‘URGENT ACTION’ Proyek Normalisasi Kali Ciliwung

Radarkotanews.com – Pemprov DKI Tetap Menggusur, Meski Ketua Majelis Hakim Didiek Suryono dalam Sidang Gugatan “Class Action” Warga Bukit Duri Kemarin sudah Memerintahkan Pemprov DKI untuk Taat Hukum, Tidak Main Kuasa, dengan Menghentikan Segala Aktivitas Proyek Normalisasi Kali Ciliwung Karena Proses Hukum/Sidang Masih Berlangsun.

“Kami warga negara Indonesia yang bertempat tinggal dan hidup di wilayah RW 09, RW 10, RW 11, RW 12, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, telah mengalami intimidasi dan kehilangan rasa kemerdekaan kami akibat ancaman akan hilangnya hak-hak konstitusi dan hak-hak asasi kami sebagai manusia dan hak-hak kami sebagai warga negara Indonesia.”

Kami adalah korban terdampak proyek pembangunan pemerintah yang diberi nama “Pelaksanaan Pembangunan Trace Kali Ciliwung dari Pintu Air Manggarai sampai dengan Kampung Melayu”.

Proyek pembangunan nasional yang diklaim seolah-olah dilaksanakan untuk memanusiakan warga Bukit Duri sebagai warga terdampak proyek, ternyata pada prakteknya hanyalah menyengsarakan kehidupan warga Bukit Duri itu sendiri, bahkan dapat diindikasi akan bermuara pada pelanggaran HAM berat.

Bahwa kami sebagai warga yang sadar hukum dan taat pada aturan hukum sampai dengan hari ini sedang memperjuangkan hak-hak kami di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum melalui mekanisme Perwakilan Kelompok, yang terdaftar di dalam Perkara Perdata Nomor: 262/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST tertanggal 10 Mei 2016.

Adapun hal-hal yang mendasari kami untuk mengajukan Gugatan kami karena:

Pertama, Dasar hukum “Pelaksanaan Pembangunan Trace Kali Ciliwung dari Pintu Air Manggarai sampai dengan Kampung Melayu” yakni Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2012 jo. Keputusan Gubernur Nomor 2181 Tahun 2014 TELAH HABIS MASA BERLAKUNYA sejak tanggal 5 Oktober 2015.

Kedua, Praktek “Pelaksanaan Pembangunan Trace Kali Ciliwung dari Pintu Air Manggarai sampai dengan Kampung Melayu” bertentangan dengan prinsip-prinsip dan aturan hukum yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum beserta seluruh peraturan pelaksananya, yang menjamin kepentingan dan hak-hak warga negara yang terdampak proyek pembangunan.

Bahwa segala tindakan aparatur Pemerintahan yang tetap dipaksakan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tersebut harus lah dianggap sebagai melanggar hukum dan bertentangan dengan konstitusi, undang-undang dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Namun sangat disayangkan, ketika aparat Pemerintahan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat cenderung diskriminatif, maka yang lahir hanya lah kewenang-wenangan yang dijusttifikasi dengan alasan-alasan “demi kepentingan umum”.

Gubernur DKI Jakarta cq. Walikota Jakarta Selatan cq. Camat Tebet cq. Lurah Tebet, yang kesemuanya adalah Para Tergugat dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tidak peduli dengan apa yang sedang diperjuangkan oleh masyarakat.

Para Tergugat  mencari celah untuk tetap memaksakan “Pelaksanaan Pembangunan Trace Kali Ciliwung dari Pintu Air Manggarai sampai dengan Kampung Melayu”, dengan menggunakan alat kekuasaannya yakni Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Gubernur DKI Jakarta cq. Walikota Jakarta Selatan cq. Camat Tebet cq. Lurah Tebet, selaku pelaksana dalam “Pelaksanaan Pembangunan Trace Kali Ciliwung dari Pintu Air Manggarai sampai dengan Kampung Melayu” mengeluarkan Surat Peringatan (SP) 1 pada tanggal 10 Agustus 2016 dan Surat Peringatan (SP) 2 pada tanggal 7 September 2016.

Gubernur DKI Jakarta cq. Walikota Jakarta Selatan cq. Camat Tebet cq. Lurah Tebet cq. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melakukan tindakan-tindakan arogan dan sewenang-wenang yang sama sekali tidak menghormati proses hukum yang sedang berjalan (due process of law).

Ketua Majelis Hakim telah menegaskan agar Para Tergugat dapat menahan diri untuk tidak menggusur warga sampai proses hukum selesai diperiksa. Bahwa Resolusi Komisi Hak Asasi Manusia PBB Nomor 77 Tahun 1993 (1993/77) telah menyatakan bahwa “penggusuran paksa termasuk dalam pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas perumahan yang layak”.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, kami warga negara Indonesia yang bertempat tinggal dan hidup di wilayah RW 10, Rw 11, RW 12, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dengan ini meminta kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo untuk:

Pertama, Segera memerintahkan Gubernur DKI Jakarta cq. Walikota Jakarta Selatan cq. Camat Tebet cq. Lurah Tebet cq. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk tidak melakukan aksi sepihak dan aksi sewenang-wenang apapun yang berkaitan dengan “Pelaksanaan Pembangunan Trace Kali Ciliwung dari Pintu Air Manggarai sampai dengan Kampung Melayu”.

Kedua, Segera memerintahkan segenap institusi-intitusi terkait untuk memberikan perlindungan hukum kepada kami, warga negara Indonesia di wilayah RW 09, RW 10, Rw 11, RW 12, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, yang pada hari ini sedang terancam dihilangkan kemerdekaan dan hak-hak hidupnya akibat penggusuran paksa.

Apabila tindakan-tindakan tersebut tetap dibiarkan, maka akan menghasilkan penyelenggaraan Negara yang berdasarkan kekuasaan (Machtstaat) bukan Negara yang berdasarkan hukum (Rechtstaat), sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia.

Jakarta, 7 September 2016

Perwakilan Warga Bukit Duri,

Mulyadi Ketua RT 06 RW 12 Bukit Duri, Santi Napitupulu, Haji Semo, Rumiyati, Sanik Setyowati, Haji Ambrosius Maru Ketua RT 03 RW 11, Isma Istiqomah, Supriyono, Kurdi, Herry, Samsudin, Muklidin, Saidah, Herman, Sandyawan, Sumardi.