Acara HRS yang di Permasalahkan Harus Disikapi Dengan Hukum, Bukan Pendekatan Politik

Foto, Konferensi Pers HRS Center

RadarKotaNews, Jakarta - Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putri Imam Besar Habib Rizieq Syihab di Petamburan Jakarta Pusat yang kini dipermasalahkan harus disikapi dengan pendekatan hukum, bukan pendekatan politik.

Hal itu disampaikan Sekretaris Umum HRS Center, H. Haekal Hasan saat Konferensi Pers di Yayasan Haikal Hasan Jalan Raya Inpres, Kramatjati, Jakarta Timur, Kamis (19/11/2020)

Seiring dengan itu, Haekal menyebut, banyak dijumpai pendapat dan komentar yang tidak berdasarkan argumentasi yuridis. Terlebih lagi saat ini telah dilakukan proses penyelidikan oleh Kepolisian Republik Indonesia dengan pemanggilan klarifikasi terhadap gubernur DKI Jakarta dan pihak lainnya.

Menurut Haekal, panyelidikan dimaksud untuk menentukan dapat atau tidaknya ditingkatkannya ke tahap penyelidikan. Oleh karena itu, HRS Center memandang perlu untuk memberikan tanggapannya, sebagai berikut :

Pertama, sitem penanganan pandemi COVID-19 yang diterapkan oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), bukan sistem Karantina ( in casu Karantina Wilayah) Dasar hukum keberlakuannya menunjuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19)

Kedua, peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) didasarkan atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Undang - undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana tidak mengatur tentang PSBB.

"Dengan demikian, keberlakuan PSBB menunjuk pada Undang - undang  Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan," jelas Haekal

Ketiga, Undang - undang nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan tidak menyebutkan norma hukum larangan dan sanksi pidana PSBB. Norma hukum Pasal 9 jo Pasal 93 Undang - undang Nomer 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan berlaku dalam hal pelanggaran kekarantinaan, bukan PSBB.

"Demikian proses penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian RI terhadap acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putri Imam Besar Habib Rizieq Syihab harus dinyatakan bukan peristiwa /perbuatan pidana," tegasnya

Keempat, penerapan pasal 216 KUHP juga dipandang tidak tepat guna kepentingan penyelidikan perkara a quo. Pasal 216 KUHP tidak ada relevansinya dengan penyelenggaraan PSBB. Oleh karena itu tidak ada perbuatan pidana dalam PSBB. Maka keberlakuan Pasal 26 KUHP tidak dapat diterapkan.

Kelima, dalam hal penjatuhan denda sebesar Rp 50.000.000,- (Iimapuluh juta rupiah) kepada Imam Besar Habib Rizieq Syihab oleh Pemprov DKI Jakarta bukan dimaksudkan sebagai pelanggaran hukum pidana, melainkan sebagai denda administratif.

"Denda administratif yang telah dibayarkan oleh Imam Besar Habib Rizieq Syihab memperjelas tidak adanya perbuatan pidana," jelasnya

Keenam, berdasarkan uraian diatas, maka terhadap Gubernur DKI Jakarta, Imam Besar Habib Rizieq Syihab dan Pihak - pihak lainnya tidak dapat dikatagorikan telah melakukan perbuatan pidana. (adrian)

Baca Juga