Beranda Opini Wajah Baru Pimpinan KPK dan Harapan Penegak Hukum Korupsi Kedepan.

Wajah Baru Pimpinan KPK dan Harapan Penegak Hukum Korupsi Kedepan.

0
BERBAGI

Jakarta, Radarkotanews.com – Seleksi Pimpinan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) telah usai, Agus Raharjo Akhirnya terpilih menjadi Ketua KPK periode 2015-2019. Selain dirinya, pimpinan KPK lainnya adalah Basaria Panjaitan (Irjen Pol), Alexander Marwata (hakim Adhoc pengadilan tipikor), Laode Muhamad Syarif (dosen Unhas dan konsultan hukum), dan Saut Situmorang (Staf Ahli BIN).

Kelima pimpinan KPK ini merupakan wajah baru yang terpilih untuk memimpin KPK dalam tugas pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, sementara wajah lama seperti Busro Muqodas dan Johan Budi yang sudah banyak dikenal publik dalam pemberantasan korupsi entah atas dasar pertimbangan apa dari komisi 3 DPR terpaksa tidak lolos seleksi.

Publik tentu bertanya-tanya apakah pimpinan KPK yang baru sanggup mengemban amanah pemberantasan korupsi kedepan? Sebab salah satu problem utama dari penegakan hukum korupsi saat ini adalah berkaitan dengan integritas dan jiwa keberanian dari figur yang diserahi tanggung jawab untuk pemberantasan korupsi tersebut.

Pemberantasan korupsi tidak hanya cukup dengan jiwa kesederhanaan, apalagi kesederhanaan yang dimanipulasi semata-mata untuk pencitraan, namun lebih dari itu dibutuhkan adanya jiwa dan mental keberanian dari seorang figur utk pemberantasan korupsi, karena pemberantasan korupsi selalu berhadapan dengan kekuasaan dan pemilik modal. 

Pemberantasan korupsi selama ini belum menyentuh para koruptor kelas atas, beberapa pimpinan KPK yang lalu mencoba keberaniannya utuk menyentuh koruptor tingkat atas ini namun pada akhirnya terpental dengan sendirinya karena berhadapan dengan kekuasaan dan pemilik modal.

Permasalahan lain yang perlu utuk dihindari dalam pemberantasan korupsi adalah berkaitan dengan independensi penegak hukum. Pimpinan KPK yang baru harus memahami eksistensinya secara mandiri/independen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Mereka hadir tidak atas dasar titipan maupun pesanan. Sehingga penegakan hukum korupsi tidak mudah diintervensi oleh kepentingan orang atau kelompok tertentu.

Sedikit catatan yang meragukan dari Ketua KPK terpilih terkait dengan pelaporan harta kekayaan tercatat sebesar 20 juta, sementara yang bersangkutan menduduki jabtan di birokrasi selama beberapa tahun dipemerintahan. Kemudian dalam menjalani tes calon pimpinan KPK. Senin 24 Agustus 2015, saat tes wawancara di Gedung Sekretariat Negara, Agus mengajak masyarakat meludahi koruptor, karena kesalnya dengan pelaku korupsi yang berani melawan KPK.

Pernyataan semacam ini tentu meragukan bagi seorang pimpinan KPK dalam memahami konsep penegakan hukum, sebab menegakkan hukum itu tidak atas dasar kebencian, jika kebencian dijadikan dasar dalam menegakkan aturan hukum maka yang terjadi adalah kezoliman.

Dalam literatur agama disebutkan bahwa Jangan karena kebencianmu terhadap suatu kaum, sehingga membuatmu tidak berlaku adil terhadapnya. Mestinya pernyataan semacam ini sudah menjadi alasan bagi tim seleksi pimpinan KPK utk tidak meloloskan yang bersangkutan sebagai pimpinan KPK, sebab hal ini menjadi potensi konflik interes dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi.

Oleh karena itu, catatan tersebut diatas menjadi meragukan apakah ada harapan yang lebih bagi pimpinan KPK yang baru utuk mengemban tugas pemberantasan korupsi di Indonesia 5 tahun mendatang?

Jakarta : (18/12/2015)

Oleh :
Ismail Rumdan :
(Ketua Bidang Kebijakan dan Pengembangan Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI), Wakil Ketua Umum  Masika ICMI, peneliti Hukum dan Peradilan MA RI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here