oleh

Ada Tiga Hal yang Direkomendasikan KPK Terkait SE

RadarKotaNews, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi Terkait Momen Hari Raya. SE tersebut diterbitkan kemarin, Rabu 13 Mei 2020.

Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding mengatakan, SE tersebut bertujuan untuk mengendalikan gratifikasi pada saat momen hari raya keagamaan dan perayaan hari besar lainnya di Tahun 2020.

“KPK mengimbau perayaan hari raya keagamaan dan perayaan hari besar lainnya tidak dilaksanakan secara berlebihan sehingga menimbulkan peningkatan kebutuhan dan pengeluaran yang tidak diperlukan,” kata Ipi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (14/5/2020).

Salah satu hal yang diatur di SE tersebut terkait penerimaan gratifikasi, gratifikasi yang dimaksud dirincikan berupa bingkisan makanan yang mudah rusak atau kadaluarsa. Jika ada penyelenggara negara yang menerima hal itu KPK mengimbau agar bingkisan tersebut disalurkan sebagai dalam bentuk bantuan sosial.

“Namun, penerimaan tersebut tetap harus dilaporkan kepada KPK baik secara langsung maupun melalui UPG di instansi masing-masing dengan melampirkan dokumentasi penyerahannya,” ucapnya.

Selain itu, KPK juga melarang penyelenggara negara meminta atau menerima tunjangan hari raya atau THR. Menurutnya, penerimaan THR dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi, yang berakhir pada tindakan pidana.

“Karena tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan atau kode etik, serta memiliki risiko sanksi pidana,” katanya.

Ada tiga hal yang direkomendasikan oleh KPK. Pertama ditujukan kepada para pimpinan kementerian atau lembaga, organisasi, pemerintah daerah dan BUMN maupun BUMD agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi.

“Fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan,” ucapnya.

Rekomendasi kedua, masih tertuju kepada para pimpinan instansi terkait. KPK menyarankan agar para pimpinan memberikan imbauan kepada pegawai di lingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

“Serta menerbitkan surat edaran terbuka yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada para pegawai negeri atau penyelenggara negara di lingkungannya,” kata Ipi.

Poin rekomendasi ketiga, agar melakukan langkah-langkah pencegahan dan mematuhi ketentuan hukum. Menurutnya, hal itu bisa dilakukan dengan cara menginstruksikan kepada semua jajarannya untuk tidak memberikan gratifikasi, uang pelicin, atau suap dalam bentuk apapun kepada para pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya.

Lebih lanjut Ipi menjelaskan, jika terpaksa menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, maka yang bersangkutan wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Hal itu bertujuan agar ancaman pidana yang menanti dapat gugur.

“Sebaliknya, jika tidak melaporkan kepada KPK dan terbukti menerima, maka sanksi pemidanaan sebagaimana pasal 12B UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat diterapkan,” katanya.

Adapun pelaporan gratifikasi tersebut dapat dilakukan melalui aplikasi Gratifikasi Online yang dapat diunduh di Play Store atau AppStore. Selain itu, pelaporan secara daring juga dapat dilakukan melalui tautan https://gol.kk.go.id atau mengirim ke alamat surat elektronik pelaporan.gratifikasi@ kpk.go.id.(prs)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed