Suara Rakyat

Beranda Suara Rakyat
Suara Rakyat

Surat Terbuka Untuk Natalius Pigai Biar Tambah Cerdas  

0

Kepada YTH.

Sdr. Natalius Pigai

Di

Tempat

Pertama sekali saya sampaikan hormat dan simpati saya atas komitmen dan integritas saudara di dalam memperjuangkan kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan.

Selanjutnya saya nyatakan bahwa, persoalan kasus Meliana yang saudara kemukakan di dalam tulisan saudara tidaklah sesederhana itu.

Seolah-olah Meliana dihukum bersalah dikarenakan dia etnis cina dan minoritas, padahal hanya disebabkan minta suara mike dikecilkan. Padahal selama puluhan tahun volume suara mike di masjid itu memang seperti itu, tidak pernah dibesar-kecilkan seperti diterangkan saksi Kasidi menjawab pertanyaan Hakim.

Ada kesan, kali ini saudara menerima informasi hanya sepihak sehingga kesimpulan yang saudara buat tidak tepat dan membentuk opini negatif terhadap umat Islam. Seolah-olah Umat Islam yang mayoritas di negeri ini berlaku zalim terhadap minoritas.

Saya yang mengikuti hampir setiap persidangan Meliana melihat dan mendengar langsung keterangan para saksi yang intinya dapat saudara baca pada pernyataan yang mereka buat di atas meterai, jauh sebelum perkara tersebut disidangkan.

Arogansi dan bahasa yang digunakan Meliana ketika para saksi datang ke rumahnya menimbulkan kemarahan, sehingga mereka yang semula berniat baik dan hendak menyelesaikan persoalan secera kekeluargaan akhirnya kembali ke Mesjid dengan membawa rasa tersinggung dan terhina.

Satu hal yang perlu saudara ketahui ialah, yang meminta maaf hanyalah suami Meliana saja. Sedangkan dia sendiri tidak ada minta maaf. Begitu diterangkan para saksi di depan Majelis Hakim pengadilan Negeri Medan.

Jadi dengan penjelasan ini saya nyatakan bahwa Meliana dihukum bukanlah disebabkan dia seorang Cina dan minoritas, akan tetapi adalah oleh karena arogansi dan bahasanya yang menyakitkan orang Islam yang mendengarnya.

Kalau soal etnis Cina dan minoritas, banyak orang Cina dan minoritas agama lain tinggal di dekat Masjid itu namun mereka tidak merasa terganggu mendengar suara azan maupun lantunan ayat suci Al Quran dari Masjid. Padahal mereka tinggal di sana telah puluhan atau belasan tahun lamanya. Sementara si Meliana baru pindah ke depan Masjid yang diperotesnya, itu baru sekitar 4-5 tahun lalu.

Kesimpulannya, tidak benar minoritas di Tanjung Balai (di Indonesia) berada dalam tekanan mayoritas (Umat Islam). Dalam banyak hal yang terjadi sebenarnya adalah Tirani minoritas!!

Persoalan umat Islam yang menghancurkan Vihara, Klenteng, dan lain-lain lebih ringan menurut saya adalah;

– Perbuatan itu menyalahi ajaran agama Islam, maupun hukum positif yang berlaku

– Hakim menghukum mereka yang melakukan itu dengan hukuman lebih ringan dari hukuman terhadap Meliana berkemungkinan dikarenakan Hakim menilai mereka itu adalah akibat (korban) provokasi Meliana (penyebab).

Demikianlah, semoga ke depan saudara lebih jeli dan hati-hati.

Wassalam,

Sudirman Timsar Zubil (Mantan Tahanan Politik Hukuman Mati era Soeharto)

Surat terbuka sebagaimana beredar di grup-grup messenger  WhatsApp, Jumat (24/8/18).

Mari Dukung Pemerintah Sukseskan Pelaksanaan Asian Games 2018

0

Oleh : Iwan Dwi Laksono

Setelah 56 tahun lalu pernah menjadi tuan rumah perhelatan kejuaraan olahraga paling bergengsi di Asia, Indonesia kembali terpilih menjadi pelaksanaan Asian Games untuk kedua kalinya. Memang, sebenarnya Asian Games tahun 2018 ini seharusnya diselenggarakan di Hanoi, Vietnam. Hanya saja, lantaran krisis keuangan yang melanda negara tersebut, akhirnya Vietnam menyatakan mengundurkan diri menjadi tuan rumah.

Terlepas dari hal itu, dengan terpilihnya Indonesia menjadi pengganti Vietnam sebagai tuan rumah, otomatis menjawab pesimisme dari pelbagai kalangan yang menganggap bahwa Indonesia juga tidak akan mampu melaksanakan perhelatan olahraga akbar tersebut.

Bahkan, kita sebagai bangsa Indonesia patut berbangga dengan kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang mampu menjadikan kejuaraan Asian Games di Indonesia menjadikan hajatan olahraga paling besar dalam sejarah Asian Games selama ini.

Hal itu tidak terlepas dari upaya dan kerja keras Pemerintah yang serius menjadikan hajatan olahraga tersebut untuk menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang besar dan mampu menjadi tuan rumah yang baik.

Pemerintah juga berharap para atlet yang bertanding dalam kejuaraan tersebut mampu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mampu menjadi bangsa yang berprestasi dan siap menjadi yang terdepan dalam mengangkat posisi Asia di dunia.

Pemerintah gencar melakukan sosialisasi dan promosi dari semua tingkatan pemerintahan dari pusat hingga ke daerah-daerah. Pemerintah mennganggap bahwa penyelenggaraan Asian Games merupakan kegiatan penting bagi bangsa Indonesia. Bahkan, Pemerintah melibatkan atlet dan artis untuk melakukan promosi kejuaraan tersebut.

Terkait kesiapan venue, 15 hari sebelum pelaksanaan Asian Games, seluruh venue yang akan digunakan 99 persen telah siap untuk dipakai. Bahkan, untuk penyelenggaraan di kota Palembang, Sumatera Selatan juga sudah 100 persen siap digunakan.

Kita patut mengapresiasi komitmen Presiden Joko Widodo yang ingin menjadikan perhelatan Asian Games 2018 sebagai langkah kebangkitan olahraga Indonesia. Pemerintah berharap Indonesia dapat dilihat oleh seluruh mata di dunia.

Asian Games juga merupakan medium untuk menjaga soliditas dan solidaritas antar negara-negara di Asia agar tetap menjalin persahabatan dan perdamaian. Hal itu nampak terlihat dari formasi negara-negara yang bertanding seperti Korea Selatan dan Korea Utara menjadi satu bagian serta beberapa negara bagian China yang juga menggunakan nama China di belakangnya.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa sejarah Asian Games merupakan pesta olahraga yang lahir saat imperalisme barat mulai runtuh dan munculnya kebangkitan bangsa-bangsa Asia yang menyatakan kemerdekaannya. Asian Games harus menjadi landasan untuk tetap menjaga nasionalisme bangsa-bangsa di Asia.

Sekali lagi, dengan landasan komitmen itu, Presiden Jokowi menyatakan bahwa Asian Games tahun 2018 yang digelar di Indonesia juga akan memberi energi baru bagi perjuangan Palestina untuk mendapatkan kebebasan dan kesejahteraannya. Saat Timnas Sepakbola Indonesia bertanding melawan Palestina dan defie kontingen nampak jelas terlihat dukungan yang diberikan oleh masyarakat Indonesia.

Terakhir, rasa bangga terus terpancar ketika Presiden Jokowi menegaskan komitmennya untuk memberikan reward kepada para atlet yang berprestasi dalam kejuaraan Asian Games kali ini. Bahkan, tidak hanya mendapatkan bonus uang tunai, Pemerintah juga akan memberikan kesempatan kepada mereka yang berhasil mendapatkan medali untuk menjadi PNS, Anggota Polri dan TNI.

Sekali lagi, kita patut berbangga dan saya mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk selalu mendukung upaya dan kerja keras Pemerintah Indonesia dalam menyukseskan perhelatan Asian Games ke-18 ini.

Penulis adalah Ketua Umum Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN)

(fy)

Merah Putihkah Indonesia ku?

0

Oleh : Hikmatullah

Merah berani putih dan suci,
Merah putih Indonesia ku.

Dengan bangga kata itu mereka ucap. Bahasanya mengikrarkan kecintaan terhadap rakyat. Atas nama kesejahteraan, perekonomian, pembangunan, pengangguran dan lapangan pekerjaan, kebenaran dan kemanusiaan ada dalam tong sampah!

Bangsa ku, bangsa yang besar. Bangsa yang hanya dengan teori dan data statistik lalu alamnya di rampok dan di rampas.

Bangsa ku, bangsanya para bandit, demi perut dan dubur rela mati untuk tuan. Bangsa yang anak manusianya demi selembar rupiah menghisap darah sesama manusia lainnya.

Bangsa ku, memang bangsa yang kaya dengan cadangan kuli dan budak terbesar.
Bangsa yang pernah di jajah kemudian merdeka lalu di jajah kembali.

Ya bangsa ku adalah tanah dari hasil muntahan sejarah dunia. Tanah yang kini para budak membabi buta, Para pengemis dengan gaya parlentenya. Tanah yang hukumnya tidak lagi di tegakkan dan malah semakin penuh dengan libido dan birahi materialistik.

Bangsa ku, bangsa dimana maling di lindungi, bandit di pelihara dan manusia luhur di hina di caci maki.
Ya Bangsa ku, tanah itu telah menjadi medan bagi para malaikat dan iblis berperang.

Lihatlah, 73 tahun sudah kini engkau merdeka. Sejak di proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, engkau sudah merdeka dari kaum koloni, merdeka dari penjajah yang ingin menguasai negeri.

Dulu Indonesia ku sangat di segani, Indonesia ku dulu sangat di hargai.
Tapi kini, Indonesia hanya ladang untuk orang memperkaya diri. Indonesia kini menjadi negeri yang jauh diatas awan, negeri yang hanya dikendalikan oleh angin. Angin Indonesia yang jauh dari harapan dan cita-cita para pahlawan.

Apakah kita sudah merdeka dan sejahtera? Bila kaum marhaen yang menjadi ilham perjuangan kini telah sempit lahannya, tergusur oleh tipu daya pembangunan dan egoisme kesukuan.

Apakah kita sudah merdeka dan sejahtera? Bila para petani masih bersengketa merebut tanah sesamanya. Para nelayan yang berlayar tanpa kapal, kail termangu tanpa umpan.

Apakah kita sudah merdeka dan sejahtera? Bila buruh dan kaum miskin kota hidupnya masih sengsara, dan perempuan-perempuan kampung yang masih membanjiri pelacuran dikota.
Lihatlah Ibu pertiwi, putra-putri mu tidak mampu membaca keadaan ini.

Dengarlah Ibu pertiwi, kemerdekaan mu masih terpasung diatas langit. Rasa Nasionalisme dan jiwa Patriotisme telah hilang ditanah air ku. Nurani dan kejujuran serta kebenaran sulit dicari, terkubur ditengah padatnya kota, matinya pun kita biarkan saja.

Merah putihkah Indonesia ku?
Indonesia Merdekalah meski tangis riuh di dadaku.

Penulis adalah Presiden Mahasiswa UHAMKA 2017-2018.

Prahara Penantang Petahana

0

Oleh : Stanislaus Riyanta

Kurang beberapa waktu lagi dalam hitungan hari dan jam, batas waktu pendaftaran Capres-cawapres, prahara terjadi di kubu penantang petahana. Alih-alih memantapkan pasangan yang sebanding untuk bertanding pada pilpres, yang terjadi justru saling mencerca. Kemesraan ketua parpol yang diumbar beberapa waktu sebelumnya, tiba-tiba buyar beberapa saat sebelum pendaftaran capres-cawapres resmi ditutup KPU.

Andi Arief, salah satu petinggi Partai Demokrat, mengatakan bahwa Sandi membayar PKS dan PAN untuk menjadi cawapres. Ucapan ini tentu menuai balasan dari partai yang dituduh. Prahara pun lantas terjadi pada pihak penantang petahana.

Isu Prabowo-Sandi yang muncul mendadak ini tentu tidak hanya menjadi pertentangan anggota koalisi oposisi, tetapi juga ditentang oleh kelompok yang mendukung Itjima Ulama. Seperti diketahui Itjima Ulama telah merekomendasikan cawapres Prabowo adalah seorang ulama. Jika bukan ulama tentu Prabowo akan kehilangan salah satu basis massa andalannya. Situasi ini benar-benar membuat Prabowo ibarat bertemu buah simalakama.

Meskipun pilihan Prabowo untuk meminang Sandi, jika benar, adalah kepentingan praktis Prabowo terkait kebutuhan logistik, tetapi langkah ini menghancurkan kekuatan politik yang tersusun dari koalisi partai. Hal ini tentu saja sangat menguntungkan Joko Widodo. Bahkan ibarat suatu perang, dengan situasi lawan politik yang justru saling sikut seperti itu, maka Joko Widodo sudah melihat kemenangan di depan mata dengan sangat jelas.

Koalisi partai penantang petahana terang-terangan menunjukkan kelemahannya dan akan kehilangan dukungan karena keputusan yang berorientasi pada kekuatan logistik daripada kekuatan politik.

Situasi masih dengan cepat berubah hingga nama capres-cawapres dibawa ke KPU untuk didaftarkan. Bahkan cawapres dari pihak Joko Widodo juga masih belum tetap mengingat dinamika yang terjadi. Jokowi dan Prabowo pada akhirnya mempunyai masalah yang sama yaitu menghadapi pihak yang merasa wakil dari kelompoknya yang paling tepat menjadi cawapres.

Joko Widodo di atas kertas lebih mampu menangani konflik kepentingan politik yang terjadi pada koalisi partai daripada pihak penantang petahana. Selain itu prahara rebutan kursi nomor dua di koalisi oposisi juga menunjukkan bahwa koalisi partai penantang petahana lemah dan tidak militan.

Akhirnya prahara penantang petahana akan menjadi tambahan energi bagi Joko Widodo untuk menatap Pilpres dengan lebih optimis. Koalisi partai yang tidak kuat dan orientasi pada kepentingan partai atau kelompoknya, akan membuat koalisi ini ditinggal oleh masyarakat sebagai pemilik suara sah dalam Pilpres. (*)

Penulis adalah mahasiswa Doktoral bidang Kebijakan Publik, Universitas Indonesia

UAS Adalah Fenomena Alam Dalam Sunnatullah

0
UAS
UAS

Oleh: Shamsi Ali

USTAZ Abdul Somad sedang mendapat giliran. Mungkin itu istilah yang saya ingin pakai. Bahwa di negara kita dari dulu silih berganti da’i dan ustaz yang populernya selangit. Tentu melalui wadah dan media yang berbeda.

Pernah ada Hamka dengan keahlian agama dan ketegasannya dalam menegakkan hukum Allah. Pernah ada KH Hasyim Nurseha dengan kedekatannya dengan keluarga Soeharto dan ceramah-ceramah radio Kayu Manisnya yang terkenal.

Tapi yang popular dengan massa besarnya, tumbuhlah da’i-da’i dan ustaz di belakang hari. Ada KH Zainuddin MZ yang dikenal sebagai da’i sejuta umat. KH Abdullah Gymnastiar atau yang lebih popular dengan nama Aa Gym yang memiliki magnet karena bahasanya yang selalu Santun. Demikian juga dengan Arifin Ilham dengan senjata zikirnya yang digandrungi masyarakat.

Tiba-tiba sejak setahun lebih ini, bersamaan dengan “boomingnya” media sosial, muncullah seorang ustaz yang daya magnetnya “beyond rational judgement” (di luar batas pemikiran rasional). Artinya ketertarikan masyarakat kepada ceramah-ceramah beliau itu terkadang membuat sebagian ternganga. Di mana-mana, di kota maupun di kampung-kampung terpencil beliau ibarat gula bagi semut-semut yang kelaparan.

Ustaz Abdul Somad menjadi idola umat, hampir pada semua segmennya. Umat yang berafiliasi ke berbagai afiliasi, dengan sedikit pengecualian, menerima beliau dengan penuh antusias. Dari kalangan NU, Muhammadiyah, hingga ke mereka yang berafiliasi ke organisasi-organisasi non religi seperti Pemuda Pancasila, atau sebaliknya juga yang berhaluan khilafah seperti HTI menyenangi ceramah-ceramah beliau.

Dari rakyat kecil di kampung-kampung terpelosok, hingga professor-professor di perguruan tinggi, juga petinggi Polri dan TNI. Bahkan Pejabat tinggi negara ingin mengundang beliau, yang pasti Wakil Presiden secara khusus pernah memberikan penghormatan kepada beliau di saat memberikan ceramah di sebuah masjid di Jakarta. Bahkan konon kabarnya Presiden RI juga pernah mau mengundang beliau. Tapi jadwal beliau belum memungkinkan untuk beliau hadir saat itu.

Bukan hanya ceramah-ceramah beliau di darat. Ceramah-ceramah beliau di media sosial, khususnya YouTube menjadi salah satu ceramah yang paling digandrungi. Ceramah-ceramah beliau di-upload, diedit dan dipotong lalu menjadi salah satu ceramah yang paling viral di kalangan masyarakat Indonesia.

Bahkan konon kabarnya ceramah-ceramah beliau juga secara diam-diam kerap kali didengarkan oleh teman-teman non Muslim. Mungkin karena memang menarik untuk mereka. Atau juga karena mencari-cari sesuatu, positif atau negatif, Allahu a’lam.

Apapun itu saya tetap melihat bahwa itu adalah fenomena alam dalam sunnatullah. Setiap masa ada rijalnya. Dan dalam dunia dakwah masa kini Ustaz Abdul Somad menjadi “rajul min rijalih” (satu dari pelakunya).

Boleh jadi di esok hari akan terjadi pergeseran, dan akan muncul yang lain sebagai pelaku utamanya. Itulah dunia kita. Berputar tiada henti, dan pada akhirnya berakhir pula. “kullu man alaih faan” (semua yang ada dibatas bumi ini selesai). Demikian penegasan Al-Quran.

Tapi barangkali yang paling fenomenal adalah munculnya nama Abdul Somad sebagai salah satu nama yang direkomendasikan oleh ijtima’ ulama dan tokoh Umat beberapa waktu lalu untuk maju menjadi cawapres di Pilpres tahun depan.

Beberapa waktu lalu, saya pribadi pernah berniat mengundang beliau untuk datang ke Amerika dan memberikan tausiahnya kepada masyarakat Muslim Indonesia. Keinginan saya itu memang karena didorong oleh kapabilitas beliau dalam menyampaikan pesan-pesan Islam yang “menyatukan”.

Artinya, ceramah-ceramah beliau masih steril dari keberpihakan, kecuali kepada kebenaran yang diyakininya. Dan karenanya, saya menilai beliau bisa tampil sebagai sosok yang akan merekatkan kembali berbagai elemen dalam masyarakat Muslim Indonesia.

Intinya, saya termasuk salah seorang yang senang dengan pendekatan keislaman beliau. Apalagi undangan ke Amerika ketika itu saya lakukan pasca-beliau dicekal masuk Hong Kong. Saya ingin menyampaikan bahwa Amerika is “better than Hongkong” dalam hal “freedom of speech”.

Sayang, beliau menyampaikan permintaan maaf, karena menurut beliau saat itu tekanan-tekanan sangat berat. Karenanya, beliau berjanji untuk memenuhi undangan saya tahun depan setelah Pilpres 2019.

Terpilihnya beliau untuk direkomendasikan menjadi cawapres di Pilpres tahun depan, apalagi oleh ijtima’ ulama dan tokoh Muslim nasional, tentu bukan sembarangan. Kita tidak tahu, jangan-jangan di kalangan ulama itu memang ada yang telah mendapat “ilham” dari salat-salat istikharah yang mereka lakukan.

Terpilihnya beliau sebagai cawapres oleh ijtima’ ulama dan tokoh nasional menunjukkan bahwa beliau punya “maqoom” (posisi) khusus di mata mereka. Kehormatan dan kemuliaan beliau ada di mata massa dan ulama. Semoga ini adalah indikasi kemuliaan beliau di mata Penguasa langit dan bumi.

Maka, rekomendasi itu bagi saya sangat mengagumkan. Bahwa beliau memang diterima di semua kalangan. Bukan hanya rakyat di kalangan masyarakat biasa. Tapi juga ulama, tokoh nasional, bahkan politisi.

Lebih kagum lagi

Walaupun rasa emosi saya mengatakan, alangkah baiknya jika Ustaz Abdul Somad menerima tawaran menjadi cawapres, saya kemudian tersadarkan kembali oleh sikap beliau yang tegas dalam kesantunannya menolak tawaran itu. Saya menjadi lebih kagum dengan sikap itu.

Kenapa demikian? Bukankah negara dan bangsa saat ini dipersepsikan dalam keadaan darurat dan perlu seorang “guardian angel” untuk menyelamatkannya? Imej kepemimpinan nasional juga dibangun secara masif sebagai anti-Islam dan kepentingan Islam. Benar atau tidak, imej ini sendiri bukannya memerlukan pemimpin Muslim yang sejati seperti Ustaz Abdul Somad?

Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, perkenankan saya menyampaikan apresiasi besar kepada ijtima’ ulama dan rekomendasinya. Bahkan apresiasi besar kepada para ulama, di semua kubu, yang sekarang ini tidak lagi malu-malu dan menganggap politik praktis itu sesuatu yang tabu bahkan busuk.

Bangsa Indonesia, bahkan sebelum negara Indonesia resmi berdiri, tidak pernah melepaskan agama dari perjuangan publik, termasuk politik. Dari perjuangan kemerdekaan, hingga perumusan dasar-dasar negara, hingga di awal-awal bernegara, agama dan politik tidak pernah dipisahkan. Dari dulu tidak pernah ada yang mempermasalahkan Partai NU atau Masyumi misalnya.

Dan karenanya tahun-tahun terakhir ketika ada sebagian kalangan yang mempertanyakan “legitimasi” ulama dalam politik nasional, itu adalah kekeliruan, bahkan pembodohan sejarah. Bahwa ulama dan perjuangan kebangsaan itu bagaikan darah dagingnya bangsa ini.

Lalu, apa yang menjadikan saya kagum atau tepatnya “lebih kagum” dengan sikap UAS menolak menerima rekomendasi itu?

Pertama, sudah pasti ketidaksediaan beliau menjadi cawapres di pilpres tahun depan itu akan menimbulkan kekecewaan kepada sebagian. Saya kira ini sangat wajar. Karena ketika sesuatu dilihat dengan pandangan emosional, akhirnya akan melahirkan reaksi emosional pula. Tapi beliau membuktikan bahwa dalam melakukan sesuatu itu bukan mencari “senangnya” orang, bahkan yang mayoritas sekalipun. Tapi mana yang lebih “ashlah” (lebih baik dan sesuai) bagi kepentingan umum.

Kedua, keputusan politik di Indonesia secara konstitusi adalah wewenang partai politik. Karenanya ijtima’ ulama dan tokoh nasional bukan sebuah keputusan tapi rekomendasi. Hal ini dipahami betul oleh beliau bahwa rekomendasi itu tidak mengikat, baik secara syar’i maupun konstitusi.

Ketiga, beliau sadar bahwa ijtihad politik itu sifatnya manusiawi. Dan kerap kali ijtihad politik itu dipengaruhi oleh imej politik yang terbangun. Dan parahnya pula imej politik ini tidak jarang didominasi oleh kepentingan-kepentingan sempit. Karena bersifat manusiawi, maka ijtihad itu bisa benar tapi juga bisa keliru.

Keempat, beliau menyadari realita dalam dunia perpolitikan di Indoensia saat ini. Bahwa pada semua kubu ada kelompok-kelompok Islam, bahkan ulama yang selama ini tidak diragukan kredibilitasnya. Bahkan disebutkan jika kubu-kubu yang bersebarangan masing-masing melirik ulama atau tokoh umat untuk digandeng menjadi cawapresnya. Jelas hal ini akan membingunkan umat, bahkan boleh jadi memecah umat ke depan. Dan karenanya sangat “bijak” ketika beliau tidak melibatkan diri dalam memperbesar kemungkinan kebingungan dan perpecahan umat itu.

Kelima, dan inilah poin yang paling saya kagumi. Beliau sadar betul bahwa pada masing-masing individu ada kelebihan-kelebihannya. Tapi bukan berarti dia lebih dalam segala hal. Seseorang yang ahli agama, hebat dalam orasi, bahkan mampu menjadi magnet massa yang besar, belum tentu hebat dalam kepemimpinan publik (politik). Sadar diri itu adalah modal keselamatan. Banyak orang yang terjatuh ke dalam jurangnya karena tidak sadar siapa dirinya yang sesungguhnya.

Tapi yang paling mengagumkan dari semua itu adalah kenyataan bahwa di tengah-tengah dengan memakai kata positif “perlombaan” atau memakai kata negatif “ketamakan” untuk mendapatkan kartu pancalonan itu, beliau yang jelas didukung oleh ulama atau sebagian ulama dan tokoh umat, menolak.

Tentu bukan lari dari tanggung jawab, apalagi seperti yang mulai disebut oleh sebagian sebagai lari dari “kata-kata” beliau sendiri. Maklum selama ini beliau mengadvokasi urgensi kekuasaan dalam memperjuangkan kepentingan Islam dan umat.

Beliau menolak karena memang sadar bahwa beliau bukan di bidang itu. Beliau ahli ceramah, dalam ilmu agama, diterima luas dan memungkinkan untuk menang. Tapi beliau sadar terpilih bukan tujuan dalam berpolitik. Modal politik juga bukan hanya baik (kredibilitas). Tapi juga tak kalah pentingnya adalah kesesuaian dan kapabilitas.

Tidak kalah pentingnya politik harus tetap menjaga kepentingan bangsa dan umat yang besar. Dan sudah pasti kepentingan umat dan bangsa terbesar saat ini adalah tetap terjaganya kesatuan dan kebersamaan untuk membangun negara dan bangsa yang kuat dan menang.

Dan sebagaimana kata beliau, keikutsertaan semua elemen bangsa dalam membangun bangsa ini tidak harus lewat satu pintu. Bukan hanya pintu politik. Tapi melalui banyak pintu. Biarlah beliau tetap menjadi suluh (lentera) umat dalam dakwah dan pendidikan. Sementata yang lain ada ahlinya. Kira-kira persis seperti pesan Nabi Ya’qub AS kepada putra-putranya: “masuklah dari pintu-pintu yang berbeda”.

Semoga Ustaz Abdul Somad selalu dijaga dalam keistoqamahannya. Semoga Indonesia menemukan pemimpin yang berkapasitas untuk mendayuh ke pulau idamannya. Negara yang berkarakter: “baldatun thoyyibatun wa Rabbun Ghafur”. (***)

New York, 6 Agustus 2018

Penulis adalah Presiden Nusantara Foundation, Imam di kota New York, AS

Islam Nusantara, Ini Pendapat Fuad Bawazier

0

Oleh: Fuad Bawazier

RKNews – Awalnya dipecah atau dilabel dengan nama manis “Islam Nusantara” untuk membedakan dengan Islam yang lain atau di lokasi (negara) lain. Logikanya, cepat atau lambat, nantinya akan terpecah lebih jauh lagi menjadi Islam Jawa, Islam Ambon, Islam Bali, Islam Batak, dan seterusnya. Dengan alasan yang sama yaitu masing masing ingin mempunyai cirinya sendiri atau identitasnya sendiri.

Lama lama masing masing golongan atau kelompok ini akan sombong karena merasa lebih baik dari Islam yang lain. Ujungnya umat Islam terus terpecah dan mudah diadu domba. Jadi sebaiknya jangan mengangkat issue-issue  baru yang berpotensi memecah umat Islam.

Sekarang saja masih dengan nama Islam Nusantara (belum Islam Melayu dan lain-lain), sesama orang NU sudah pro kontra.

Dan Islam aliran aneh aneh seperti JIL dan lain sebagainya,  sudah masuk atau merapat serta mendukung Islam Nusantara.

Saya kira mereka (JIL dan lain-lain) akan lebih mudah bergerak di bawah naungan Islam Nusantara. Jadi sebaiknya kita kembali ke Islam ahli sunah wal jamaah. Jadi sekali lagi, sebaiknya kita Jangan neko neko seperti saat pembacaan kitab suci Al-Quran di istana negara yang dilantunkan dengan lagu atau langgam Jawa, sebelum ke langgam Sunda dan lain-lain. Untungnya segera diakhiri.

Lagu Indonesia Raya saja tidak patut dibawakan dengan langgam Jawa, Sunda, dan lain-lain. Sekedar masukan dan pemikiran. (*)

Penulis adalah mantan Mentri Keuangan

HMPI: Kebijakan BPJS Refleksi Ketidakberpihakan Negara Pada Generasi Penerus

0

Oleh : Dyah Arum Sari

Setelah sebelumnya BPJS Kesehatan menjalankan kebijakan cost sharing untuk sejumlah penyakit kronis, kini BPJS Kesehatan berupaya memangkas biaya yang harus ditanggung untuk persalinan. Hal ini sebuah refleksi, bahwa bangsa ini belum berpihak pada generasi penerus dan masih hidup untuk generasinya sendiri. Sementara angka kematian bayi baru lahir atau neonatal di Indonesia masih sangat tinggi. Sebabnya memang beragam, faktor sosial, budaya, dan sistem penanganan medis. Belum lagi resiko kematian ibu bersalin. Walaupun diagnosis kematiannya berbeda, namun pemicu yang mendasari kematian keduanya hampir sama, yaitu ketidakmampuan mendapatkan akses perawatan kesehatan yang proporsional.

Disinilah BPJS harusnya berperan menjadi kolaborator yang mampu memberikan pelayanan optimal terhadap peserta terutama Ibu dan bayinya, bukannya malah main pangkas saat melihat grafik persalinan yang tinggi. Ini sangat memprihatinkan. Masyarakat diharuskan tunduk pada sistem BPJS, pekerja swasta maupun negeri diwajibkan membayar jaminan kesehatan sesuai regulasi yang berlaku. Interpretasinya adalah, masyarakat mempunyai hak pelayanan yang terstandar dan mendapatkan penjaminan kesehatan.

Pemerintah telah menerbitkan peraturan yang diatur pada UU No 40 Tahun 2004 tentang sistem pelayanan kesehatan, lalu ada lagi UU No 24 Tahun 2014. Berapa yang harus dibayar kepala rumahtangga dan seluruh anggota keluarga peserta BPJS setiap bulannya? Jangan seenaknya main pangkas! Karena dana jaminan kesehatan yang dibayarkan oleh masyarakat itu adalah amanat undang-undang! Maka manfaat dan faedahnya harus benar-benar dirasakan karena itu sudah jadi kesepakatan antara pemberi dana/pembayar kepada BPJS. Kalau begini, pengkhianatan ini namanya!

Rencana BPJS untuk memangkas biaya persalinan dengan tidak menyertakan biaya perawatan bayi yang baru lahir ini jelas berpotensi memicu persoalan serius terkait kesehatan dan keselamatan bayi yang baru lahir. Kami respect terhadap IDAI yang beberapa waktu lalu bereaksi keras dengan rencana kebijakan ini. Sebagai mitra kerja BPJS, IDAI sudah menunjukkan sikap yang tepat. Karena fakta dilapangan membuktikan, walaupun berbeda standart profesi, tenaga kesehatan kerap menerima protes dari peserta yang menjadi pasien terkait dengan rumitnya mekanisme BPJS.

Harapan kami BPJS mengevaluasi lagi rencana itu. Pelayanan saja belum memuaskan, masyarakat masih dibuat bingung saat berobat dirumah sakit namun tidak mendapatkan layanan sesuai dengan premi yang mereka bayar. Ke mana mereka harus mengadu atas kondisi ini, juga tidak jelas!

Penulis adalah Ketua DPP Himpunan Mahasiswa Pascasarjana se Indonesia (HMPI)

Kongres SDMN Berisikan Anti Imperialisme, Anti Feodalisme dan Anti Kapitalis Birokrat

0

Sebuah Organisasi Baru yang Merupakan Harapan Jutaan Massa Untuk Mewujudkan Demokrasi Nasional.

Oleh: Raden Deden Fajarullah

ORASI Politik Ketua Umum Komite Eksekutif Nasional SDMN dalam aksi launching Serikat Demokratik Mahasiswa Nasional (SDMN) Tepat pada tanggal 22-26 Juli 2018, pemuda mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul di Jakarta, tepatnya di lingkungan warga Kapuk Poglar yang merupakan tempat rakyat yang sedang melawan penggusuran.

Kongres Pendirian Serikat Demokratik Mahasiswa Nasional adalah sebuah sejarah, kongres ini menegakan SDMN sebagai organisasi nasional yang memiliki garis perjuangan Anti Imperialisme, Anti Feodalisme dan Anti Kapitalis Birokrat sebagai musuh pokok bagi seluruh rakyat yang membelenggu Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai Negeri Setengah Jajahan dan Setengah Feodal dan Berjuang untuk Demokrasi Nasional.

Ditengah krisis umum yang menimpa negeri-negeri maju, Imperialisme AS semakin bar-bar menjalankan tindasan Fasis dan memaksa agar Negara-negara di dunia dapat ditaklukan dan bergabung kedalam pasar bebas, semisal WTO, TPP, RCEP, PIS-AGRO, ASEAN serta lainya dan ekspor modal melalui IMF dan World Bank maupun bank-bank regional lainya.

Tema Kongres pendirian SDMN menyatakan tujuan dan arahnya dengan tegas “Berjuang dan Jangan Takut! Wujudkan Budaya Baru Berorganisasi Dengan Membangkitkan, Menggerakan dan Memobilisasi Mahasiswa Di Indonesia, Untuk Memajukan Perjuangan Demokrasi Nasional di Indonesia”, SDMN didalam Kongres Pendirianya mengambil Tema ini dengan tujuan untuk menyerukan kepada pemuda-mahasiswa untuk bergabung dengan perjuangan melawan penindasan yang semakin keterlaluan dan semakin parah atas Kapitalis Monopoli, dan Tuan Tanah serta berkontribusi lebih banyak sebagai pemuda-mahasiswa di Indonesia agar berjuang dengan tulus untuk perubahan rakyat Indonesia secara ekonomi, politik dan kebudayaan.

SDMN akan memastikan bahwa masa depan pemuda-mahasiswa hanya akan terlihat cerah apabila pemuda-mahasiswa bekerja keras untuk memahami setiap kondisi yang dialami oleh rakyat dan menempa kehidupan ditengah rakyat dengan mengorganisasikanya ke dalam organisasi sejati yang memilik keteguahan sikap atas musuhnya. Kami datang ke sini bersama-sama sebagai pemuda mahasiswa yg merupakan bagian dari rakyat adalah merupakan upaya menghadang dan menentang dihadapan imperialisme dan tuan tanah. Kami memiliki tanggung jawab kepada rakyat yang telah menderita dan yang telah mengorbankan hidup mereka untuk memperjuangkan pembebasan rakyat.

Beberapa delegasi dari Kota Jakarta, Serang, Palu, Malang, Gorontalo, Jogja, Tegal, dan Jember datang ke kongres pendirian untuk menyetujui mengambil garis perjuangan yang maju dan dapat mengubah kehidupan rakyat atas sistem yang telah using di Negara ini, selain 8 daerah yang hadir secara langsung dalam kongres pendirian SDMN, adapun beberapa daerah koordinasi yaitu Aceh, Cimahi, Kendari, Bali, Maluku Utara yang tidak berkesempatan hadir dalam kongres pendirian SDMN, akan tetapi telah menyatakan untuk bersepakat atas setiap hasil kongres SDMN dan juga bersiap untuk membangun SDMN di setiap daerahnya masing-masing.

Dalam kongres pendirian adapun berbagai penyampaian atas situasi yang dihadapi oleh Pemuda-mahasiswa di Kampus-kampus dan rakyat diberbagai daerah, yang akhirnya menemukan satu kesimpulan bahwa organisasi SDMN yang menetapkan musuhnya adalah Imperialisme AS dan Feodalisme serta Kapitalis Birokrat merupakan harapan yang ditunggu-tunggu oleh jutaan rakyat indonesia, untuk bergabung bersama dengan jutaan massa untuk menciptakan perubahan dan pembebasan sejati.

Kongres pendirian SDMN diselenggarakan dengan beberapa rangkaian edukasi melalui kuliah umum, diskusi panel, dan workshop. Adapun agenda panggung budaya yang diadakan bersama dengan warga kapuk poglar sebagai agenda puncak kongres pendirian SDMN.

Selanjutnya melalui rapat pleno yang diadakan oleh Komite Nasional (KN) SDMN terpilih dari hasil Kongres Pendirian SDMN, dipilih juga struktur Komite Eksekutif Nasional (KEN) SDMN, diantaranya Raden Deden Fajarullah terpilih sebagai Ketua Komite Eksekutif Nasional SDMN dan Andra Mulya terpilih sebagai Sekretaris Jendral Komite Eksekutif Nasional SDMN.

SDMN menyadari atas sejarah, masyarakat, dan perubahan di Indonesia merupakan sejarah yang dicatatkan dan diraih oleh rakyat yang berjuang dan berani dalam menegakan musuhnya, namun hari ini SDMN mencoba belajar, bersatu dan berjuang menegakan musuh rakyat indonesia adalah Imperialisme, Feodalisme dan Kapitalis Birokrat, Kami yakin bahwa rakyat akan gigih menapaki perjuangan dimasa mendatang untuk mencatatkan sejarahnya untuk perubahan indonesia yang baru dan demokratis.

Ditengah semakin menguatnya gempuran rezim boneka Jokowi-JK yang berkuasa di Indonesia dengan memberlakukan segenap kebijakan dan undang-undang yang didikte oleh Imperialisme AS, karena begitu loyalnya rezim Jokowi-JK terhadap Imperialisme AS, untuk dapat memastikan kontrol dan dominasinya atas Indonesia untuk mendapatkan bahan baku mentah, banyaknya tenaga kerja murah serta pasar komoditas, itulah yang akhirnya paket kebijakan ekonomi jilid 1 – 16 bukanlah solusi atas kemiskinan dan penderitaan rakyat, justru paket kebijakan tersebut pemerintah dengan rela dan ikhlas membuka masuknya Investasi dan Hutang yang semakin dimudahkan untuk Imperialisme AS untuk merampok besar-besaran sumber daya alam di Indonesia dan menetapkan politik upah murah, membuat dampak jutaan rakyat Indonesia tidak berdaulat dan merdeka bahkan semakin kehilangan tanah dan tempat tinggalnya.

Pertemuan tahunan yang akan diselenggarakan IMF dan World Bank dibulan oktober tahun ini menjadi strategis bagi Imperialisme, karenanya Indonesia merupakan Negara tuan rumah yang akan didatangi oleh tuan nya Amerika Serikat bersama Negara-negara maju yang memiliki kepentingan untuk merampas seluruh sumber daya di Indonesia, bahkan Pemerintah Indonesia akan siap mengeluarkan anggaran yang begitu besar hingga mencapai 855,5 miliar untuk 6 hari pelaksanaan, jika dibandingkan dengan alokasi dana pendidikan 444 triliun selama jangka waktu 1 tahun dan bahkan dibagi kebeberapa instritusi disetiap jenjang pendidikanya, sangat jelas terlihat jauh timpang. Pertemuan IMF dan World Bank pun menjadi strategis bagi Imperialisme AS ditengah kondisi pertumbuhan ekonomi yang lemah, maka jalan satu-satunya adalah meningkatkan investasi dengan berbagai macam perjanjian serta meningkatkan pinjaman hutang, yang pasti akan semakin membuat rakyat Indonesia memikul lebih berat atas krisis yang dihadapi oleh Amerika Serikat.

Maka berdasarkan hal tersebut didalam Launching Organisasi Baru, Serikat Demokratik Mahasiswa Nasional (SDMN) menyampaikan sikapnya atas situasi di negeri Indonesia, dengan :

Pertama, Hentikan Komersialisasi, liberalisasi, dan Privatisasi Pendidikan
Kedua, Tolak Pertemuan IMF & WB di Indonesia
Ketiga, Hentikan Perampasan Upah-Tanah-Kerja
Keempat, Lawan seluruh Kebijakan dan Tindasan Fasis Rezim Jokowi-JK.(**)

Penulis adalah Ketua Komite Eksekutif Nasional Serikat Demokratik Mahasiswa Nasional (SDMN)

Alumni IMM Cabang Cirendeu Siap Maju Dalam Muktamar IMM ke XVIII

0

RadarKotaNews – Di kalangan mahasiswa Muhammadiyah siapa yang tak kenal dengan Muhammad Sahrul, Alumni IMM Cabang Cirendeu, Muhammad Sahrul secara tegas menyatakan siap mencalonkan diri sebagai sebagai ketua umum DPP IMM. Kesiapannya disampaikan selaras dengan akan diselenggarakan-nya muktamar IMM ke XVIII yang bertempat di Malang, awal Agustus mendatang.

Universitas Muhammadiyah Jakarta menjadi kampus pilihannya untuk menempuh Sarjana (S1), jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UMJ 2009 dan lulus pada tahun 2013, melanjutkan studi Pascasarjana (S2) Magister Ilmu Administrasi di Universitas yang sama dan lulus pada tahun 2015.

Sahrul, dengan sapaan akrabnya menyampaikan itikad baiknya untuk maju pada Muktamar IMM yang akan datang itu tidak dengan semangat hampa akan tetapi dengan tekad yang kuat dan membawa visi Missi untuk IMM ke depan yang berkemajuan dengan penegasan pada “Harmonisasi organisasi, Sinergis dalam gerakan, Progresif dalam intelektual.” Visi ini yang mendorongnya untuk maju menjadi calon ketua umum DPP IMM dengan harapan akan membawa IMM lebih maju lagi dan selalu bergerak untuk kemaslahatan persyarakatan dan umat.

Pria kelahiran Bima, Muhammad Sahrul adalah kader yang terlahir dari rahim IMM Komisariat FISIP UMJ, Cabang Cirendeu. Pengalamannya dalam organisasi mahasiswa sudah ia dapatkan, semasa kuliah di FISIP UMJ diantaranya ia pernah menjadi pengurus Himpunan Mahasiswa Kesejahteraan Sosial (HMKS), dan Badan Perwakilan Mahasiswa FISIP UMJ.

Selain itu, ia juga menjadi ketua umum IMM Komisariat FISIP UMJ pada 2011-2012, ketua umum IMM Cabang Cirendeu pada 2013-2014, juga sebagai pengurus DPD IMM DKI Jakarta pada 2014-2016. Setelah menyelesaikan proses studinya, ia tidak lantas meninggalkan aktifitasnya sebagai seorang aktivis dengan tetap melakukan aktifitas dengan mengisi kegiatan pengkaderan, diskusi serta kegiatan kemahasiswaan lainnya pada lembaga lembaga kemahasiswaan, dan saat ini ia tercatat sebagai dosen tetap di FISIP UMJ, ia merupakan salah satu dosen yang berasal dari alumni FISIP UMJ, selain itu baginya mengabdi sebagai pengajar tidak cukup untuk berkontribusi pada almamaternya.

Dan saat ini selain mengajar ia juga dipercaya menjadi bagian dari pengurus Ikatan Alumni UMJ sebagai salah satu wakil sekjen IKALUM UMJ dan Sekjen Forum Keluarga Alumni IMM FISIP UMJ. Kesehariannya saat ini selain disibukkan dengan mengajar, ia juga aktif pada kegiatan Catur Dharma Perguruan Tinggi dengan aktif melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan telah memiliki karya yang di publikasikan pada jurnal, prosiding maupun tulisan di media cetak dan elektronik.(adrian)

Tolak Hutang dari Bank Dunia dan Hentikan Program Reforma Agraria Palsu Pemerintah

0

Oleh : Rahmat dan Mohamad Ali

RKNews – Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) mengecam kebijakan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang terus melakukan pinjaman hutang kepada Word Bank (Bank Dunia) maupun lembaga Finansial lainya. secara khusus terhadap kucuran USD 200 juta dari Bank Dunia untuk mendanai program Reforma agraria (RA) pemerintah Jokowi.

Kami telah memberikan pandangan dan sikap secara terbuka baik kepada pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Dewan Perwakilan Daerah (DPD. RI) atas program RA yang dijalankan oleh pemerintah Jokowi. Pada pokoknya RA yang dijalankan oleh Pemerintah Jokowi saat ini adalah palsu dan bukan dalam rangka menjalankan amanat undang-undang dasar 45 dan Undang-undang Pokok Agraria.

Program RA Jokowi yang saat ini dijalankan dalam rangka pelaksanaan program reforma agraria “Ala Bank Dunia”, yaitu Land Administration Project (LAP) yang pada intinya adalah sertifikasi untuk kepentingan pasar tanah dan anggunan Bank, Kami telah menyampaikan sikap menentang program RA pemerintahan Jokowi karena program tersebut bertujuan tetap mempertahankan eksistensi monopoli dan mempercepat perampasan tanah serta mendukung praktek peribaan oleh lebaga per-bank-kan dan keuangan Internasional melalui pengangunan sertifikat.

Reforma Agraria Jokowi bertentangan dengan tuntutan kaum tani untuk program Reforma Agraria Sejati untuk menghapusakan monopoli tanah dan memastikan seluruh rakyat Indonesia memiliki tanah.

Utang 2,9 triliun dari Bank Dunia untuk mendanai One Map Program sebagai pendukung pelaksanan RA semakin membuka kedok kepalsuan dari program Reforma Agraria pemerintah Jokowi. Kucuran hutang dari Bank Dunia direncanakan berlanjut termin kedua dan ketiga. yaitu untuk pendanaan infrastruktur pembiayaan Geopasial sebesar USD 10 juta dan termin ke tiga untuk pembiayaan pengelolaan proyek dan pengembangan kelembagaan sebesar USD 28 juta.

Atas hutang terhadap Bank Dunia untuk pembiayaan RA ini kami menegaskan kembali sikap kami untuk menentang dijalankanya reforma agraria palsu pemerintah Jokowi dan menuntut pembatalan utang serta menghentikan seluruh pembiayaan program melalui skema hutang dari Bank Dunia maupun lembaga finansial lainya.

Bank Dunia sebagai lembaga kapitalis monopoli telah terbukti mendikte kebijakan dan program pemerintah Indonesia yang merampas tanah-tanah rakyat melalui pembiayaan maupun dukungan teknis. sepertihalnya yang di lakukan dalam program RA Jokowi Saat ini.

Kami juga ingin menyampaikan sikap untuk menetang rencana pertemuan tahuan Bank Dunia dan International Monetary Fund (IMF) yang akan dilaksanakan pada Oktober Mendatang, dimana pertemuan ini akan menghabiskan 855 milyar dari APBN diluar dari pembiayaan Infrasturktur untuk mendukung pelaksanana pertemuan tersebut yang mencapai 5 triliun hanya untuk membahas rencana jahat Imperialis dalam melancarkan neo liberal di Indonesia dan diberbagai negeri.

Kami menyerukan kepada gerakan Rakyat dari berbagai sektor untuk terus memperkuat dan memperbesar organisasi dan menetang seluruh skema Bank Dunia yang dijalankan oleh Pemerintahan Jokowi di Indonesia.

Penulis adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA)

Popular Posts

My Favorites

HMI Cilosari Desak Bawaslu RI Menindak Tegas Anggota Bawaslu Maluku Utara

RadarKotaNews - Sejumlah massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cilosari gelar aksi unjuk rasa di Kantor Bawaslu RI Jalan MH Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat,...