Ada Bahaya Sekulerisasi Dibalik Anjuran Rekonstruksi Fikih Islam (Bagian 2)

Yulita Andriani

Oleh: Yulita Andriani

Adapun pernyataan “akan ada fiqih SDGs (pembangunan berkelanjutan). Jadi berisi pembahasan dari sudut pandang Islam tentang hal yang menyangkut sistem pembangunan yang berkeadilan,” jelaslah maknanya mendukung program mereka (penjajah).

Sebelum pelaksanaan Millennium Development Goals (MDGs) berakhir, pada UN Summit on MDGs 2010 telah dirumuskan agenda pembangunan dunia pasca 2015. Hal ini diperkuat dengan disepakatinya dokumen “The Future We Want” dalam UN Conference on Sustainable Development 2012. Kedua hal ini menjadi pendorong utama penyusunan agenda pembangunan pasca 2015 yang disepakati dalam Sidang Umum PBB pada September 2015, yaitu Agenda 2030: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Beberapa agenda MDGs yang belum tercapai akan dilanjutkan dalam pelaksanaan pencapaian SDGs hingga tahun 2030. SDGs merupakan penyempurnaan MDGs karena: SDGs lebih komprehensif, disusun dengan melibatkan lebih banyak negara dengan tujuan yang universal untuk negara maju dan berkembang. Memperluas sumber pendanaan, selain bantuan negara maju juga sumber dari swasta.

Menekankan pada hak asasi manusia agar diskriminasi tidak terjadi dalam penanggulangan kemiskinan dalam segala dimensinya. Inklusif, secara spesifik menyasar kepada kelompok rentan (No one left behind).

Pelibatan seluruh pemangku kepentingan: pemerintah dan parlemen, filantropi dan pelaku usaha, pakar dan akademisi, serta organisasi kemasyarakatan dan media.

MDGs hanya menargetkan pengurangan “setengah” sedangkan SDGs menargetkan untuk menuntaskan seluruh tujuan (Zero Goals).

SDGs tidak hanya memuat Tujuan tapi juga Sarana Pelaksanaan (Means of Implementation).

TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu :

  1. Tanpa Kemiskinan
  2. Tanpa Kelaparan
  3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera
  4. Pendidikan Berkualitas
  5. (Kesetaraan Gender
  6. Air Bersih dan Sanitasi Layak
  7. Energi Bersih dan Terjangkau
  8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
  9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur
  10. Berkurangnya Kesenjangan
  11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
  12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
  13. Penanganan Perubahan Iklim
  14. Ekosistem Lautan
  15. Ekosistem Daratan
  16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
  17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Adapun Ibukota Negara (IKN) yang sedang berjalan pembangunannya, merupakan bagian dari program negara adidaya, untuk kemudahan penjajahan melalui ekonomi, dan diluncurkan program Islam Moderat untuk mencegah munculnya gangguan dan hambatan dari kaum Muslim yang sadar politik Islam yang sebenarnya.

Makna dan Cakupan Fikih

Fikih, sebagaimana dipahami ulama, adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah yang digali dari dalil-dalil yang rinci (Asy-Syaukani, Irsyad al-Fuhul, hlm. 3). Imam Taqiyuddin An Nabhani dalam kitab Syakhshiyah Islam Jilid 1 menjelaskan bahwa menurut istilah syarak fikih dikhususkan bagi ilmu yang menghasilkan sejumlah hukum syarak yang bersifat cabang melalui an nadhar (penelaahan) dan al istidlal (penarikan dalil).

Karena merupakan hukum-hukum yang bersifat praktis, yang diturunkan untuk memberikan solusi atas fakta-fakta atau peristiwa yang terjadi, maka fikih memiliki cakupan yang luas pada seluruh aspek kehidupan manusia. Mulai dari hukum-hukum ibadah seperti salat, zakat, puasa, haji dan jihad. Hukum-hukum ekonomi seperti pembagian kepemilikan, pengelolaan harta, pengelolaan kekayaan alam, dan penyusunan anggaran belanja negara.

Hukum-hukum muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, dan riba. Hukum-hukum terkait dengan sistem sanksi berupa hudud, jinayat, takzir, dan pembuktian. Hukum-hukum sosial seperti pergaulan laki-laki dan perempuan, pernikahan, dan hukum-hukum keluarga; sampai hukum-hukum siyasah/politik seperti metode pengangkatan khalifah, hak dan kewajiban negara, dan warga negara.

Makna Hadharah dan Contohnya
Penjelasan secara rinci dan terintegral tentang hadharah bisa kita dapati dalam buku Ahmad Al-Qashash, Peradaban Islam vs Peradaban Asing (PTI, 2009). Dalam buku tersebut, Ahmad Al Qashash menguraikan bahwa kata al-hadlaarah yang merupakan lawan kata al-badaawah sebagaimana penjelasan KH. Afifudin Muhajir adalah makna bahasa. Begitupun makna hadharah yang dipakai oleh Ibnu Khaldun, bila dicermati akan tampak bahwa pembahasan beliau tidak keluar dari makna bahasanya. Karena itu, memasukkan Ibnu Khaldun ke dalam kelompok orang yang menggunakan istilah baru bagi al hadharah merupakan suatu kekeliruan. Sebab, fakta sejarah munculnya makna istilah al hadharah sebenarnya berpulang pada kajian-kajian yang dilakukan di Eropa ketika muncul ungkapan civilization.

Sejak abad 19 M, para pemikir dan penulis Eropa mulai menggunakan istilah civilization untuk menunjukkan ciri-ciri khusus yang dimiliki umat tertentu, yang membedakannya dari bangsa dan umat yang lainnya. Perkembangan ini lantas memunculkan makna istilah bagi hadharah yang berubah dari makna bahasanya.

Sebelumnya hadharah menunjuk makna spesifik bagi penduduk kota dari segi etika, sosial kemasyarakatan, formalitas dan cara hidup mereka yang berbeda dengan penduduk pedalaman, lalu beralih menunjukkan berbagai sifat khas dari berbagai umat dan negara yang terorganisir, memiliki tsaqofah dan pengetahuan yang tinggi dan kemudian berkembang lagi sebagai sebuah corak kehidupan khas bagi satu masyarakat tertentu.

Maka hadharah didefinisikan sebagai sekumpulan pemikiran, perasaan dan sistem yang membentuk dan mencetak suatu masyarakat sehingga terbentuk identitas dan kepribadiannya yang khas berbeda dengan masyarakat lainnya. Makna ini senada dengan apa yang diungkapkan Syaikh Taqiyuddin an Nabhani رحمه الله di dalam kitab Nidzamul Islam bahwa hadharah adalah sekumpulan mafahim (ide yang dianut dan mempunyai fakta) tentang kehidupan. Hadharah bersifat khas, terkait dengan pandangan hidup suatu umat.

Dengan demikian, istilah hadharah dan masyarakat sangat berkaitan. Masyarakat sendiri bukan hanya sekadar kumpulan individu, namun sekumpulan individu yang diikat dengan berbagai pemikiran, perasaan, dan sistem yang khas, dengan kata lain kumpulan manusia yang diikat oleh hadharahnya.

Sebagai contoh, kita mengatakan masyarakat Islam, maka hadharah yang mengikatnya adalah Islam. Pemikirannya adalah pemikiran Islam, perasaannya juga perasaan Islam, dan sistem yang mengaturnya adalah sistem Islam. Maka kumpulan individu yang pemikirannya pemikiran Islam, perasaannya Islam tapi diatur sistem dari Barat sebagaimana demokrasi, sama sekali bukan masyarakat Islam dan tidak layak mengaku memiliki hadharah Islam.

Seorang muslim, dia harus memiliki pandangan bahwa peradaban Islam sebagai cara hidup yang telah digariskan Islam, tidak menerima percampuran dengan peradaban lain di dunia ini. Sebab setiap peradaban pasti memiliki cara pandangnya sendiri dalam kehidupan, cara hidup, pemahaman tentang berbagai benda, nilai, tujuan, dan sifat-sifat yang ideal.  Peradaban Islam, ketika sudah sempurna dalam segala sisinya, maka ia tidak akan membutuhkan unsur-unsur peradaban lainnya. Bahkan pengaruh peradaban lainnya yang dicangkokkan ke dalam tubuh peradaban Islam, adalah unsur asing yang akan merusaknya, dan akan menghancurkan masyarakat Islam, cepat atau lambat.

Dengan menelaah apa yang dibahas dalam halaqah fikih peradaban ala NU, kita justru melihat upaya-upaya memasukkan pemikiran asing dalam tubuh umat Islam semacam nasionalisme dan demokrasi. Arah pembahasannya fikih siyasah, yaitu pembahasan yang terkait dengan hukum-hukum seputar politik. Padahal, bila kita elaborasi antara makna fikih dan hadharah, semestinya fikih hadharah membahas hukum-hukum syarak terkait dengan sistem kehidupan yang diterapkan negara secara menyeluruh, tidak terbatas pada aspek siyasah saja. Dan aspek siyasah yang diambil juga tidak tepat, karena berangkat dari pemahaman konsep siyasah ala Barat yang membatasinya pada aspek kekuasaan dan pengaturan kekuasaan.

Fikih Siyasah Islam

Politik (as-siyasâh) berakar dari kata sâsa–yasûsu–siyâsat[an]. Artinya: mengatur, memimpin, memelihara, dan mengurus suatu urusan. Dalam Islam, politik bukan menitikberatkan pada aspek kekuasaan, namun pada pengaturan urusan masyarakat dengan hukum-hukum Islam, baik di dalam maupun di luar negeri. Karena itu bagaimana negara menyelenggarakan pendidikan bermutu yang bisa diakses oleh seluruh rakyat adalah politik. Bagaimana agar setiap rakyat yang sakit bisa mendapatkan perawatan yang dibutuhkan secara gratis adalah politik. Bagaimana negara memastikan agar setiap orang bisa makan, memiliki rumah, dan hidup secara layak, adalah politik.

Politik dilaksanakan oleh negara dan rakyat. Negara secara langsung melakukan pengaturan ini dengan hukum-hukum Islam. Rakyat mengawasi, mengoreksi, dan meluruskan negara jika menyimpang dari Islam. Gambaran ini diungkapkan oleh Ibnu Qutaibah (w. 276H): “Perumpamaan antara Islam, kekuasaan dan rakyat adalah laksana tenda besar, tiang dan tali pengikat serta pasaknya. Tenda besarnya adalah Islam. Tiangnya adalah kekuasaan. Tali pengikat dan pasaknya adalah rakyat. Satu bagian tidak akan baik tanpa bagian yang lainnya.”

Dalam Islam, aturan yang terpancar dari akidahnya bukan hanya aturan spiritual, yakni aturan yang mengatur hubungan hamba dengan Rabbnya saja. Namun terpancar juga aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia yang lain dalam berbagai aspeknya. Aturan ini, hanya bisa berjalan ketika ada institusi yang menerapkannya dalam kehidupan. Inilah politik, maka hanya Islam yang akidahnya juga merupakan akidah politik, yaitu menuntut penerapan hukum-hukmnya dalam kehidupan dan mengatur penerapan ini dalam institusi yang disebut sebagai Daulah Khilafah Islamiyyah.

Maka mengambil fikih siyasah, namun membatasinya pada aspek tertentu, bahkan menafikan syariatnya untuk dijalankan secara utuh dan menyeluruh dalam kehidupan adalah bentuk pemandulan fikih siyasah Islam.  Akibatnya fikih ini hanya terbatas pada teori-teori di kitab fikih dan tidak mampu mewujudkan kebaikan dan kemashlahatan yang Allah telah tetapkan.

Khatimah

Para pembenci Islam dan kaum muslim, mereka terus berupaya menyerang Islam. Mereka sengaja menyematkan istilah atau label tertentu. Misalnya Islam Nusantara sebagai identitas baru dengan tujuan agar umat Islam kehilangan identitasnya. Kehilangan jati dirinya sebagai umat Islam terbaik yang telah Allah SWT ciptakan untuk seluruh kalangan manusia.

Barat dan sekutunya terus berupaya menciptakan istilah dan “label-label” baru  seperti Islam Nusantara, Islam moderat, Islam fundamental, Islam tradisional, dan lain sebagainya. Tujuan sebenarnya tidak lain untuk mengokohkan ide sekularisme ke dalam pemikiran umat Islam. Selain itu, melalui ide ini mereka juga telah berhasil menciptakan ketakutan, keraguan, dan saling mencurigai. Bahkan menimbulkan permusuhan di antara sesama umat Islam.

Sehingga pada akhirnya kepentingan serta tujuan mereka untuk menguasai negeri-negeri muslim yang kaya raya telah berhasil. Mereka telah mampu menghadang perjuangan umat Islam dalam meraih kebangkitan umat untuk mewujudkan sebuah intensitas umat terbaik di dunia. Maka sudah selayaknya para ulama dan kiai mewaspadai Halaqah Fiqih Peradaban dan menolak Konsensus Jakarta. Para ulama dan kiai harus mulai memfokuskan diri dalam perjuangan penegakan KhilafahIslamiyah. Sebagaimana telah dicontohkan oleh para ulama di era peradaban emas kekhilafahan.

Membicarakan fikih hadharah dalam Islam adalah membicarakan bagaimana menghidupkan syariat agar menjadi warna khas yang mewarnai masyarakat Islam. Bukan hanya satu aspeknya saja, melainkan pengaturan yang utuh dan menyeluruh pada setiap aspek kehidupannya. Memasukkan unsur-unsur asing, apalagi unsur Barat yang bertentangan secara asasiyah dengan Islam, sama saja dengan menghancurkan hadharah Islam.

Inilah yang perlu menjadi kewaspadaan umat, apalagi para mubalighah yang menjadi tulang punggung kebangkitan umat. Tugas kita untuk menjaga agar umat ini tetap tegak berdiri dalam rangka ketaatan kepada Allah dan meninggikan kalimat-Nya. Jangan sampai perjuangan kita tertipu dan justru memperjuangkan sesuatu yang salah dan mendatangkan kemurkaan Allah. Wallaahu’alam bi-ashowwab.

*) Penulis adalah Aktivis Muslimah & Daiyah

Baca Juga