BUMDes akan Digitalisasi Oleh Mendes PDTT

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar

RadarKotaNews, Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyampaikan perkembangan digitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Dalam rapat yang digelar secara virtual, terkait Ekonomi, Senin (20/7/2020).

Menteri Halim, memaparkan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah selesai Profiling sekitar 27.000-an BUMDes sebelum pandemi Covid-19.

Dalam kesempatan yang sama, Doktor Honoris Causa dari UNY mengatakan bahwa Selama Covid-19 masih bertahan 10.629 BUMDes dengan total transaksi Rp 308 Miliar

Turut hadir dalam Rapat Koordinasi ini Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Pariwisata Whisnutama dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Karena itu, sambung Kemendes menargetkan PDTT dalam waktu dekat ini adalah mengembalikan kinerja positif BUMDes yang telah kerja sama dengan Marketplace sebanyak 53 BUMDes perdagangan.

Kemudian, kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini, untuk lebih mengokohkan keberadaan BUMDes agar lebih kredibel, Kemendes PDTT kembali lakukan registrasi ulang.

"BUMDes yang masih ada transaksi maupun yang sudah tidak ada, kami minta registrasi agar pendampingan kami enak dan efektif," kata Pria Kelahiran Jombang ini.

Kemendes PDTT kemudian juga menggandeng Bank milik Pemerintah seperti BNI dan BRI, termasuk Marketplace serta Perguruan Tinggi untuk pendampingan BUMDes.

Harapannya, kata Gus Menteri, tahun 2020 ini, upaya maksimalnya adalah genjot 10.629 BUMDes yang masih bertransaksi sudah masuki era digitalisas.

Sebelumnya, Gus Menteri sapaan akrabnya mengatakan, BUMDes tahan pandemi covid-19 tersebut merupakan BUMDes yang berdiri atas dasar inisiatif masyarakat yang telah melalui telaah ekonomi dan bisnis.

Berbeda dengan BUMDes yang berdiri karena program pemerintah kabupaten, menurutnya, cenderung tidak mampu bertahan.

“BUMdes yang bertahan ini ternyata semua berdiri atas dasar telaah atas ekonomi dan bisnis yang dilakukan. Artinya ini berdiri karena telaah tingkat kebutuhan masyarakat, bukan karena program pemerintah kabupaten. Makanya revitalisasi ini kita gunakan sistem buttom up bukan top down,”  jelad Gus Menteri. (fy)

Baca Juga