Beranda Ekonomi Tak Mengenal Putus Asa, SAD Jambi Kembali Datang Ke Jakarta

Tak Mengenal Putus Asa, SAD Jambi Kembali Datang Ke Jakarta

0
BERBAGI

Radarkotanews.com – Dalam pasal 33 UUD 1945 sudah sangat jelas dikatakan bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Namun hal itu sepertinya belum dirasakan oleh Suku Anak Dalam (SAD) dan petani Jambi yang sudah bertahun-tahun, tanpa lelah  terus berjuang menuntut hak atas tanah yang dirampas oleh korporasi Hutan Tanaman Industri dan Perkebunan Sawit milik Malaysia dan Singapura.

Menurut Waketum PRD Alif Kamal yang juga sebagai Koordinator Gerakan Nasional Pasal 33 (GNP 33), segala bentuk perjuangan, baik aksi massa maupun dialog di tingkat Kabupaten, di kantor Gubernur, berjalan kaki ribuan kilo meter dari Jambi menuju Istana Negara, berbulan-bulan melakukan kemah di depan kantor Kemenhut,  bahkan sudah ada beberapa Petani yang meninggal, akibat tindak kekerasan, namun sampai sekarang tanah yang menjadi hak Petani tersebut masih dikuasai oleh Korporasi Perkebunan Sawit maupun HTI.

Tanah adalah sumber hidup bagi Petani, yang dilindungi UU PA no 05 th 1960, maka untuk memperjuangkan hak hidup tersebut, kurang lebih 1000 orang, Perwakilan Suku Anak Dalam dan Petani Jambi dari 4 Kabupaten yang didampingi oleh PRD Jambi dan KPW STN Jambi pimpinan Utut Adianto, akan kembali melakukan aksi ke kantor Gubernur Jambi dilanjutkan aksi jalan kaki dari Jambi ke Jakarta dengan sasaran Kementrian KLH, Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI, DPR RI, Kemendagri, Menkopulhukam dan Istana Negara yang akan dimulai pada hari Kamis, 17 Maret 2016 Star Aksi Jalan Kaki Jambi – Jakarta.

Lebih lanjut Alif Kamal menjelaskan bahwa dalam aksi tersebut mereka akan menuntut diantaranya :

  1. Meminta kepada Presiden Republik Indonesai untuk segera menyatakan Darurat Agraria dgn membentuk Dewan Nasional/Komite Nasional Penyelesaian Konflik Agraria yg brpedoman pada konstitusi Pasal 33 UUD 45 dn UUPA No 5/1960.
  2. Meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, untuk :
    a. Segera merealisasikn SK Pencadangan HTR di Kunangan Jaya II Batanghari seluas 4.587 Ha sesuai surat usulan Bupati Batanghari tgl 10 Desember 2014 dan di Mekar Jaya IV Sarolangun seluas 3000 Ha sesuai dgn surat usulan/rekomendasi Bupati Sarolangun tgl 22 Oktober 2014 yg berkonflik dengan PT Agronusa Alam Sejahtera dan PT Wanakasita Nusantara .
  3. Segera merealisasikan HTR di Dusun Kunangan Jaya II seluas ± 2.300 Ha dan di RT 20, RT 21, RT 37 RT 38 Dusun Kunangan Jaya I Batanghari seluas 2009 Ha sesuai dgn surat Menteri Kehutanan RI nomor S.92/VI/BUHT/2013 tanggal 30 Januari 2013 yang berkonflik dengan PT Restorasi Ekosistem Indonesia.
  4. Meninjau ulang SK Penetapan Taman Nasional Berbak dengan mengembalikan tanah dan perkampungan warga yang diserobot oleh Taman Nasional Berbak sesuai dengan surat rekomendasi Bupati Tanjung Jabung Timur.
  5. Kembalikan Areal Seluas 3.550 Ha milik Suku Anak Dalam sesuai Surat Intruksi Gubernur Jambi Tanggal 07 Mei 2013.
  6. Tindak dan adili PT Asiatic Persada yang melakukan perambah kawasan hutan (HPT) maupun pejabat pemerintah yang melegalkan perambahan tersebut.

UB.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here