murni di ranah pendidikan dan demokrasi Indonesia”, Ucap Rahman.

“Kami akan menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik kepolisian nanti, sementara kami masih dalam pengumpulan alat bukti, dan tidak lama lagi akan segera melakukan pelaporan”, Tambahnya.

Secara rinci AMPDI menduga beberapa pasal yang kemungkinan akan menjadi konsentrasi Pihak kepolisian terkait kasus ini, yakni:

  1. Pasal 227 huruf (I) dan pasal 240 ayat (1) huruf (e) UU No. 7 Tahun tahun 2017 tentang Pemilu
  2. Pasal 263 KUHP terkait pemalsuan akta otentik
  3. Dan pasal 69 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Selain itu, AMPDI juga menjelaskan terkait 4 lembar ijazah yang kini masih dalam pengkajian, bahwa masing-masing terdapat berbagai kejanggalan, mulai dari dugaan Pemalsuan Nama, No. Seri, kemudian legalisir serta dugaan konspirasi bernilai subyektif antara bakal calon Anggota DPRD Pulau Taliabu dengan perangkat pendidikan setempat.

Dengan berbagai kejanggalan hal tersebut yang membawa AMPDI bertolak ke Kabupaten Kepulauan Sula yang merupakan Kabupaten Induk sebelum Kabupaten Pulau Taliabu memisahkan diri Tahun 2013. Karena rata-rata ijazah tersebut terbit Tahun 2012.

Mengenai dugaan adanya bakal Anggota DPRD Provinsi Malut yang ‘menjiplak’ ijazah, AMPDI mengatakan bahwa hal tersebut masih dalam penelitian, agar betul-betul terbukti tingkat validasinya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed