Beranda Hukum Tolak Revisi Undang-Undang KPK

Tolak Revisi Undang-Undang KPK

0
BERBAGI

Radarkotanews.com – Anggota DPD Dapil Maluku Utara, Basri Salam mengatakan bahwa, Rencana revisi undang-undang KPK sesungguhnya adalah bagian dari upaya pelemahan tugas, fungsi dan kewenangan KPK secara kelembagaan.

Menurut dia, Langkah-langkah yang dilakukan selama ini oleh KPK telah menyelamatkan dan memperbaiki tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Mestinya, KPK diberi ruang penguatan yang lebih agresif, agar dapat meminimalisir tindakan korupsi dari pusat sampe daerah. Tapi itu bukan berarti KPK hanya fokus pada penindakan. “Kerja besar KPK juga lebih banyak pada upaya pencegahan,”kata Basri salam kepada radarkotanews.com, senin (12/10/2015).

Intinya dia, menolak jika Revisi undang-undang KPK itu, melemahkan posisinya secara kelembagaan. Dalam posisi seperti saat ini saja, korupsi masih merajalela apalagi diperlemah, mau jadi apa bangsa ini.”Tegas dia, KPK boleh dibubarkan jika penegak hukum lain sudah dapat berjalan dengan baik, atau korupsi telah punah di negeri ini.”Tutupnya.(f)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here