Beranda Suara Rakyat Wacana Pemberhentian Kades Merupakan Teror Bagi Pemerintahan Desa?

Wacana Pemberhentian Kades Merupakan Teror Bagi Pemerintahan Desa?

0
BERBAGI

(catatan ringan menanggapi issue yang berkembang di masyarakat taliabu terkait ‘pemecatan’ kades)

Oleh: Rahman Latuconsina

Pembahasan Amdal oleh PT. Godo Moagena dengan beberapa Camat dan Kades Taliabu di Ternate 13-14 Juni 2019 lalu membawa dampak Pemberhentian Camat dan wacana Pemberhentian Kades di Wilayah Pemerintahan Daerah Kab. Pulau Taliabu. Dalam ‘web resmi pemda Taliabu’ taliabukab.go.id terpampang tulisan dengan judul yang membuat bulu badan merinding. Judul, Bupati H. Aliong Mus Marahi “Kuliti” Kepala Desa. Menjadi narasi jelas yang menggambarkan kemarahan sang Penguasa.

Walau saat itu pemberhentian dan pengangkatan Camat dikatakan merupakan rotasi biasa di jajaran Pemda Pultab, namun terlanjur sudah menjadi rahasia umum apa yang melatarbelakangi hal ini. Tetapi sepanjang dilakukan sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku hal ini tidak menjadi masalah. Itu hak prerogatif seorang Bupati.

Mari Kita ‘kuliti’ kembali perbedaan jabatan Camat dan Kades.

Camat adalah pejabat karier, sedang Kades adalah jabatan politis. Mengapa demikian?
Karena jelas Kades adalah Prodak Demokrasi yang dipilih langsung oleh Masyarakat. Untuk itu pengangkatan dan pemberhentian Kades itu diatur jelas oleh Permendagri No. 66/2017, lalu bagaimana amanah dari Permen ini ???

Sebelum Kita meng-‘Kuliti’ permen ini, patut Kita ketahui bahwa permen ini hadir sebagai pertimbangan untuk melaksanakan beberapa pasal pada Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan UU No. 6/2014 tentang Desa.

Pemberhentian Kades yang di rekomendasikan BPD sebagai badan pengawas adalah jika:
kades yang melalaikan tugas, wewenang dan kewajibannya serta melanggar larangan, sehingga merugikan kepentingan kepentingan negara, pemerintah, pemda, pemerintah desa, masyarakat atau melakukan PMH dan atau norma-norma yang berkembang di desa.

Sedangkan Kades yang diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa usulan BPD apabila:
-Dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
-Berstatus sebagai TSK melakukan tindak pidana Terorisme, Makar dan Narkoba.

Jadi terkait hal Camat dan Kades mengikuti pembahasan Amdal di Ternate perlu juga Kita ketahui, terkait hal-hal:
Apakah ada rekomendasi dari BPD untuk Bupati melakukan tindakan pemberhentian? apakah kepergian ini harus izin atau hanya koordinasi? kemudian yang terakhir apakah bentuk pelanggaran ini fatal hingga pantas dilakukan pemecatan???

Karena jelas Peraturan Perundang – undangan telah mengaturnya secara jelas.

Terakhir AMPDI mengingatkan bahwa judul dari tulisan ini adalah Tema yang bermuatan tanda tanya, silahkan anda menyimpulkan.

Penulis adalah Aliansi Masyarakat Penduli Demokrasi Indonesia (AMPDI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here