Beranda Hukum Yusril Ihza Mahendra: Dalam Hukum Tata Negara, Menghina Partai Itu Adalah Kasus...

Yusril Ihza Mahendra: Dalam Hukum Tata Negara, Menghina Partai Itu Adalah Kasus Perdata

0
BERBAGI

RadarKotaNews – Saksi ahli menerangkan Back graund Tap MPRS no 25 thn 66 Yang pada garis besarnya partai komunis yang ada di indonesia telah dibubarkan berikut pahamnya Kemudian masuk era reformasi Tap MPR no 25 ini tidak relevan lagi namun masih berlaku nanti pada tahun 2010 muncul undang undang peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang pada aturan ini menyebutkan ada larangan larangan seperti memperlihatkan simbul simbul partai komunis atau ajakan ajakan ke faham komunis.

Hal tersebut di sampaikan Tim Advokasi Ustd. Alfian Tanjung (TAAT), selaku saksi ahli bidang Filsafat Hukum Prof Dr. Yusril Ihsa Mahendra SH, dalam sidang Kasus Pencemaran Nama Baik degan Terdakwa Ustd. Alfian Tanjung, di Ruang Sidang, Pengadilan Negri (PN) Jakarta Pusat Jalan Bungur Raya, Kemayoran Jakarta Pusat, Rabu (28/03)

Sambung Yusril, Pasal 17 a berbunyi barang siapa yang memunculkan lambang lambang komunis atau simbol simbol yang sengaja mengajak faham koomunis diancam dengan pidana maksimal 12 tahun, Kalo dilakukan penyelidikan dan penyidikan tentunya harus memenuhi unsur di pasal itu.

“Kalau ada anggota parpol memberi pernyataan yang membuat banyak opini di masyarakan itu harus diambil tindakan secara hukum kalao tidak, nanti akan membuat kebingungan di masyarakat, Maka itu untuk meredakan situasi negatif di masyarakat penegak hukum harus cepat mengambil langkah berdasarkan hukum.”tegasnya.

Menurut Yusril, Partai politik bisa bekerja sama dengan parpol negara asing itu sudah terbiasa di negara kita tapi kalo dalam kerjasama idiologi itu dilarang tapi kalo kerja sama bidang yang lain bidang ekonomi sosial budaya pertanian  pengairan itu tidak ada yang melarang.

Oleh karena itu, Hubungan antar negara banyak diberbagai aspek dalam praktenya hubungan antar partai sudah terjadi sebelum negara kita merdeka, ia mencontohkan, partai masyumi dulu pernah ke turki tapi tujuanya hanya tukar kerja sama di luar idiologi seperti perdagangan ekonomi budaya dll.

“Menyangkut pasal 310 KUHP ( 3) Dilihat dari pasal tersebut kan ditujukan ke individu untuk ayat 3 bisa menghapus pidananya karna pernyataan nya kan tidak langsung dan tidak ada yang melihat maka itu ada hal hal yang menghapuskan pidana dalam pasal itu karena di pasal tersebut ada unsur sopan santun dan tata krama jadi kita harus bisa melihat dari norma apa akan sangkakan ke individu yang membuat pernyataan.”terang dia.

Jadi menurut Yusril, di pasal 310 KUHP yang ditujukan kepada atas nama organisasi tidak bisa dipidanakan karena pasal 310 adalah ditujukan ke individu, Untuk pasal 28 undang undang ITE belum bisa menjerat untuk golongan golongan kecuali ditambah pasal 156 itu bisa tapi kalo ada unsur sara nya itupun juga tidak bisa karena pasalnya lain jadi di pasal 28UU ITE bisa dikategorikan pasal berdiri sendiri.

“Untuk pembubaran partai politik harus pemerintah yang bermohon ke Mahkamah Konstitusi pertimbanganya banyak berbeda pendapat dengan pemerintah karna hal tersebut parpol hanya membuat ketidak harmonisan dengan pemerintah dan pemerintah tidak bisa stabil dalam menata negara karena selalu diintervensi dengan parpol yang beda pendapat.”tukasnya.(Dirga)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here