Terkait Perpu dan UU KPK Pemerintah Dihadapkan Buah Simalakama

RadarKotaNews – Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu), untuk membatalkan UU KPK, membuat posisi pemerintah seperti dihadapkan kepada “buah simalakama”.

Begitu dikatakan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di halaman Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat (4/10/2019).

“Karena keputusan itu seperti simalakama, nggak dimakan bawa mati, dimakan ikut mati, kan begitu, cirinya memang begitu. Jadi memang tidak ada keputusan yang bisa memuaskan semua pihak,” kata Moeldoko.

Pemerintah, kata Moeldoko, menampung semua aspirasi dan usulan dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa, masyarakat, hingga partai.

Bahkan, sejumlah mahasiswa telah menemui Moeldoko Kamis kemarin, untuk melakukan diskusi mengenai tuntutan dalam unjuk rasa yang telah dilakukan, utamanya terkait Perpu UU KPK dan RUU KUHP.

“Itulah Presiden juga membuka pintu istana seluas-luasnya, semuanya didengarkan dengan baik,” kata Moeldoko.

Moeldoko mengatakan mahasiswa juga harus memikirkan pertimbangan yang lebih luas dalam perspektif kenegaraan.

“Semua harus dipikirkan, semua harus didengarkan. Semua warga negara juga bijak dalam menyikapi semua keputusan,” kata mantan panglima TNI ini.

Sebelumnya, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, Romli Atmasasmita mengatakan, dengan mendesak Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu untuk menganulir UU KPK yang baru disahkan oleh DPR, itu sama saja dengan menjerumuskan presiden ke jurang kehancuran lembaga kepresidenan.

Penerbitan Perppu KPK sebelum revisi UU KPK sah diundangkan, kata dia, maka akan melanggar UU No. 12 tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

“Jika Presiden membuat Perppu sebelum sah revisi UU diundangkan, maka Presiden melanggar UU dan dapat diimpeach,” kata dia. (wr)