Agenda Dibalik ‘Do’a Antar Agama’

Nurhayati, Aktivis Muslimah Kaltim

Oleh: Nurhayati

Demokrasi kembali mensekulerkan agama Islam di negeri ini. Kali ini upaya sekulerisasi datang dari kementerian agama yang meminta tiap acara di kementerian agama tidak hanya diisi doa untuk agama islam saja, tetapi juga turut memberikan kesempatan kepada agama lain. (antaranews.com, 05/04/2021).

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan soal tiap acara di kementerian agama diisi dengan doa semua agama masih sebatas saran internal (kumparan.com, 07/04/2021). Penjelasan tersebut diperkuat oleh keterangan Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid bahwa pernyataan Menag adalah untuk internal acara Kemenag, bukan ditujukan untuk semua kegiatan masyarakat (viva.co.id, 09/04/2021).

Pernyataan Menag dan wakil Menag tersebut sejalan dengan visi dan misi kementerian agama. Visinya yaitu profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul. Juga sejalan dengan salah satu misi kementerian agama yaitu memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama. Visi dan misi tersebut menggambarkan tekat yang kuat dalam melancarkan arus sekulerisasi atas nama moderasi beragama.

Sekulerisasi Islam di Negeri Mayoritas Muslim

Meski masyarakat Indonesia mayoritas muslim, pejabat negaranya sebagian besar adalah pemeluk agama Islam, namun jumlah yang banyak ini tidak menjamin mayoritas pemeluk agama Islam juga menerapkan syariat Islam. Penguasa di negeri ini justru mengadopsi sistem kufur demokrasi dan membuang identitas keislamannya.

Para penguasa juga berusaha menjadikan negeri ini sebagai Negara yang sekuler, persis gambaran peradaban barat yang mencintai kebebasan tanpa terikat syariat. Upaya sekulerisasi tersebut dilakukan lewat berbagai program yang dikeluarkan pemerintah, termasuk melalui kementerian agama, lembaga yang berkaitan erat dengan umat Islam.

Sebelum wacana doa untuk semua agama, juga muncul seruan salam dalam acara resmi tidak hanya diucapkan dalam keyakinan agama Islam saja, tetapi juga dalam keyakinan agama lain sebagai bentuk penghormatan kepada semua agama yang ada di Indonesia. Istilah ini kita kenal dengan sebutan “salam lintas agama”.

Jelas yang penguasa lakukan tersebut adalah upaya sinkretisme doa antar agama setelah sebelumnya juga berupaya melakukan sinkretisme terhadap salam lintas agama. Meski disampaikan doa antar agama untuk internal kementerian agama saja, namun sejatinya kementerian agama sedang memberi contoh praktik paham pluralisme yang akan menjadi contoh buruk bagi masyarakat Indonesia. sangat memungkinkan langkah ini diikuti oleh para pemuja pluralisme dan sekulerisme.

Tentu saja upaya sinkretisme terhadap doa antar agama ini merupakan bagian dari agenda sekulerisasi umat Islam. Saat ini, demokrasi-kapitalis telah berhasil meruntuhkan khilafah yang menjadi perisai umat islam, kunci penerapan syariat Islam. Namun mereka tidak akan puas selama Islam masih menjadi keyakinan yang menancap kuat dalam dada kaum muslimin. Demokrasi-kapitalis tidak akan puas hingga Islam benar-benar tercabut hingga akarnya.

Oleh karena itu, penerapan sistem demokrasi dengan ideologi kapitalisnya akan terus menggerogoti ajaran islam hingga negeri ini menjadi negeri sekuler yang mengikuti arahan barat. Penguasa akan terus menggencarkan agenda liberalisasi melalui berbagai kebijakan negara hingga kaum muslimin melupakan syariat Islam dan menanggalkan akidah Islamnya.

Kaum muslimin mestinya segera menyadari, kepemimpinan demokrasi-kapitalisme atas dirinya adalah kepemimpinan jahiliyah yang senantiasa berupaya menjadikan negerinya sekuler. Hingga kapanpun sistem ini tidak akan pernah sejalan dengan syariat Islam, bahkan tujuan penerapannya bertentangan dengan tujuan pemberlakuan syariat Islam.

Syariat Islam sebagai Sistem Terbaik untuk Umat Manusia

Penerapan Islam dalam lingkup negara menghargai segala bentuk keyakinan agama warga negaranya. Penerapan Islam kaffah menjadikan suatu Negara menghargai beragam suku, bangsa, maupun agama, tanpa harus memaksa masyarakatnya masuk kedalam agama Islam. Sebab syariat islam menetapkan tidak ada paksaan terhadap seseorang dalam beragama. Alhasil Negara yang menerapkan syariat Islam menjadi Negara yang menghormati perbedaan dan menjadi naungan bagi seluruh umat di dunia.

Penerapan ideologi islam bersifat mutlak, islam harus diterapkan dalam sendi-sendi kehidupan, baik itu bidang pendidikan, hukum, pemerintahan, peradilan, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Dan terhadap keyakinan atau agama tertentu, Negara yang menerapkan syariat Islam takkan memaksa seluruh masyarakatnya untuk memeluk agama islam.

Menyikapi perbedaan agama, Negara yang menerapkan syariat Islam mengikuti ketentuan syariat yang tidak membolehkan adanya percampuran akidah semisal paham pluralisme atau sinkretisme yang mendudukkan semua agama dalam kedudukan yang sama. Negara yang menerapkan syariat Islam akan sangat memperhatikan perkara ibadah umat muslim yang tidak boleh berbaur dengan ibadah selain islam.

Doa termasuk pada bagian ibadah yang sakral, Negara yang menerapkan syariat Islam takkan memperkenankan aktifitas ini dicampur dengan agama lain apalagi hingga diadakan doa antar agama. Hal ini jelas bertentangan dengan landasan negara, yaitu Al-Qur’an dan As-Sunnah. Keadilan tidak melulu soal mendapatkan porsi yang sama dan toleransi tidak boleh sampai merusak akidah Islam.

Oleh karena itu, agar keadilan dan toleransi tidak melanggar syariat, maka negeri ini haruslah diatur dengan syariat Islam. Negeri ini tidak perlu diberitahu caranya bertoleransi dan berbuat adil, cukup terapkan syariat, maka negeri ini akan menjadi negeri yang adil dan penuh toleransi. Wallahu’alam.

*) Penulis adalah Aktivis Muslimah Kaltim

Baca Juga