oleh

Ada 2 Hal yang Tengah Membayangi KPK Jika PP Jadikan Pegawai KPK Sebagai ASN

RadarKotaNews, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Pegawai KPK kini resmi beralih status menjadi ASN,” kata anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera dalam keterangannya, Kamis (13/8/2020)

Mardani menilai PP tersebut adalah efek domino dari revisi UU KPK yang dilakukan beberapa waktu yang lalu. Hal itu diibaratkan, PP menjadikan pegawai KPK sebagai ASN ibarat api dalam sekam, bisa menjadi masalah jika dibiarkan. Independensi lantas menjadi taruhan karena terganggu birokrasi yang panjang.

“Semakin lemah dan bahkan makin lumpuh dalam penegakan hukum merupakan 2 hal yang tengah membayangi KPK,” ujar Mardani

Menurut Mardani, sejak awal ini tidak tepat, karena KPK merupakan lembaga yang mencerminkan organisasi modern dengan logika kerja yang amat dinamis. Namun kata dia, apabila dibiarkan menjadi ASN, KPK akan sulit melakukan inovasi sekaligus menghilangkan semangat independensi, karena KPK akan tunduk pada kebijakan birokrat.

“United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) menyatakan, lembaga antikorupsi dalam suatu negara harus independen dan bebas dari pengaruh manapun,” jelas Mardani

Selain itu, tren positif penanganan korupsi di Indonesia selama ini harus dijaga. Namun Mardani menilai, PP ini boleh jadi akan menurunkan pencapaian KPK selama ini

Di ungkapkan Mardani bahwa, Transparency International Indonesia (TII) merilis di tahun 2019 skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia terus membaik (40) dan berada di posisi 85 dari 180 negara. Karena itu, ia berharap, jangan sampai kebijakan ini justru membuat indeks tersebut terjun bebas karena terbatasnya gerak KPK.

Oleh karenanya, perlu diingatkan bahwa output kerja dari KPK adalah memberantas korupsi. Berbeda dengan ASN yang salah satu target kerjanya bergantung pada serapan anggaran.

“Maka biarkan KPK mengurus dan desain sistem kerjanya sendiri sehingga tetap independen pada ranahnya. Jangan bebani dgn hal-hal tidak perlu,” tegas dia

Mardani berharap, agar Jokowi menegaskan kembali independensi pegawai KPK, mengaturnya dengan cara menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres). “Cara ini sekaligus bentuk antisipasi campur tangan dari pihak-pihak luar yang mencoba mengintervensi kerja KPK.” tegasnya.(Id)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed