Beranda Hukum Wilmar Grup; Menghina Keputusan Pemerintah Pusat

Wilmar Grup; Menghina Keputusan Pemerintah Pusat

0
BERBAGI

RadarKotaNews – Ketua Departemen Advokasi, Hukum dan Litbang Dewan Pimpinan Nasional Komite Rakyat Nasional Moh. Jumri, S.IP, menjelaskan bahwa Wilmar Grup dengan menggunakan PT. Asiatic Persada sebagai anak perusahaannya menyerobot lahan Masyarakat Suku Anak Dalam seluas 3.550 Hektar yang telah berlangsung 31 Tahun di Provinsi Jambi Kabupaten Batang Hari Kecamatan Bajubang di Desa Bungku.

“Tidak hanya itu perusahaan tersebut juga kerap kali memberikan upah rendah dan status kerja kontrak. Percuma ada kesempatan kerja jika mereka tak memiliki kepastian kerja. Kesejahteraan hanya menjadi omong kosong.”ujar Jumri dalam keterangan persnya kepada radarkotanews.com di Jakarta, Senin (22/05).

Selain itu, keputusan-keputusan pemerintah tidak pernah dihiraukan oleh Wilmar Grup, “aneh juga, sekuat apakah Wilmar Grup ini, sampai mereka berani tidak menghiraukan keputusan-keputusan pemerintah”

Bahkan celakanya konflik tersebut telah banyak menelan korban jiwa, materil dan non materil, “kami bingung dengan pemerintah, padahal PT. Asiatic Persada kan Cuma Corporate yang meminta ijin kepada pemerintah, hanya ironisnya pemerintah terkesan takut untuk memberikan tindakan tegas yang nyata, persoalan itu bukan sebatas administratif saja, melainkan harus diberikan sanksi tegas dari negara dimana negara dapat bersifat memaksa,” jelas Jumri nama panggilannya.

Dia mencontohkan, pada tahun 2016 yang lalu Bapak Ferry M Baldan semasih menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional didalam isi suratnya cukup tegas, bahwa BPN Wilayah Provinsi Jambi harus segera menyelesaikan dan mengembalikan hak-hak Masyarakat Suku Anak Dalam di Kabupaten Batang Hari. Ungkap Jumri yang Juga aktif di Baridan Pemuda Adat Nusantara (BPAN)

Namun hingga hari ini, Jumri menganalogikan, bahwa BPN Provinsi Jambi tidak ada kejelasan sama sekali, bahkan masalah ini hampir menjadi sebuah mimpi buruk disiang bolong, selesai tidur dan terbangun hilanglah mimpi buruk itu.

“lagi-lagi kami tekankan kepada pemerintah, khususnya pemerintah pusat harus mengambil langkah tegas yang setegas-tegasnya, dan tidak lagi sebatas sanksi administratif saja, diperlukan langkah seperti penegasan kepada PT Freeport Indonesia, “Kami rasa persoalan perkebunan bukan hanya terjadi di Provinsi Jambi, kan banyak diseluruh Indonesia masalah itu terjadi, maka pemerintah tidak boleh takut menghadapi perusahaan swasta yang bandel dan melanggar aturan”. Tegas Jumri

Ini kan negara kita, kita yang punya aturan, oleh karenanya mereka pihak perusahaan harus taat dengan aturan, sama halnya Kementerian ESDM mengeluarkan Keputusan Menteri tentang PT FI harus mengikuti aturan yang diterapkan pemerintah, namun PT FI membangkang, bahkan menggoyang.

Kami apresiasi langkah-langkah pemerintah dalam membuat sebuah aturan untuk memberantas pungutan liar, hanya kan ini bukan sebatas persoalan itu saja, melainkan ini adalah persoalan hidup orang banyak yang salah satunya terjadi kepada Suku Anak Dalam, bila pemerintah pusat tidak juga tegas maka jangan heran nanti akan semakin banyak PT Asiatic Asiatic lainnya yang akan melawan pemerintah.(Adrian)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here