AMAM Desak KPK Investigasi Menteri PPN

RadarKotaNews, Jakarta - Hari ini banyak sekali terjadi paraktek-praktek korupsi, kolusi dan neopotisme (KKN) baik secara horizontal maupun secara vertikal dari pejabat-pejabat tinggi negara sampai kepala-kepala daerah. korupsi sendiri dalam bahasa Indonesia dengan kata korupsi. Korup berarti busuk, buruk, suka menerima uang sogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dsb)

Demikian di sampaikan koordinator Aliansi Mahasiswa Menggugat (AMAM) Ajrin saat berunjuk rasa di depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta Selatan, Selasa (2/8)

Menurut Ajrin dalam Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Dengan demikian pada prinsipmya pencegahan dan pemberantasan korupsi telah menjadi komitmen bangsa Indonesia. Komitmen ini ditunjukkan dengan penyelenggaraan pemberantasan tindak pidana korupsi secara represif dengan menegakkan Undang Undang yindak pidana korupsi serta dengan membentuk suatu lembaga yang secara khusus diadakan untuk mencegah dan memberantas korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),

"Upaya pemberantasan korupsi pun sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara sanksi terhadap pelaku korupsi sudah diperberat namun kita masih membaca atau mendengar adanya berita mengenai korupsi," tutur Ajrin

Salah satu kata dia, kasus yang terjadi hari ini melibat salah satu nama menteri kabinet kerja Jokowi, yakni Menteri Perencanaan Pembangunan Nasisonal/ Kepala BAPPENAS saudara Suharso Monoarfa, kasus tersebut di duga akibat ada nya kejanggalan dalam peningkatan harta yang di miliki oleh Suharso Monoarfa dalam kurun waktu yang singkat.

Hal ini menurut Ajrin berdasarkan LHKPN yang di keluarkan oleh KPK RI melalui situs resmi nya Pada tahun 2018-2019. Dari kekayaan yang di miliki mulai dari 84 juta pada LHKPN 2018, namun dalam waktu singkat kekayaan tersebut meningkat menjadi kurang lebih 59 Milliar Pada LHKPN 2019.

"Kejanggalan atas peningkatan kekayaan yang signifikan ini patut di curigai serta di selidiki oleh BPK maupun KPK RI guna menguak fakta sebenarnya yang terjadi," tegas Ajrin

Ajrin menjelaskan, Kasus dugaan korupsi penerimaan gratifikasi yang di laporkan ke komisi pemberantasan korupsi (KPK) pada bulan mei tahun 2020 ada keterlibatan petinggi negara yaitu menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) saudara Suharso Monoarfa dan laporan ini setelah dikroscek benar adanya laporan tersebut.

Namun demikian, pihak KPK belum melakukan langkah-langkah analisis lebih lanjut dengan melakukan verifikasi mendalam terhadap data yang diterima terkait laporan terhadap Suharso Monoarfa

"Dalam hal ini KPK RI tidak boleh tinggal diam dalam kasus tersebut serta KPK harus tetap menjalani komitmen konstitusi Undang Undang Negara untuk menegakkan supremasi hukum guna membumi hanguskan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia," tegas Ajrin

Kemudian tambah dia, KPK RI harus secepatnya membuat tim investigasi untuk segera melakukan pemanggilan guna memeriksa saudara Suharso Monoarfa Menteri PPN Kepala BAPPENAS dalam kasus dugaan peneriman gratifikasi.

Dalam hal lain kami melihat adanya tindakan penyalah gunaan wewenang/kekuasaan (abuse of power), hal ini terjadi karena adanya dugan penggunaan pesawat private jet yang dilakukan oleh Mentri PPN Kepala BAPPENAS guna untuk kepentingan pribadi, hal ini di rasa sangat merusak citra serta nama baik lembaga negara maupun pejabat negara.

"Fasilitas negara yang di gunakan untuk urusan pribadi oleh pejabat negara merupakan hal yang tidak di benarkan," terang Ajrin

Oleh karena itu kami merasa perlu adanya pemeriksaan lebih lanjut terhadap Suharso Monoarfa terkait hal tersebut

Maka dari itu, sangat penting untuk BPK melakukan audit terhadap kekayaan yang dimiliki oleh Suharso Monoarfa selaku Menteri PPN/Kepala BAPPENAS, serta kejaksaan terlebih lagi KPK sebagai lembaga Anti rasuah bertindak cepat untuk melakukan investigasi ini guna menguak misteri ini, dan Poiri pun harus ikut serta dalam menyelesaikan kasus ini agar seluruh pelaku korupsi di berikan sanksi yang berat berdasarkan undang undang sehingga membuat efek jera terhadap pelaku.

"Hal ini di harapkan mampu untuk menjadi pelajaran bagi pejabat negara agar tidak melakukan hal bodoh berupa Korupsi, Kolusi dan Nepotisme," imbuhnya

Dengan demikian kami dari Aliansi Mahasiswa Menggugat memberikan pernyataan sikap dengan tegas dan menuntut beberapa poin yakni, antara lain :

Pertama, Menuntut segera usut tuntas dugaan gratifikasi dalam penggunaan private jet oleh Suharso Monoarfa

Kedua, Menuntut secepatnya usut tuntas dugaan pemalsuan LHKPN oleh Suharso Monoarfa. (adrian)

Selanjutnya 1 2
Penulis:

Baca Juga