BERBAGI

RadarKotaNews – SPRI berkepentingan memastikan agar warga miskin betul-betul menikmati program PKH & Rastra. Rakyat Miskin di negeri ini mesti mengetahui bahwa terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) dan Beras Sejahtera (Rastra) merupakan Bantuan Pangan Non Tunai.

Begitu di katakan Ketua Umun DPN Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (DPN SPRI), Marlo Sitompul, dalam orasinya saat menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kemensos RI Jalan Salemba Raya Senen, Jakarta, Kamis (12/04)

Memurutnya, Pemerintah dengan sengaja membatasi jumlah rumah tangga miskin yang dijadikan sasaran. Akibatnya banyak warga miskin yang tidak tercatat sebagai penerima. Sebab kata dia, Pembatasan tersebut sengaja dilakukan karena pemerintah lebih memprioritaskan anggaran membayar cicilan hutang luar negeri dan membiayai proyek pembangunan infrastruktur.

“Kepentingan yang hanya mengutungkan para pengusaha dan pemilik modal. Dan pembatasan ini bertentangan dengan UU No 13/2011 tentang penanganan fakir miskin.”tutur Marlo dalam orasinya.

Pasalnya, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin menyatakan bahwa seorang fakir miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada Lurah atau Kepala Desa atau nama lainya yang sejenis di tempat tinggalnya. Atau dengan kata lain, rakyat miskin harus dilibatkan dalam hal penetapan data rumah tangga yang akan dijadikan acuan sebagai penerima program.

Selain itu, Marlo harap rakyat miskin harus bergerak menuntut agar pemerintah memperbaiki tata-cara menentukan jumlah data keluarga miskin. Dan dalam prosesnya pemerintah haruslah melibatkan rakyat miskin, Penetapan data tidak boleh dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan rakyat.

Oleh karena itu, rakyat harus mempertanyakan kembali keluarga miskin yang diklaim pemerintah sebanyak 40% dari jumlah penduduk Indonesia. Mengingat banyak kalangan akademisi dan peneliti yang meragukan metode atau cara pemerintah menentukan jumlah keluarga miskin.

“Rakyat Miskin harus memprotes anggaran negara yang sangat kecil untuk rakyat miskin. Yang mana kata dia, diketahui bahwa pembatasan jumlah keluarga miskin penerima PKH dan Rastra dilakukan berdasarkan jumlah anggaran Negara yang sudah ditetapkan oleh Presiden dan DPR RI.”katanya.(Adrian)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here