oleh

Pansus Interplasi DPRD Kepsul diduga Antiklimaks

RadarKotaNews, Sanana – Konsultasi Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten kepulauan Sula yang meng-Interplasi terkait Pelantikan Sekretaris Dewan (Sekwan) dan Penundaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) baru baru ini diduga mentah.

Buktinya, usai konsultasi Pansus ke pihak kementrian terkait hingga detik ini tak ada langkah nyata yang ditunjukan pansus terkait dua persoalan tadi. Padahal ketua Pansus Muhammad Natsir Sangadji juga telah memboyong anggotanya untuk konsultasi ke pihak kementrian pekan lalu.

Ketika disinggung, Ketua Pansus Penundaan Pilkades dan Pelantikan Sekwan M.Natsir Sangadji kepada awak media menyampaikan, Anggota DPRD telah menunjukan semangatnya dengan membentuk Pansus karena menilai penundaan Pilkades dan pelantikan sekwan cacat prosedur olehnya itu pihaknya membentuk pansus dan meng-interplasi Pemerintah Daerah bahkan hal ini juga sudah dikonsultasikan ke kementrian terkait.

Anehnya, legislator asal Dapil III kabupaten kepsul itu tak menyampaikan secara detail poin hasil konsultasi, Ia malah beralasan, Pemkab Kepsul telah menganulir Surat Keputusan (SK) Bupati tentang pengangkatan sekwan dari SK Pejabat menjadi Plt. Dikatakan,

“kalau secara prosedur pelantikan sebagai pejabat itu salah. Namun setelah DPRD bentuk pansus, Pemkab langsung anulir SK dari pejabat ke Plt dan kalau Plt secara aturan dibenarkan”, Pungkas M.Natsir.

Namun ada keanehan dari pernyataan M. Natsir, dimana waktu Mutasi Sekwan itu tanggal 7 Januari dan DPRD bentuk Pansus itu tanggal 10 Januari. Rawan jika setelah itu Bupati menganulir SK dari definitif menjadi Plt, krn sudah masuk waktu larangan rolling jabatan yang diamanahkan UU Pilkada.

Meskipun begitu, Mantan Aktivis HMI itu menegaskan, langkah interplasi terhadap dua pokok persoalan yakni Penundaan Pilkades dan Pelantikan Sekwan tetap dilakukan. Apalagi soal Pilkades sangat penting penjelasan pemerintah terkait apa alasan mendasar hingga Pilkades ditunda, lebih lanjut M. Natsir mengatakan,

“Kita tetap akan memanggil Bupati, kalau beliau tidak hadir terserah mau wakilkan siapa dari birokrasi boleh boleh saja, kita hanya minta penjelasan dari pemkab tunda atas dasar apa”, ujarnya.

Sementara itu Ketua DPRD Kepsul Sinaryo Thes ketika ditanya mengenai hal ini, menjawab secara politis.

“Silahkan ditanyakan ke Ketua Pansus, sesuai paripurna kemarin Kita sudah membentuk Pansus Interplasi lengkap dengan Ketua dan Anggotanya, jadi silahkan ke yang bersangkutan”, beber Sinaryo. (RL).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed