AMPD: Kepala Desa Teluk Piai “Siraja Tega”

Kepala Desa Teluk Piai, Labuhan Batu

RadarKotaNews, Labuhanbatu - Masa jabatan seorang kades tidaklah menjadi barometer akan kemampuan seorang kades dalam dunia kepemimpinan, terlebih dalam hal mengelola keuangan dan membangun kesejahteraan masyarakat yang dipimpin oleh seorang kepala desa.

Hal itu sebagaimana di sampaikan Aliansi Mahasiswa Peduli Desa (AMPD) Maulidi Azizi Zein dalam keterangan tertulisnya kepada awak media, Jumat (7/5/2021)

Menurut Maulidi, Keberhasilan seorang kepala desa dapat diukur bagaimana pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di desa dengan mengelola anggaran yang diterima oleh desa dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat, mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan pekerjaan di desa untuk kenyamanan warga yang tinggal di desa.

"Sesuai Dengan Permendagri nomor 20 Tahun 2018 Pasal 3, Tentang pengelolaan keuangan desa
"Kepala Desa adalah Pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)" dan memiliki Kewenangan Menetapkan Kebijakan Tentang pengelolaan APBDesa," jelasnya

Namun hal tersebut tidak tercermin dari kepemimpinan Kepala desa teluk piai kecamatan kualuh hilir. Pasalnya beliau tega mendiskriminasi hak-hak masyarakat desa dengan tidak menyerap anggaran desa baik yang bersumber dari APBN maupun APBD seperti Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan sumber pendapatan desa lainnya pada tahun anggaran 2021.

"Hanya karena adanya selisih paham dengan ketua Badan permusyawaratan Desa (BPD) Desa Teluk Piai," jelas Maulidi

Oleh karena itu, kami dari Aliansi Mahasiswa Peduli Desa (AMPD) kabupaten labuhan batu Utara menilai gagalnya seorang kades Desa Teluk Piai dalam mengemban amanah dari masyarakatnya dan tidak mampu menjalankan substansi Undang-Undang Desa yang begitu mengakui dan menghormati kewenangan yang ada di desa.

Artinya kata Maulidi, bahwa anggaran yang di alokasikan pemerintah ke desa adalah bentuk komitmen pengakuan dan penghormatan dimana segala bentuk kewenangan yang sifatnya strategis membangun kesejahteraan di desa dapat di biayai menggunakan Anggaran yang ditransfer pemerintah dalam bentuk Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) Dan pendapatan lainnya.

"Sekalipun desa belum memiliki sumber Pendapatan Asli Desa (PAD)," tegasnya

Meski begitu, Pemerintah tetap berkomitmen memberikan bantuan Anggaran demi pemerataan pembangunan.

Selain itu, Maulidi juga mengatakan, bagaiman jika anggaran yang diberikan Pemerintah ke Desa tidak mampu terserap oleh desa dikarenakan perselisihan dan tarik menarik kepentingan oleh Pemerintahan Desa. Membuat hak-hak Masyarakat Khususnya Desa Teluk Piai terzolimi.

"Inilah yang menurut kami "Siraja Tega," tegasnya

Tidak hanya itu, Ia juga menjelaskan masalah anggaran yang seharusnya dapat membantu perekonomian dan membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa pada tahun anggaran 2021, sebab kata Maulidi, sejak awal tahun anggaran 1 januari sampai bulan Mei 2021 anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak ada serapan anggaran sehingga segala bentuk kegiatan tertunda Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Teluk Piai tidak dapat Terlaksana.

"Kami berharap semoga ada evaluasi dari pemerintah supaya desa setiap tahunnya mengevalusi kemampuan dan kapasitas kepala desa dan Lembaga Desa terhadap pemahaman Regulasi tentang desa agar para kepala desa yang tidak mampu mendahulukan kepentingan masyarakatnya dapat diberi konsekwensi atau sangsi administratif," imbuhnya

Karena menurut kami saat ini hal yang terjadi di Desa Teluk Piai Ada Unsur Kurangnya Pendampingan dan kapasitas dalam mengelola keuangan desa.

Saat ini kepala desa harus benar-benar berpacu selaras dengan hajat pemerintah membangun indonesia dari pinggiran (Desa). Dapat mendahulukan kepentingan Umum.

"Hilangkan Ego jika ingin berhasil dalam mengelola anggaran desa dan berhasil membangun kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan anggaran desa semaksimal mungkin," pungkasnya. (fy)

Baca Juga