Ada Bahaya Sekulerisasi di Balik Anjuran Rekonstruksi Fikih Islam (Bagian 1)

Ilustrasi

Oleh: Yulita Andriani

Tanggal 20 Desember 2022 yang lalu, salah satu pondok pesantren di Penajam Paser Utara (PPU) yaitu Ponpes Bina’ul Muhajirin Babulu, mengadakan Halaqoh Fikih Peradaban Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), dengan tema “Dari Ibu Kota Nusantara Menuju Mercusuar Peradaban Dunia.”

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyelenggarakan seri Halaqah Fiqih Peradaban dalam rangka menyambut 1 Abad Nahdlatul Ulama. Rencananya kegiatan ini akan diselenggarakan di 250 titik lokasi, dan puncaknya pada Januari 2023 mendatang.

Titik pertama Halaqah Fiqih Peradaban yang digelar hari ini, Kamis (11/8/2022) dimulai dari Yogyakarta, tepatnya di Pondok Pesantren Krapyak. Pesantren yang didirikan KH Muhammad Munawwir ini berdiri tahun 1911, dan dikembangkan Rais Aam PBNU 1980-1984 KH Ali Maksum. Di pesantren ini pula digelar Muktamar ke-28 NU pada 25-28 November 1989. Rinciannya 75 di Jawa Timur, 75 di Jawa Tengah dan DIY, 50 di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten, serta 50 titik di luar Pulau Jawa. Kegiatan ini akan melibatkan 12.500 ulama di seluruh Indonesia.

Agenda ini diperkuat dengan pertemuan pengantar Konvensi Internasional Pertama tentang Yurisprudensi Islam untuk Peradaban Global “Fiqih Hadharah”. Kegiatan ini mengundang sejumlah duta besar negara-negara sahabat di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, pada Kamis (15/12/2022) malam.

Pertemuan ini merupakan persiapan Muktamar Internasional Fiqih Peradaban yang bakal digelar di Surabaya, 6 Februari 2023, mendatang. Muktamar Internasional Fiqih Peradaban sendiri adalah salah satu kegiatan puncak menyambut hari lahir (Harlah) satu abad NU.

Gus Yahya mengatakan bahwa Muktamar Internasional Fiqih Peradaban bakal mengambil sudut pandang penilaian fiqih atas legitimasi Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai tatanan dunia. Melalui hal tersebut, NU bertekad dapat membangun landasan fiqih untuk perdamaian dan harmoni global.

Istilah fikih peradaban memang baru di dunia perfikihan Islam. Suatu istilah tidak akan muncul melainkan pasti dilekatkan padanya suatu definisi yang membatasinya. Seringkali suatu istilah juga memiliki pengertian yang berbeda di antara orang yang membahasnya. Karena itu perlu dilakukan kajian yang mendalam untuk menentukan apakah istilah tersebut layak untuk diterima dan diadopsi.

Gagasan Fikih Peradaban, Menjauhkan dari Ajaran Islam yang Sebenarnya

KH. Afifuddin Muhajir memaparkan, fikih peradaban bukanlah fiqhul adab (hukum tata krama atau sopan santun), melainkan fiqhul hadlaarah. Kata al-hadlaarah merupakan lawan kata al-badaawah.

Istilah badaawah mengacu pada karakter masyarakat badui Arab pramodern yang menghuni wilayah padang pasir. Masyarakat yang cenderung nomaden dan relatif tidak memiliki budaya yang mapan.

Lawan masyarakat badui nomaden disebut ahlul hadlaarah atau masyarakat madani dalam istilah Ibnu Khaldun, yaitu mereka yang hidup menetap dan membangun peradaban bersama. Dengan demikian, fikih peradaban merupakan ilmu atau wacana mengenai kehidupan bermasyarakat. (Hidayatuna, 13/10/2022)

Sementara Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Gus Faiz Syukron Makmun menjelaskan fikih peradaban berarti ada Al-fiqh dan juga ada Al-hadhoroh. Al-fiqh secara bahasa berarti Al-fahmu yakni mencoba untuk memahami, sementara Al-hadhoroh adalah hasil segala upaya, budidaya manusia, kemampuan intelektual, kemampuan fungsi pikir manusia yang kemudian menghasilkan suatu yang disebut dengan peradaban. (cssmora.org, 04/10/2022)

Perbedaan dalam pendefinisian fikih peradaban, menunjukkan bahwa konsep fikih peradaban yang mereka cetuskan belum memiliki konsep yang matang. Hal ini membuat pembahasan tentang fikih peradaban lebih banyak mengarah kepada fikih siyasah (politik), dan mengabaikan aspek-aspek peradaban lainnya. Tampak pembahasan-pembahasan yang diangkat dalam beberapa kali halaqah yang telah berlangsung adalah topik-topik siyasah seperti pembahasan status kafir dalam negara, negara bangsa, ideologi negara, dan sebagainya.

Bahkan Gus Ulil mengungkap bahwa Halaqah fikih peradaban ini rupanya memiliki agenda tertentu. Rencananya, pada puncak acara Muktamar Internasional Fiqih Peradaban nanti, Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf akan mendorong agar tercipta ijma’ (kesepakatan) ulama atau disebut sebagai Konsensus Jakarta dari empat isu yang menjadi topik pembahasan.

Pertama, menolak khilafah. Menurut Gus Ulil, isu ini memang sudah menjadi posisi NU dan ulama kebanyakan di dunia. Meski begitu, hingga kini belum pernah ada kesepakatan ulama antarbangsa untuk menolak khilafah sebagai sistem politik negara. Di dalam Muktamar Internasional Fiqih Peradaban nanti, para ulama sedunia akan didorong untuk membuat sebuah kesepakatan menolak khilafah sebagai sistem politik karena tidak sesuai dengan peradaban dunia saat ini.

Kedua, mendudukkan kembali hubungan antara hukum syariat dengan hukum positif negara. Gus Ulil menegaskan, ketika bangsa Indonesia menerima Pancasila dan NKRI sebagai sistem politik bernegara maka konsekuensinya adalah menerima hukum positif negara yang diproduksi oleh parlemen.

Ketiga, kedudukan negara bangsa. Meski para ulama di Indonesia sudah menerima sistem negara bangsa, tetapi PBNU hendak menjadikan kedudukan negara bangsa ini sebagai sebuah konsensus global yang akan disepakati oleh para ulama sedunia.

Keempat, soal perang dan damai. Pada isu ini, dibahas pula soal kedudukan jihad di dalam Islam, serta masalah-masalah seputar minoritas. (nu.or.id, 12/09/2022)

Kita bisa katakan aroma sekularisasinya sangat kuat, karena ide ini sebenarnya memang lanjutan dari proyek Islam Nusantara yang gagal mendapat tempat dalam benak umat. Hal ini ditegaskan sendiri oleh Gus Ulil, yang senantiasa diingat oleh umat sebagai gembong Jaringan Islam Liberal. Ia menyatakan antara Fiqih Peradaban dengan Islam Nusantara tidak terdapat kontradiksi. Karena sebetulnya Fikih Peradaban (fiqhul hadharah) merupakan fase lanjutan dari Islam Nusantara. (nu.or.id, 05/10/2022

Sampai pada titik ini kita bisa memahami mengapa gagasan fikih peradaban ini diperjuangkan sedemikian rupa oleh para elit NU. Namun, gagasan ini sebenarnya lemah dan justru menjauh dari ajaran Islam sebenarnya.

Bahaya Islam Nusantara dibalik Rekonstruksi Fikih Islam

Sebenarnya ide atau gagasan Islam Nusantara merupakan bagian dari proses sekularisasi umat Islam di nusantara ini dan sudah sejak lama dideraskan ke tengah umat. Ide ini mengusung konsep bahwa Islam yang ada di Indonesia sudah sesuai dengan tradisi, budaya, dan kearifan lokal sehingga tidak membutuhkan Islam dari “Arab atau Timur Tengah”. Isu ini sengaja dideraskan untuk menolak opini dakwah penegakan syariat dan Khilafah yang kian santer. Selain itu isu rekontekstualisasi fikih juga akan kembali dibahas dan diputuskan menjadi isu dasar di dalam Halaqah Fiqih Peradaban.

Isu rekontekstualisasi fikih dianggap penting untuk dibahas. Karena dengan rekontekstualisasi fikih, pengamalan Islam akan sesuai dengan realitas saat ini. Dimana umat Islam Indonesia harus menerima dan mendudukkan kembali hubungan syariat dengan hukum positif negara serta menolak Khilafah. Menurut Gus Ulil, isu ini memang sudah menjadi posisi NU dan ulama kebanyakan di dunia.

Meskipun, hingga kini belum pernah ada kesepakatan ulama antarbangsa untuk menolak Khilafah sebagai sistem politik negara. Sehingga kedudukan sistem negara bangsa yang telah diterima oleh para ulama di Indonesia ini, diharapkan akan menjadi sebuah konsensus global yang akan disepakati oleh ulama sedunia. Oleh sebab itu, di dalam muktamar ini para ulama dan kiai sedunia akan didorong untuk membuat kesepakatan menolak Khilafah sebagai sebuah sistem politik karena tidak sesuai dengan peradaban dunia saat ini.

Padahal perjuangan penegakkan Khilafah Islamiyah merupakan kewajiban penting di dalam Islam. Sebab para fuqaha dari semua mazhab telah menegaskan, bahwa mengangkat Imam yakni khalifah hukumnya wajib bagi seluruh kaum muslimin. Kewajiban Khilafah ini telah disepakati secara ijmak (konsensus) oleh seluruh ulama yang terpercaya (tsiqah) dan mu’tabar (kredibel) dari berbagai mazhab.

Penjajahan Terselubung dengan Mengatasnamakan Program Internasional

Gus Yahya mengatakan bahwa Muktamar Internasional Fiqih Peradaban bakal mengambil sudut pandang penilaian fiqih atas legitimasi Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai tatanan dunia. Melalui hal tersebut, NU bertekad dapat membangun landasan fiqih untuk perdamaian dan harmoni global. Misalnya, terang dia, wacana soal fiqih perempuan, yang membahas soal korelasi perempuan dengan Islam. Ia juga mencontohkan fiqih disabilitas yang berisi pembahasan menyangkut kekhususan bagi penyandang disabilitas. Selanjutnya ada juga fiqih SDGs (pembangunan berkelanjutan). Jadi berisi pembahasan dari sudut pandang Islam tentang hal yang menyangkut sistem pembangunan yang berkeadilan.

Merujuk pada tulisan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani tentang Konvensi Internasional dan Undang-undang Internasional dalam kitab Mafahim Siyasiyah Li Hizbi At-Tahrir, bahwa persaingan untuk menempati kedudukan sebagai negara pertama pada masa dahulu tidak menampakkan aktivitas politik yang terkait dengan suatu undang-undang internasional, karena undang-undang itu tidak ada.

Yang menonjol sejak awal sejarah adalah aktivitas-aktivitas militer dengan jalan perang, pertempuran dan pengurangan tapal-tapal batas negara.

Keadaannya tetap demikian hingga pertengahan abad ke-18 Masehi, tatkala terwujud tatanan internasional atau lebih tepatnya, tatkala terwujud tatanan internasional dalam bentuk udang-undang dan hukum.

Sejak saat itu, aktivitas-aktivitas politik menjadi aspek penting dalam hubungan internasional dan pemecahan masalah-masalah internasional. Aktivitas politik kemudian menggantikan posisi aktivitas politik militer dalam pemecahan masalah, penghentian dominasi negara pertama, dan persaingan untuk merebut kedudukannya.

Sejak saat itu banyak terjadi arbitrase (tahkim) dengan menggunakan undang-undang internasional dalam hubungan internasional. Banyak pula aktivitas politik diabil sebagai alat untuk memecahkan masalah internasional, baik aktivitas politik murni, maupun yang disertai berbagai perang dan pertempuran. Hal itu nampak secara jelas setelah tahun 1919 Masehi ketika dibentuk LBB (Liga Bangsa-Bangsa).

Undang-undang internasional lahir untuk menentang Daulah Islam yang saat itu termanifestasikan dalam Daulah Utsmaniyah. Itu disebabkan karena Daulah Islam dalam sifatnya sebagai Daulah ISlam telah menyerang Eropa, mengumumkan jihad kepada kaum kristen Eropa, membebaskan negeri-negeri mereka satu demi satu hingga berhasil melumpuhkan apa yang dinamakan Yunani, Rumania, Albania, Yugoslavia, Hungaria dan Austria hingga terhenti di pintu gerbang kota Wina. Daulah Ustmaniyah telah membangkitkan kengerian disemua orang Kristen Eropa.

Adapun kondisi wilayah Eropa saat itu merupakan negara-negara yang terpecah-pecah dimana disetiap negara itu terpecah-pecah lagi menjadi wilayah-wilayah keamiran, yang masing-masing dikuasai oleh seorang tuan tanah yang telah dibagi-bagi raja dalam kekuasaannya. Ini membuat raja tidak mampu memaksa wilayah-wilayah keamiran ini untuk berperang. Hal ini memudahkan kaum muslimin untuk menyerang dan membebaskan mereka.

Keadaan Eropa tetap seperti itu hingga akhir abad ke-16 masehi. Pada abad itu, negara-negara Eropa berhimpun untuk membentuk satu keluarga Kristen yang mampu menghadang Daulah Islam. Saat itu pihak gerejalah yang mendominasi Eropa dan agama Kristenlah yang menyatukan Eropa. Karena itu, negara-negara Eropa melakukan upaya-upaya untuk membentuk keluarga Kristen dari sekumpulan negara.

Inilah yang memunculkan apa yang dinamakan keluarga Kristen Internasional dan mereka pun lalu menyepakati prinsip-prinsip tertentu diantara mereka. Diantaranya, bahwa negara-negara itu mempunyai hak yang sama, mempunyai prinsip dan cita-cita yang sama, semua negara menyerahkan kekuasaan spiritual tertinggi kepada Paus selaku pemimpin Katholik meski negara-negara itu berbeda-beda alirannya. Prinsip-prinsip itu merupakan cikal-bakal undang-undang internasional.

Hingga abad ke-17 Masehi, yaitu tahun 1648 M, negara-negara itu tetap tidak mampu menghadapi Daulah Islam. Pada tahun ini, negara-negara Kristen Eropa mengadakan sebuah konferensi, yaitu Konferensi Westaphalia. Didalamnya ditetapkan prinsip-prinsip permanen untuk mengatur hubungan diantara negara-negara Kristen Eropa. Diatur pula keluarga negara-negara Kristen untuk menghadapi Daulah Islam. Konferensi itu telah menetapkan prinsip-prinsip tradisional bagi apa yang dinamakan dengan Undang-undang Internasional.

Hanya saja, belum berlaku umu, hanya berlaku bagi negara-negara Kristen, bukan yang lain. Undang-undang itu melarang daulah islam masuk kedalam Keluarga Internasional. Sejak saat itu terwujud apa yang dinamakan Komunitas Internasional, tanpa membedakan antara negara monarki atau negara republik, negara Kristen Katolik atau Kristen Protestan. Kemudian bergabung didalamnya negara-negara Kristen diluar Eropa, tetapi tetap terlarang bagi Daulah Islam sampai paruh kedua abad ke-19 M. Saat itu Daulah Islam diberi sebutan “The Sick Man” (orang sakit) dan meminta masuk ke dalam Keluarga Internasional, tetapi ditolak.

Adapun diantara prinsip-prinsip yang menonjol dalam konferensi Westaphalia adalah:

Pertama, ide Keseimbangan Internasional.

Kedua, ide konferensi internasional. Ide kesimbangan internasional adalah ide yang menetapkan bahwa jika salah satu negara mencoba melakukan ekspansi dengan mengorbankan negara lain, maka seluruh negara akan berkumpul untuk menghalangi terjadinya ekspansi itu dan menjaga keseimbangan internasional yang memadai untuk mencegah perang dan menyebarkan perdamaian.

Sedangkan ide konferensi internasional, menyatakan bahwa konferensi akan terbentuk dari berbagai negara Eropa dan diadakan guna membahas problem-problem mereka dan berbagai urusan mereka dalam naungan kepentingan Eropa. Lalu ide ini berkembang menjadi konferensi negara-negara adidaya yang diselenggarakan untuk mempertimbangkan urusan-urusan dunia dalam rangka mewujudkan kepentingan negara-negara adidaya.

Dua ide ini menjadi biang keladi dari berbagai penderitaan dunia, yakni problem-problem yang dihadapi dunia untuk melepaskan diri dari kekuasaan negara-negara penjajah dan negara adidaya.

Gagalnya LBB dalam upaya membuat harmoni internasional dan mengembalikan keamanan, memunculkan berbagai kesepakatan internasional hingga merubah hubungan internasional. Tetapi hubungan internasional yang berubah ini tidak merubah posisi internasional hingga terjadinya Perang Dunia II. Setelah Perang Dunia II barulah negara-negara adidaya itu memperluas dan menjadikan LBB sebagai badan internasional yang memberi kesempatan kepada semua negara di dunia untuk bergabung didalamnya.

Perubahan ini bukan lagi konferensi untuk menguasai dunia, membagi rampasan perang diantara mereka dan mencegah munculnya negara adidaya yang lain, tetapi ia berubah menjadi badan internasional yang menjamin dominasi negara-negara adidaya, lalu menjadi sebuah badan internasional yang mengatur dan mendominasi urusan-urusan berbagai negara di dunia. Ditambahkan kemudahan kerjasama ekonomi dan memelihara hak-hak asasi manusia (HAM) sebagai penjamin stabilitas perdamaian dan mencegah peperangan.

PBB, sebagai badan internasional pengganti LBB, dijadikan sebagai penjaga perdamaian dan kata “perdamaian” dijadikan slogan internasional yang diulang-ulang oleh semua pihak dan dijadikan dalih bagi negara adidaya untuk: menjaga perdamaian, mencegah negara negara lain dari pembebasan dan mencegah pembebasan diri dari penjajahan.

Jelaslah tampak, jika pernyataan “Mengambil sudut pandang penilaian fiqih atas legitimasi Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai tatanan dunia. Melalui hal tersebut, NU bertekad dapat membangun landasan fiqih untuk perdamaian dan harmoni global” sama saja dengan masuk kedalam jebakan penjajahan orang-orang kafir, mendukung mereka, dan ikut mendakwahkan program-program mereka. (bersambung)

*) Penulis adalah Aktivis Muslimah & Daiyah

Baca Juga