BERBAGI

RadarKotaNews – Bentrok di Perumahan Bilabong Bojong Gede beberapa Pekan yang lalu menyisakan 7 (tujuh) Orang Pemuda dari salah satu Kelompok di tahan oleh Polresta Kota Depok dengan sangkaan Pasal 170 dan 406 jo. 55 KUHP yakni, Tindak Pidana Pengrusakan secara bersama-sama (Penyertaan).

Sumirnya Penetapan TSK

Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (AMPUH), Iksan Latuconsina coba mengurai dan menarik benang merah dari Penetapan TSK yang di sematkan Penyidik Polres Kota Depok.

“Kasus ini berawal dari Bentrokan yang terjadi di Perum Bilabong-Bojong Gede, kemudian dengan adanya Pelapor dari salah satu Kelompok Pemuda yang bertikai.”kata Iksan kepada awak media di Jakarta, Selasa (12/12).

Ia menilai, bahwa pelapor dari salah satu Kelompok Pemuda melaporkan dugaan adanya pengrusakan yang dilakukan oleh Kelompok Pemuda Lain, yang dilaporkan adalah dugaan pengrusakan sebuah bangunan, yang status Hukumnya perlu di kaji. Yakni hak mendirikan bangunan tersebut serta izin mendirikan bangunan tersebut.

Karena dugaan awal Kami penahanan yang dilakukan Pihak Kepolisian adalah keberadaan Kelompok pemuda yang tanpa legalitas.

Namun kata Iksan, dengan adanya Surat Tugas yang di keluarkan Pengembang maka status Liar dan Legal keberadaan salah satu Kelompok Pemuda menjadi gugur, serta tindakan Pemuda ini menjadi tugas dan keniscayaan dalam rangka job kerja yang di berikan si Pemberi tugas.

Lalu muncul pertanyaan sebaliknya.
Dasar Pelapor mendirikan Bangunan diatas Tanah atau Lokasi tanpa alas hak?

“Atau pertanyaan atas Terlapor, bahwa keberadan mereka adalah jelas berdasarkan surat Tugas dari Pihak Pengembang, sehingga seharusnya mengugurkan unsur pasal yang disangkakan, karena Perbuatan Terlapor merupakan Tugas dan atas nama Pemberi Tugas yakni Pihak Pengembang,”tegasnya.

Legalitas Pelapor

Menurutnya, Hal yang selanjutnya harus mendapat perhatian dan sorotan adalah terkait Legalitas Pelapor.

Terkait apa yang menjadi dasar Pelaporan seorang Pelapor ini perlu ada kajian yang mendalam.

Bahwa Pelapor melaporkan adanya dugaan Tindak Pidana Pengrusakan sebuah Bangunan.

Lalu akan muncul Pertanyaan Hukum sbb:

Pertama, Bangunan siapa itu?
Kedua, Hak mendirikan Bangunan?
Ketiga, Izin mendirikan Bangunan?

Jika dikaji, bahwa Pelapor mendirikan Bangunan tanpa alas hak, tanpa izin mendirikan bangunan. Maka dasar Pelaporannya menjadi tidak patut alias sumir.

Atas dasar dua hal diatas maka, Kami dari AMPUH menilai bahwa penetapan TSK dari Ketujuh orang dari Kelompok Pemuda menjadi premature dan Kami berkeyakinan bahwa Kasus ini akan menjadi rancu, Kami yakin akan banyak Petunjuk dari JPU pada Proses menuju P-21. Karena dasar Pelaporan oleh Pelapor tidak Patut serta Penetapan Status TSK dan Pasal yang disangkakan sangat subyektif.(fy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here