oleh

Ada 8 Alasan Buruh Menolak Omnibus Law

RadarKotaNews, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco bersama Emanuel Melkiades Lakalena Komisi IX, Habiburrohman Komisi III, Bambang Haryadi Komisi IX, dan Ahmad Reza Patria Komisi II menemui sejumlah perwakilan buruh yang di pimpin Said Iqbal

Menurut Sufmi, kami membuat Focus Group Discussion (FGD) perihal kenaikan iuran BPJS. DPR RI telah memberikan rekomendasi ke pemerintah. Salah satunya merevisi UU BPJS.

Mengenai Omnibus Law, Pihaknya berharap hari ini aksi besar yang pertama dan terakhir. Karena kata dia, komunikasi akan kami buka secara luas. Dan hari ini saya sudah menyampaikan kepada Komisi IX sudah siap untuk menerima dan diskusi.

“Jadi teman-teman membuat tim kecil dan Komisi IX akan membuat tim juga untuk diskusi sampai UU ini jadi lebih baik.” kata Sufmi dalam pertemuan di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (20/1/2020)

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan kami Kaum Buruh sebagian besar menolak dengan adanya RUU Omnibus Law. Karena tidak membuka komunikasi kepada stakeholder. Malah kami lebih banyak difasilitasi oleh Kepolisian dalam komunikasi.

“RUU Omnibus Law ini hanya mengutamakan pengusaha,”tegas Iqbal

Menurut Iqbal, Investasi masuk tetapi tetap harus ada perlindungan kaum buruh. Sebab kata dia, Kami merasa belum yakin dengan DPR RI bisa menyalurkan aspirasi.

Iqbal menyebut, ada 8 alasan pihaknya menolak Omnibus Law : Pertama, menghilangkan pesangon: Kedua, menghilangkan upah minimum: Ketiga, Jaminan sosial terancam hilang: Keempat, menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha: Kelima, lapangan kerja tersedia diisi tenaga asing: Keenam, fleksibelitas pasar kerja: Ketujuh, penggunaan Outsourcing: Kedelapan, Buruh kontrak diperluas.(Adrian)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed