UU SDA, Swasta Boleh Menjadi Mitra Dalam Pengelolaan Air

RadarKotaNews – Dengan diketuknya Undang-Undang (UU) Sumber Daya Air (SDA), artinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang selama ini menjadi polemik sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah. Namun demikian, walaupun pengelolaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah, sektor usaha dalam hal ini pihak swasta boleh menjadi mitra dalam pengelolaan sisa air kebutuhan dari masyarakat.

Pertama kita meminta untuk membuat PP Karena UU ini akan banyak melahirkan PP, baik pembagian kewenangan, perizinan, peraturan peralihan dan dulu pengusaha pakai aturan lama harus dengan peraturan baru ini semua sudah diatur dalam UU ini dengan baik. Tugas kami sekarang bagaimana mengawasi pemerintah mengimplementasikan UU ini.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus S.Sos, M. Si, mengatakan untuk pembatasan pengelolaan air, pihaknya sekedar membatasi pada SPAM, karena dinilai SPAM menjadi kewajiban negara untuk mengelola demi kebutuhan masyarakat sesuai dengan amanat UUD 1945.

“Kita batasi hanya di SPAM yang menjadi kewajiban negara yang menjadi kebutuhan pokok sehari-hari. AMDK kita atur sendiri seluas-luasnya tidak ada yang kita batasi, karena memang ada penguasaan pemerintah atas air yang sekarang ini yang mungkin akan terganggu dimana ada pengusaha yang memagari mata air,” ungkapnya di sela-sela pengesahan RUU SDA di Rapat Paripurna DPR, (17/9).

Terkait dengan pasca disahkannya UU SDA, Lasarus, menegaskan agar Peraturan Pemerintah (PP) paling lama satu tahun sudah selesai, karena pihaknya menilai akan terjadi kekosongan peraturan dalam pengelolaan SDA.

“Soal PP kami tegaskan paling lama satu tahun sudah clear. Dalam rapat kita sudah wanti-wanti Kementerian terkait, PP nya harus sudah siap. Menurut Kementrian PP-nya sudah siap, tinggal perubahan sedikit. Karena ini ada kekosongan UU sakarang kalau tidak cepat dibuatkan,” tegasnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Direktur Jenderal SDA Kementerian PUPR Dr. Ir. Hari Suprayogi, M.Eng, mengatakan pada dasarnya penerbitan PP pasca disahkannya UU maksimal dua tahun, namun pihaknya berharap bisa lebih cepat.

“Untuk PP dua tahun harus jadi. Izin semua boleh, khusus SPAM izin BUMN dan BUMD tapi bisa kerjasama dan tidak dilarang,” katanya.

Lebih jauh dia menjelaskan, untuk pengelolaan SDA yang melibatkan swasta, pihak swasta diwajibkan untuk membayar Biaya Jasa Sumber Daya Air (BJSDA).

“Pengelolaan SDA menggunakan BJSDA. Kalau ada ketentuan pidana tentunya akan diatur dan akan ada aturannya,” imbuhnya.

Hari, menerangkan pengelolaan SDA ada tiga pilar yakni konservasi, pendayagunaan SDA dan pengendalian daya rusak. Untuk itu diupayakan konservasi agar berkelanjutan.

“Nah, kalau memang misalnya dihubungkan dengan perusahaan mereka harus membayar BJSDA, seperti yang sudah jalan dan memang sudah ditentukan dan sudah disosialisaikan dengan disepakati segala pihak,” tegasnya.

Sementara itu, sambil menunggu PP diterbitkan oleh pemerintah, Lasarus, menekankan akan ada aturan peralihan. Dimana peraturan ini menjadi peraturan sebelum PP yang baru diterbitkan.

“Ini ada aturan peralihan. Dalam aturan peralihan sekian tahun menyesuaikan. Jadi gak kosong. Dengan peraturan peralihan itu berarti masih pakai UU yang lama tetapi pengikatnya peralihan dari undang-undang ini (UU baru-red),” tandasnya.(ah)