Ahli Waris Rahma Kacong Tuding Kades Fagudu M. Ali Terlibat Jual-Beli Tanah Secara Ilegal

Tanah dan Bangunan milik Ahli Waris Rahma Kacong

RadarKotaNews, Malut - Kepala Desa (Kades) Fagudu-Kec. Sanana Kota, Kab. Kepulauan Sula (Kepsul), Provinsi Maluku Utara, M. Ali Duwila dituding terlibat jual-beli tanah secara ilegal. Hal ini dikatakan oleh Erwin Elvin Budiyanto ahli waris tanah dan bangunan dijalan Ongko Ba-Kota Sanana yang kini menjadi sengketa.

”Mereka buat surat jual-beli tanah seperti ini, ada stempel desa dan tanda tangan kades, tapi tidak ada kop surat desa, kemudian juga pihak pertama tidak tanda tangan diatas materai, serta pihak-pihak yang berbatasan juga tidak dilibatkan, bahkan saya sebagai salah satu ahli waris juga tidak dilibatkan”, kata Budi sambil menunjukan SURAT JUAL-BELI TANAH/LAHAN tertanggal 7 April 2022 yang didapatkan dari Kantor Desa Fagudu.

Kepada media ini Budi mengaku kecewa dengan jajaran aparat Desa di Fagudu yang menurutnya hanya mengakomodir pihak pembeli. "Apalagi banyak yang janggal didalam surat jual-beli yang berstempel desa Fagudu tersebut, terutama mengenai luas tanah disurat tersebut yang berbeda dengan yang ada di sertifikat (SHM Rahma Kacong)," kata Budi, Selasa (20/6).

Alhasil, Budi sebagai Ahli Waris (menurut Fatwa Waris dari Desa Falahu) mengadukan permasalahan ini ke Polres Sula melalui kuasa hukumnya, bukan hanya itu pihak Budi juga mendatangi BPN-Kep. Sula untuk melakukan pemblokiran kepada pihak-pihak yang ingin memohon sertificate atau balik nama atas tanah dan bangunan tersebut.

Surat jual-beli yang ditandatangani Kades Fagudu

Sementara itu Kades Fagudu M. Ali Duwila ketika dikonfirmasi media ini mengatakan.

”Saya mau bilang bahwa tidak ada isyarat Permendagri atau UU Desa yang mengatakan jika kantor desa bisa mengeluarkan Surat jual-beli tanah, jadi surat jual beli itu yang membuat para pihak, desa hanya mengetahui. Termasuk yang membuat perjanjian itu para pihak, bukan desa, desa hanya melakukan pelayanan publik sehingga tidak ada kop surat desa dan nomor surat”, ujar M. Ali melalui sambungan telepon selulernya.

Kades M. Ali juga menegaskan jika asal-usul atau riwayat tanah tersebut bukan menjadi kewenangan desa, tapi kewenangan Pengadilan Agama (PA), kepada awak media RadarKota.com, M. Ali menceritakan jika surat jual-beli itu sebelumnya diajukan oleh pihak pembeli atau pihak kedua dalam surat tersebut, yakni Andreas Ham Mandagi alias Ko Kok (KK), dan selama tiga hari baru ditandatangani, menurutnya hal ini sebagai ikhtiar jika ada pihak-pihak yang keberatan terhadap jual-beli tersebut.

Namun karena tidak ada pihak yang keberatan maka dirinya menandatangani.

Keterangan ini sempat dibantah oleh pihak ahli waris.
Menurut Budi, dirinya tidak mengetahui perihal surat jual-beli tersebut.

Budi yang tiba di Sanana pada tanggal 29 April 2022 sempat mencari tahu tentang status tanah tersebut, awalnya menurut keterangan dari Ko Kok (KK) bahwa dirinya hanya mengontrak sampai tanggal 13 Mei 2022.

Makanya Budi merasa heran jika kemudian ada Surat jual-beli tertanggal 7 April 2022.
Yang menjadi kejanggalan berikutnya menurut Budi, ada perbedaan harga yang tertera pada Surat Jual-Beli (300jt), dengan keterangan pembeli (Ko Ko/KK) kepada dirinya, yang mengatakan membeli dari Alm. Orang tuanya seharga 400jt sedangkan pada surat jual-beli tersebut tertera harga 300jt, dan katanya sudah dibayarkan 200jt, namun sampai kini Ko Kok atau KK belum pernah menunjukan kwitansi pembayaran.

Lebih lanjut dalam keterangannya kepada media ini, Kades M. Ali juga membantah keterangan dari Kadusnya Ronald Makassar yang sebelumnya mengatakan jika surat jual-beli tersebut bermaterai, sehingga timbul wacana ada dua surat jual-beli, yang satu bermaterai dan satu lagi tidak.

”Itu keliru tidak ada surat diatas surat, yang ada hanya surat jual-beli, tertanggal 7 April 2022, dan mengenai tidak ada materai itu urusan para pihak, yakni pihak penjual dan pembeli bukan urusan desa”, tutup Kades Ali Duwila.

Sayangnya ketika media ini coba menyambangi Kepala BPN Kep. Sula, yang bersangkutan sedang dinas keluar.

Namun awak media kami sempat mengambil keterangan dari petugas di BPN, bahwa salah satu syarat AJB yang mau diproses menjadi SHM itu harus jual-beli bermaterai cukup.(RL)

Penulis:

Baca Juga