Suara Rakyat

Beranda Suara Rakyat
Suara Rakyat

Putusan Kasasi Dalam Perkara Alfian Tanjung Mendasarkan Pada Putusan PN Surabaya Yang Banyak Kejanggalan

0

Oleh: Abdullah Al Katiri

Putusan Kasasi oleh MA terkait perkara Ust. Alfian Tanjung mendasarkan pada Putusan PN Surabaya, krn isi dari putusan adalah menolak kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum yang berarti MA menggunakan pertimbangan putusan PN Surabaya yang banyak kejanggalannya, karena putusan Banding Pengadilan Tinggipun juga memperkuat Putusan PN Surabaya.
Dan kejanggalan-kejanggalan dari pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim PN Surabaya dalam putusannya diantaranya sbb:

1. Barang bukti rusak
Bukti yang digunakan adalah vidio di dalam flashdisk. Itu adalah satu-satunya yang digunakan oleh pelapor. Pelapor tidak hadir sendiri dan dia bukan etnis tionghoa, tapi etnis jawa. Dia bukan pihak berkepentingan, dia hanya mendownload dari YouTube dan menyimpannya di flashdisk dan flashdisk tersebut digunakan untuk melapor.

Pada saat diputar di persidangan pertama, pada menit ke 5 sampai 6 vidio tersebut berhenti, tidak bisa diputar secara utuh, ternyata menurut ahli digital forensik mengakui bahwa flashdisk tersebut memang rusak dari awal. Oleh karena itu barang bukti tidak bisa digunakan sebagai alat bukti yang sah seperti yang diatur dalam Pasal 6 UU ITE yang bunyinya barang bukti dapat digunakan sebagai alat bukti yg sah jika barang bukti yg digunakan harus dapat diakses secara utuh dalam persidangan dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menerangkan suatu hal.

2. Dakwaan jaksa tidak menggunakan UU ITE tapi menggunakan Pasal 16 jo pasal 4 huruf b butir 2 UU nomor 40 tahun 2008 mengenai diskriminasi ras dan etnis.
Harusnya putusan hakim menggunakan UU ITE karena barang buktinya menggunakan menggunakan perangkat elektronik yaitu sebuah flashdisk .

3. Pada saat status tersangka barang bukti belum diuji di laboratorium
Berdasarkan Perkap nomor 10 tahun 2009 pasal 1 poin 7 jelas-jelas menyatakan barang bukti yang sah adalah yang sudah diuji laboratorium. Dan faktanya barang bukti tsb tidak diuji di labfor krn rusak.

4. Banyak saksi dan ahli yang diperiksa setelah Ust. Alfian status tersangka.
Tersangka itu kan seharusnya setelah 2 alat bukti baru tersangka. Ahli hukum dan IT diperiksa setelah status tersangka. Tersangkanya itu 30 Mei 2017, saksi diperiksa Juni-Juli, bahkan Agustus.

5. Tidak ada korban pasal 4 huruf b butir 2
UU nomor 40 tahun 2008 adalah delik materiil, harus ada/menimbulkan korban. Ini korbannya siapa, Ahok juga masih hidup dan tidak terjadi keributan.
Lagi pula Ust. Alfian berceramah di tempat khusus yaitu masjid tempat khusus ibadah orang Islam. Sedangkan salah satu unsur di pasal 4 huruf b butir 2 UU no 40 tahun 2008 salah satu unsurnya adalah tempat umum. Dalam penjelasan pasal 4 UU no 40 Tahun 2008 dgn jelas menjelaskan apa yang dimaksud dengan tempat Umum itu dan dalam penjelasan tersebut tidak termasuk masjid.

Penulis adalah Koordinator Media Center TIM Advokasi Alfian Tanjung (TAAT)

Wujudkan Demokrasi Sejati Di Indonesia

2

Salam Demokrasi!

Oleh : Rudi HB Daman

Gerakan demokratis Mei ’98 adalah merupakan puncak perjuangan panjang pemuda-mahasiswa dan rakyat Indonesia dalam melawan rezim fasis Soeharto dan menjadi salah satu momentum bersejarah di Indonesia. Sebab gerakan tersebut tepatnya pada tanggal 21 Mei 1998 berhasil menumbangkan kekuasaan rezim fasis Suharto yang telah bercokol selama 32 tahun.

Tidak hanya itu, rezim Suharto juga merupakan rezim penghamba yang setia bagi kepentingan imperialis Amerika Serikat. Sejak berkuasa berbagai macam tindak kekerasan, penculikan, pembunuhan dan berbagai bentuk pemberangusan demokrasi terus dilancarkan, demi stabilitas politik.

Di bawah tindasan rezim fasis Soeharto Sejak periode tahun ’70an gerakan mahasiswa dan rakyat terus menunjukan perkembangannya. Aksi-aksi demostrasi, pemogokan serikat buruh, perjuangan kaum tani dan lainnya terus berjuang.

Perjuangannya tidak lain adalah untuk menentang kebijakan anti rakyat dan pemberangusan demokrasi.

Perlawanan terhadap korupsi pemerintah, perampasan tanah di berbagai tempat untuk pembangunan (TMII, Kasus Kedung Ombo, dll), penolakan terhadap Pemilu dan pencalonan Suharto, serta Dwifungsi ABRI terus digelorakan.

Hingga berpuncak di tahun 1998 dengan tuntutan utama “Turunkan Suharto” dan “Cabut Dwifungsi ABRI”. Tuntutan yang diraih pada 21 Mei 1998 dengan ditandai oleh pidato pengunduran diri Suharto.

Turunnya Suharto memberikan kemenangan kecil bagi rakyat, namun upaya untuk merampas kembali seluruh hak demokratis rakyat tetap tidak berhenti. Dari pemerintahan Habibie hingga saat ini rezim Joko Widodo, pemerintah terus menunjukan wataknya yang anti terhadap rakyat. Di bawah kekuasaan Jokowi, rakyat Indonesia justru semakin mengalami kemerosotan hidup yang tajam dan belenggu terhadap ruang demokrasi semakin besar.

Apa yang dilakukan oleh rezim Suharto pada kenyataanya juga terus dijalankan oleh rezim Jokowi. Pengabdiannya sebagai rezim boneka imperialis AS terus dilakukan oleh pemerintah.

Jika di era Suharto menancapkan kebijakan awal dari dikte imperialis AS, maka dalam pemerintahan Jokowi semua itu semakin disempurnakan.

Topangan utama imperialisme dalam menjalankan dominasinya di Indonesiaadalah monopoli dan perampasan tanah yang dijalankan sejakrezim Suharto,saat ini semakin diintensifkan oleh rezim Jokowi. Melalui proyek pembangunan infrastruktur, perluasan perkebunan dan pertambangan, serta didukung oleh program Reforma Agraria yang hakekatnya justru semakin memperkuat monopoli dan semakin mengintensifkan perampasan tanah.

Krisis ekonomi dan kemiskinan rakyat yang diwariskan oleh rezim Suharto justru diperparah di era Jokowi. Melalui 16 paket kebijakan ekonomi Izin bisnis dan investasi bagi kapitalis monopoli internasional semakin dipermudah, artinya memperkokoh dikte ekonomi neo-liberal imperialis terhadap Indonesia.

Demi memastikan iklim investasi berjalan dengan kondusif, maka Jokowi pun tidak segan memeras keringat klas buruh dengan upah yang rendah. Melalui PP 78/2015 tentang Pengupahan, kenaikan upah buruh disandarkan pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional, sebuah standar rumus yang manipulatif.

Kebijakan pengupahan yang demikian hanya akan menguntungkan imperialis dan borjuasi besar komprador di dalam negeri. Sementara defisit upah buruh akan semakin besar.

Sementara itu, demi juga memperlancar seluruh skema Paket Kebijakan Ekonominya, pemerintahan Jokowi terus memangkas/memotong bahkan mencabut anggaran subsidi bagi rakyat.

Sedangkan, ruang demokrasi yang merupakan capaian dari gerakan demokratis ’98 kini terus dilikwidasi. Perampasan ruang demokrasi menjadi salah satu instrumen fasis yang dijalankan oleh rezim Jokowi. Seperti halnya Suharto, Jokowi kian menunjukan wajah aslinya sebagai rezim fasis yang anti demokrasi.

Berbagai instrumen fasis dijalankan demi memastikan stabilitas politik di Indonesia, demi meredam dan membelenggu gerakan rakyat. Pada era Suharto terdapat UU Subversif, di zaman Jokowi terdapat UU Ormas, UU PKS, RKUHP, UU MD3 dan seperangkat aturan yang membatasi ruang dan kebebasan berdemokrasi.

Pemerintah kembali menjelma sebagai satu-satunya aktor yang memiliki kedudukan absolut dalam menilai baik dan buruknya rakyat. Rakyat yang terlibat dalam perjuangan untuk mengkritisi pemerintah, memperjuangkan hak demokratisnya akan mudah dianggap anti terhadap Pancasila, potensi makar, hingga terorisme.
Sepanjang pemerintahan Jokowi, baik melalui kebijakan maupun tindakannya terus menunjukan watak fasisnya.

Rakyat dari berbagai sektor terus menjadi korban tindasannya. Penangkapan, tindak kekerasan, kriminalisasi, pembubaran organisasi, hingga pembunuhan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berjalannya pemerintahan ini. Pelibatan aparat keamanan (TNI dan Polri) terus meningkat untuk memuluskan berbagai program seperti pembangunan industri, penggurusan, pembangunan infrastruktur dan mengamankan Objek Vital Nasional Indonesia (OVNI).

Begitu pula dengan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), kerjasama Kampus dengan TNI-Polri untuk pengamanan.

Skema tersebut digunakan pemerintah untuk memastikan kontrolnya terhadap rakyat. Kekerasan, teror, intimidasi, penangkapan,dan berbagai tindasan fasis lainnya yang dijalankan oleh rezim Suharto, saat ini telah dilakukan oleh rezim Jokowi.

Tindak kekerasan terhadap kaum tani terjadi di 18 Provinsi dengan 66 orang di tembak, 144 luka-luka, 854 orang ditangkap, 10 orang meninggal dunia dan 120 orang dikriminalisasi. Bahkan pemerintah kembali menebar teror dengan melakukan penangkapan terhadap tiga kaum tani dan melakukan operasi gabungan melalui Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS).

Operasi gabungan tersebut dengan bar-bar telah mengusir dan merusak rumah-rumah kaum tani di Kabupaten Merangin, Jambi.
Saat ini mahasiswa juga menjadi korban tindasan fasis rezim Jokowi, tercatat sebanyak 115 mahasiswa mendapat skorsing, 54 mahasiswa mendapat sanksi DO, 192 orang mengalami tindak kekerasan, bahkan 190 orang dikriminalisasi.

Seluruh kebijakan dan tindasan fasis yang dilakukan oleh rezim Jokowi tidak hanya menginjak-injak spirit yang dibangun melalui gerakan demokratis ’98, namun juga telah memberangus demokrasi di Indonesia. Perampasan hak dasar rakyat yang terus terjadi di masa sekarang bahkan jauh lebih buruk dibandingkan dengan rezim Suharto berkuasa.

Atas dasar situasi tersebut maka, Front Perjuangan Rakyat dalam momentum memperingati 20 tahun Gerakan Demokratis ’98 menyatakan sikap dan tuntutannya sebagai berikut:
Cabut Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi dan seluruh aturan dan perundangan yang mengabdi bagi pelaksanaan skema neo liberalisme pimpinan imperialis Amerika Serikat; Cabut seluruh aturan dan undang-undang yang menindas hak politik rakyat, diantaranya: UU Ormas, UU MD3, RKUHP, dan seluruh kesepakatan (MoU) TNI-POLRI yang merampas kebebasan buruh, tani, dan seluruh rakyat untuk mogok, berpendapat, dan berorganisasi!

Cabut PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan dan Hentikan seluruh praktek politik upah murah melalui segala bentuk fleksibilitas ketenagakerjaan (dalam bentuk sistem kontrak, outsourcing, “pemagangan”) yang semakin merampas upah buruh, termasuk Hentikan PHK sepihak secara semena-mena!

Hentikan program reforma agraria palsu, program kemitraan, perhutanan sosial, pembangunan infrastruktur dan seluruh proyek yang sepenuhnya menyandarkan pada Hutang Luar Negeri dan Investasi Asing yang semakin mengintensifkan perampasan tanah, penggusuran dan memperluas monopoli tanah!
Bebaskan tanpa syarat 3 petani Merangin yang ditahan oleh Polres Merangin.

Serta hentikan segala bentuk kriminalisasi dan penangkapan terhadap seluruh rakyat yang memperjuangkan hak demokratisnya. Secara khusus, hentikan seluruh kekerasan, teror, Intimidasi, dan Kriminalisasi terhadap rakyat Papua.

Cabut seluruh sanksi Drop Out terhadap mahasiswa akibat mengkritisi, menentang, dan melakukan aksi-aksi melawan kebijakan kampus yang tidak berpihak pada mahasiswa dan rakyat!

Turunkan Harga kebutuhan pokok dan Turunkan Pajak bagi buruh, petani, dan rakyat miskin!
Hentikan seluruh intervensi dan perang agresi imperialis Amerika Serikat dan Sekutunya di seluruh negeri, serta menolak kerjasama sama pemerintah Indonesia dengan imperialis yang telah merampas kedaulatan bangsa dan merampok tanah air.

Wujudkan Reforma Agraria Sejati dan bangun industrialiasi nasional yang mandiri dan berdaulat.
Kami juga menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia agar terus memperkuat persatuan dan berjuang bersama melawan seluruh kebijakan dan tindasan fasis rezim Jokowi-JK demi terwujudnya demokrasi sejati di Indonesia.

Jakarta, 21 Mei 2018

Penulis adalah Koordinator Umum
Front Perjuangan Rakyat (FPR)

Front Perjuangan Rakyat (FPR)
Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI), Pemuda Baru (PEMBARU) Indonesia, Front Mahasiswa Nasional (FMN), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Jakarta Selatan, Jaringan Aksi untuk Perubahan Indonesia (JAPI), Keluarga Besar Buruh Migrant Indonesia (KABARBUMI), Institute for National and Democracy Studies (INDIES), MINERAL7

Trio Jendral Ini Telah Gagal, Menangkal Gerakan Terorisme dan Radikalisme

0

Oleh: Rahman Latuconsian

Idealnya Saya sedang bersedih dan mengheningkan cipta atas apa yang terjadi hari ini, melihat Rumah Ibadah Porak-poranda, menyaksikan mayat bergelimpangan, meratap Korban yang terluka… apa salah mereka dan apa dosa mereka TUHAN ???

Namun akhirnya Saya harus berreaksi, sebagai anak bangsa, sebagai agent of change, agent of social control dan sebagai individu yang peka atas segala ketimpangan yang terjadi di republik ini. Semoga Reaksioner ini sebagai bagian dari kritik, evaluasi, dan masukan agar Negeri ini bisa lebih baik lagi.

1. Tragedi BOM Surabaya hanya selang beberapa hari dari insiden rusuh di Mako Brimob, Kelapa Dua-Depok oleh para Napiter.

Mengapa Ke-3 institusi ini tidak mengambil pelajaran yang berarti dari kejadian ini, sehingga bisa melakukan segala upaya pencegahan/tindakan prefentif_ upaya deteksi dini, agar semua ini tidak terjadi ???

2. Pada bulan April 2018, ada wacana dari Komisi III bid. Hukum dan Ham DPR-RI untuk penambahan anggaran BNPT.

Negara akan menyiapkan itu, dan Rakyat pasti akan menyetujuinya, Rakyat bisa apa? Rakyat mah apah atuhhh…

Tapi plisss…Ketika 1,9T masih kurang dan kalian minta ditambah, tolong berikan Kami rasa aman dan nyaman, jangan kemudian terror ini menghantui Hidup Kami.

3. Pada saat rusuh di Mako Brimob, bapak sedang menjadi Pembicara di Forum Dunia, terkait Keamanan Negara atas serangan gerakan “Terorisme dan Rasikalisme“, sebagai anak Bangsa Saya bangga, apa lagi Bapak menjadi satu-satunya pembicara dari kalangan non militer di Forum itu. Saya juga yakin segenap tumpah darah indonesia bangga menyaksikan itu, Saya dengar desertasi akademik Bapak juga terkait ‘terorist‘… dan semua ini bisa saja berujung pada percayanya Negara-negara di Dunia untuk melakukan kerjasama, menandatangani MOU dengan Indonesia terkait Penangulangan _gerakan_ teroris dan radikal yang mengancam keamanan negara. Tentu Indonesia sebagai pilot project dari Program ini akan memperoleh banyak keuntungan…

Lalu yang terjadi hari ini apa Pakkk ???

Karena Saya yakin ini bukan sebuah drama yang memuakkan…

Akhir kata, Sy turut berduka atas Korban Tewas dan Luka-luka bom Surabaya hari ini, dan NKRI berduka…

Lalu apa layak jika hari ini Saya mengatakan bahwa: “Trio Jendral, Tito Karnavian sbg Kapolri, Budi Gunawan Ka. BIN dan Suhardi Alius sebagai Ka. BNPT telah gagal menangkal gerakan Terorisme dan Radikalisme di Indonesia

Penulis adalah Presidium Mabes Anti Korupsi (MAK)

Mahathir Mohamad dan Gerakan #2019GantiPresiden

0

Oleh. Dr. Mardani Ali Sera

RKNews – Hubungan saya dengan Malaysia cukup erat, bukan cuma karena sempat lima tahun menimba ilmu disana tapi dua anak sayapun lahir disana. Juga cukup banyak saya terlibat dan membuat kegiatan bersama dengan beberapa partai di sana mulai dari PAS, PKR, Amanah hingga kawan-kawan pergerakan Islam di sana.

Dan izinkan dengan sedikit pengetahuan yang ada saya ingin mengambil beberapa pelajaran dari kemenangan Pakatan Harapan dengan kandidat Perdana Mentrinya Tun Dr Mahathir Mohamad.

Selama proses kampanye yang singkat 28/4 Parlemen dibubarkan dan waktu pemilu yang 9 Mei proses politik berjalan sangat cepat. Walau ini pelajaran utamanya empat partai dengan “besar jiwa” bergabung menggunakan satu bendera, lambang Mata milik PKR.

Empat partai itu adalah PKR (didirikan oleh Anwar Ibrahim), DAP (sebelumnya dipimpin Lim Kit Siang dan dilanjutkan oleh anaknya yg juga Mentri Besar Pulau Pinang Lim Guan Eng), Partai Amanah (sebagian didirikan oleh alumni PAS dan profesional) serta Partai Bersatu didirikan oleh alumni Umno Mahathir Mohamad dan Muhyidin Yasin yang asal Johor. Keempatnya sepakat membuat konfederasi maju dengan bendera yang sama dan dengan isu yang sama.

Karena memang menggunakan sistem distrik, pemilu di Malaysia berprinsip the winner takes all karena itu konfederasi ini – dikenal dengan Pakatan Harapan – menyepakati siapa maju di daerah mana dan semua wajib memenangkan calon itu walau tidak berasal dari golongannya.

Maju bersama dengan payung konfederasi ( Pakatan Harapan) menjadi strategi jitu pertama menumbangkan Barusan Nasional yang juga Konfederasi beberapa partai pendukung pemerintah. Konfederasi teorinya seperti sapu lidi yang disatukan hingga dapat membawa gelombang besar ketimbang jalan sendiri-sendiri.

Pelajarannya, partai di Indonesia perlu memikirkan peluang konfederasi ini. Ini sekaligus ujian kedewasaan dan kecerdasan kita dalam berpolitik sehingga mampu mengedepankan kepentingan yang lebih besar ketimbang kepentingan suara per partai.

Pertama, bagi partai Islam atau Partai yang muncul setelah reformasi ide konfederasi ini menarik. Bagi Gerindra, PKS, PAN dan PBB wacana ini sangat layak dilakukan karena ada banyak kesamaan dalam langkah perjuangannya.

Kedua, pelajaran pentingnya adalah mahalnya harga sebuah TOKOH. Pada PRU (Pilihan Raya Umum) ke-13 tahun 2013 Barisan Nasional menang dibanyak negeri dan banyak kursi parlemen disebabkan oposisi belum mendapat tokoh besar bernama Mahathir Mohamad.

Indahnya lagi PKR menerima Tun Dr Mahathir walau lambang Mata yang Lebam yang jadi logi PKR merupakan cerminan mata Anwar Ibrahim yang saat itu mendapat perlakuan hingga matanya lebam. Semua mampu menepikan kasus internal atau masa lalu dan bekerjasama melangkah ke depan.

Dan sosok Mathir adalah sosok luar biasa. Di usia 92 tahun ( dalam kelender hijriyah usianya 94 tahun) masih memiliiki semangat dan pesona pada rakyat Malaysia. Saya kebetulan 8/5 sehari sebelum menjadi saksi pencoblosan di Kuala Lumpur berjumpa dengan beberapa aktivis dan beberapa pakcik dan makcik di kedai kopi.

Dan magnetnya adalah Mahathir Mohamad atas tiga alasan:

Pertama, Mahathir bukanlah salah satu Ketua Umum partai yang bergabung. Partai Bersatu yang dididirkan Mahathir, Ketuanya Muhyind Yasin. Jadi pilihan Mahathir membuat keempat partai nyaman.

Kedua, ketokohan Mahathir sbg Bapak Pembangunan Malaysia tetap kuat. Bagi pendududk luar bandar ( pedesaan) khususnya, Mahathir Mohammad adalah Bapak Pembangunan Malaysia. Suara pedesaan (rural area) yang selama ini jadi basis BN bisa diambil Harapan.

Ketiga, seperti biasa Mahathir Mohammad selalu bersuara lugas dan jelas. Dengan beberapa kasus besar 1MDB yang merembet pada BUMN seperti Felda dll turun asetnya plus serbuan pengusaha Tiongkok yang membawa sentimen ketersinggungan lokal diangkat dengan lugas dan jelas oleh Mahathir.

Dampaknya suara Melayu yang jadi basis BN banyak diambil Pakatan Harapan. Pelajarannya mahal harga sebuah ketokohan. Dan itu tidak dibangun dengan wacana, dengan pencitraan ataupun politicking tapi dengan naiknya secara signifikan kesejahteraan dan martabat bangsa.

Bagi kita para pemimpin Indonesia, kompetisi kita bukan dengan orang lain. Tapi kita kompetisi dengan diri sendiri untuk benar benar menjadi pemimpin yang mendedikasikan seluruh diri bagi rakyat.

Keempat, kecerdasan menggunakan social media. Sebenarnya ini blessing in disguise, rahmat yang terselubung, karena tidak mendapat saluran resmi digunakanlah Facebook live dan seluruh lini socmed baik twitter, instagram dll untuk kanal kampanye. Dengan infrastruktur Jaringan internet yang baik strategi ini berjalan dengan sukses.

Pelajarannya selalu ada jalan selama ada kemauan. Sebagai oposisi, kecerdasan menggunakan cara dan sarana baru sebuah kemestian. Tagar #2019GantiPresiden, diakui atau tidak membawa kita pada sebuah keseimbangan pertarungan antara petahana dengan oposisi.

Bahkan banyak pengamat mengatakan tagar ini menjadi trend setter dan pendukung Pak Jokowi malah terjebak menjadi follower. Karena itu, kemenangan Tun Dr Mahathir mengalahkan petahana dapat menjadi salah satu pelajaran bagi semua relawan Gerakan #2019GantiPresiden. So, let’s work as smart and as ikhlas as possible. Insya Allah, kita bisa lakukan #2019GantiPresiden.

Penulis adalah Akademisi dan Politisin PKS

Bentuk Pengadilan HAM Adhoc Kasus Marsinah

0

RadarKotaNews – Pada 8 Mei, bertepatan 25 tahun kasus pembunuhan Marsinah-seorang buruh perempuan yang berjuang menuntut upah layak, cuti hamil dan jamsostek. Sebelum dibunuh, dia diculik, disiksa, diperkosa, lalu mayatnya dibuang di hutan Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur-sekitar 150 meter dari KODIM (Komando Distrik Militer) Sidoarjo-lokasi terakhir Marsinah dinyatakan hilang sejak tanggal 6 Mei 1993.

Pembunuhan Marsinah bukan kasus kriminal biasa-tetapi suatu tindakan sistematis yang dilakukan oleh aparatus negara pada masa rezim militeristik Orde Baru sebagai metode yang kerap dilakukan untuk membungkam, menebar ketakutan, dan membunuh warga negara yang tidak berdaya.

Setelah 20 tahun perjalanan Reformasi Indonesia, kita masih terus menghadapi tembok impunity (kekebalan hukum)-para pelaku kejahatan tidak pernah dihukum. Ironisnya, ruang politik yang ada saat ini juga semakin memprihantikan-dimana jaringan oligarki Orde Baru, ideologi dan mentalitasnya semakin berkuasa. Ditambah lagi sikap resistensi yang ditunjukan elit politik sipil dan militer saat ini semakin membuat kasus Marsinah dan pelbagai peristiwa pelanggaran hak asasi manusia lainnya tak terselesaikan.

Kondisi demikian bukan saja menodai rasa keadilan-tetapi juga semakin mengancam kehidupan dasar masyarakat dan berpotensi terjadi metode serupa yang akan menimpa orang lain.

Pada momentum penting ini, GEBRAK menyerukan setiap tanggal 8 Mei diperingati secara Nasional untuk mengingat keberanian dan perjuangan Marsinah yang berani melawan ketidakadilan untuk kehidupan para buruh yang lebih baik. Peringatan Marsinah sangat penting sebagai bentuk perlawanan atas tindakan kejahatan terhadap integritas manusia, khususnya perempuan.

Momen peringatan ini juga sebagai sarana mendorong penegakan supremasi hukum atas kasus Marsinah dan berbagai pelanggaran hak asasi manusia, baik yang terjadi di masa lalu maupun hingga saat ini. Untuk mewujudkan cita-cita Reformasi, rezim Pemerintahan Jokowi agar segera menggelar kasus Marsinah dan memprosesnya di Pengadilan HAM adhoc. Penegakan hukum terhadap kasus Marsinah merupakan elemen penting untuk penegakan supremasi hukum.

Jakarta, 8 Mei 2018

GEBRAK merupakan gabungan 36 organisasi berbagai elemen yang tidak menyampaikan dukungan politik pada kandidat dari partai manapun. Koalisi ini terdiri dari organisasi gerakan buruh (KPBI, KASBI, SGBN, GSBM, FKI, FSPM Independen, JARKOM SP Perbankan, GSPB, SP Jhonson, dan KSN, PPI), mahasiswa (FMK, SMI, LMND, SSDEM, SEMAR UI, GPMJ, FGK Unindra, FN, GMNI Jaktim, GMNI, GPPI, dan AKMI), Non-Government Organization (TURC, KPA, YLBHI, KontraS, LBH Jakarta, KIARA, Migrant Care), KPR, Politik Rakyat, PRP, Aliansi Petani Indonesi, KPO-PRP dan juga organisasi perempuan (Perempuan Mahardhika).(fy)

Keteguhan HRS

0

Oleh : Mustofa Chevy Habsyi

RKNews – Seorang teman bertanya kepada saya tentang kwalitas keilmuan dan keulamaan Habib Muhammad Rizieq Shahab yang akrab dipanggil HRS. Saya jawab, “Kalau cari ulama yang lebih alim dari beliau, bisa jadi di sini banyak ulama yang lebih alim dari beliau.”

Begitu pula kalau kau cari pemimpin yang lebih berani dari beliau, mungkin di sini banyak yang lebih berani dari beliau. Akan tetapi kalau cari pemimpin yang lebih yakin kepada Allah Swt, maka saya belum lihat ulama dan pemimpin yang lebih yakin kepada janji ayat-ayat Allah Swt seperti HRS.

Keberanian HRS bukan berasal dari kenekatan. Menurut saya, kenekatan sumbernya berasal dari putus asa dan takut pada setan. Sementara keberanian beliau berasal dari keyakinan agama yang sangat dalam.

Beliau bukan pemimpin yang berani karena nekat, tetapi keberanian beliau berasal dari keyakinan yang penuh perhitungan sejalan dengan tradisi Islam.Sayyidina Ali karamallah wajhah berkata:”Tidur orang awam yang yakin, lebih baik dari sholat orang alim yang tidak yakin.”

Keyakinan HRS meenghantarkan dirinya menjadi pemimpin yang komitmen, istiqomah dan berani menegakkan ammar maruf dan nahi munkar. Paduan keyakinan, istiqomah sekaligus keberanian HRS penuh perhitungan yg matang. Inilah yang tidak dilakukan pemimpin-pemimpin dan ulama lainnya. Beliau terjun ke gelanggang pertempuran dan berada di front terdepan turun langsung melawan para mafia Qorun yang ditopang uang dan kekuasaan.

Orang yang yakin, istiqomah dan berani seperti beliau seperti kata Sayidina Ali KW diatas. Tidurnya lebih baik dati orang alim karena dijaga malaikat-malaikat. Jika berjalan, dikawal malaikat-malaikat seperti para nabi dan awliya Allah.

Terkait orang-orang yang yakin, istiqomah. dan berani seperti HRS, Allah Swt berfirman;

Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: “Rabb kami ialah Allah” kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka (dengan mengatakan): “Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih; dan bergembiralah...” (QS. Fushilat: 30)

Dalam ayat lainnya, Allah Swt berfirman;

Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu di kehidupan dunia dan akhirat; dan Allah menyesatkan orang-orang yang lalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki.” (QS. Ibrahim: 27)

Keimanan dan istiqomah serta keyakinan dan keberanian HRS telah teruji. Beliau berani menghancurkan sarang mafia dan perjudian dengan tegas dan berani. Beliau tidak tergoda uang suap satu triliun yang dibawa pesuruh Taipan. Beliau juga sudah dua kali dijebloskan ke penjara karena keyakinan dan sekaligus keberaniannya dalam melaksanakan nahi munkar melawan kekuasaan.

Sesungguhnya Allah memberi nikmat kepada ahli din-Nya pada setiap akhir seratus tahun dengan seorang dari ahli rumahku ( ahlul bait ) yang akan menjelaskan kepada mereka tentang pembaharuan agama mereka. (HR Ahmad bin Hambal).

Save HRS – Pancasila – NKRI – SILABNA

(HBS)

Hidup Mulia Atau Mati Dibelantara

0

Oleh: Habib Salim Alathas

RKNews – Wahai saudaraku sebangsa dan setanah air, Wahai saudaraku sesama keturunan pejuang dan pembela tanah air, Aku yakin masih ada banyak diantara kita yang masih memiliki jiwa dan darah para pejuang, yang selalu diingatkan oleh kake moyang akan pahitnya kehidupan masa penjajahan, masa perbudakan, masa dimana nyawa tidak senilai dengan secarik kehormatan, dimana para pejuang lebih memilih mati daripada menjalani hidup dalam kehinaan, dengan slogan mereka yang mungkin masih diingat oleh sebagian anak cucunya :

HIDUP MULIA ATAU MATI DIBELANTARA.

Memang fakta dalam kehidupan manusia, ketika tingkatan atau martabat manusia terbagi dalam tiga criteria, hal itu terjadi ketika ada satu keluarga atau suku dan bangsa mengalami kesulitan dan bencana, baik disebabkan penjajahan oleh bangsa lain, atau tekanan dan serangan oleh suku lain, atau bahkan ketika terjadi keributan antara dua keluarga.

Dalam menghadapi berbagai kesulitan dan tekanan dalam kehidupan tersebut criteria manusia terbagi pada tiga kelompok :

1. Kelompok yang tetap berjuang demi meraih kemenangan dan kemuliaan, dari kelompok ini terpancar keberanian dalam menjungjung tinnggi nilai moral kehidupan, mereka akan selalu beridir dihadapan kebenaran walau taruhannya nyawa, mereka tidak akan hidup nyaman dihadapan kelicikan dan kezoliman yang terjadi dilingkungannya,

2. Kelompok yang mencari keuntungan pribadi dari kehancuran bangsanya, kelicikan dan kepicikan terpancar dari lehidupan mereka sehari hari, mereka rela menjual kehormatan diri dan keluarganya demi secarik uang atau kedudukan dimata para penjajahnya.

3. Kelompok yang tidak meraih apapun kecuali kepasrahan menjadi budak sahaya dan kacung para penjajah. Dari kelompok ini terpancar kenistaan dimanapun mereka berada, bahkan mereka rela memberikan kehormatannya walau tanpa imbalan,

Sungguh perkara diatas merupakan fakta yang berlaku diberbagai bangsa dan suku, bahkan dalam lingkup kehidupan sebuah keluarga .

Kenapa pembagian martabat tersebut dapat terjadi ?

Hal itu disebabkan kelalaian orang tua atau para pemuka agama atau suku atau keluarga dalam mengenalkan sisi perjuangan para leluhurnya, lalai dalam mengenalkan generasi berikutnya akan masa masa kelam dan pahit yang dialami oleh para leluhurnya, kalaupun ada yang menceritakan namun sebatas bacaan tanpa mendalami kisah yang sebenarnya, hingga generasi selanjutnya tergoyah oleh penyelewengan sejarah yang dilakukan oleh generasi baru para penjajah yang masih hidup ditengah tengah mereka.

Ibarat orang tua memberi tahukan akan bahaya seekor buaya dan singa, atau bahaya menjadi pengkhiatan bangsa, atau suku atau keluarga, namun tidak disertai pendalaman maka informasi tersebut mudah berubah, mereka akan menganggap ringan bahaya bahaya tersebut, yang akhirnya mereka mudah termakan oleh isu dan penyelewengan sejarah, hingga mereka berani menyalahkan para leluhurnya, bahkan berani menjadi kacung kacung bagi generasi para penjajah model baru.

Pembagian martabat manusia yang dijelaskan dimuka, dapat kita peroleh dalam sekumpulan manusia diberbagai bidang, seperti sekumpulan para pegawai tingkatan atas hingga tingkatan bawah, atau dengan nama lain ; pejabat tingkatan atas atau bawah.

Dari kehidupan mereka akan nampak jelas criteria masing masing manusianya, ada yang masih memiliki jiwa leluhur, hingga selalu terganggu jiwanya dan kehormatan bila melihat kezoliman dan ketidak adilan,

Ada pula yang mencari keuntungan pada setiap proyek yang dia pegang atau dia dengar walau akibatnya besar walau akibatnya kehormatan keluarga dari anak istri dan orang tuanya sebagai imbalannya.

Adapun kelompok ketiga dari yang dijelakan dimuka, maka mereka tidak akan pernah berkutik atau berubah, kecuali mereka bergabung dengan dua kelompok dimuka, karena pola fikir dan pengetahuan yang dikenalkan oleh leluhurnya hanya berkisar mencari keselamatan demi sesuap nasi, walau harus makan dari sampah manusia, walau harus berdiri berjam jam disiang hari.

Sungguh naif manusia yang meyakini akan dosa turunan, hingga para orang tuanya tidak berusaha merubah anaknya menjadi sosok yang mulia, atau merubah nama keluarganya menjadi ningrat atau raden, lalu merasa cukup dengan lebel kacung atau gembel, padahal semua manusia dilahirkan dalam keadaan suci mulia dan bermartabat, lalu orang tua yang menentukan nasib anak anaknya apakah akan bergabung dengan tingkatan pertama atau kedua atau memilihkan bagi anaknya bagai hewan.

Saya berseru kepada semua pejabat negara, dengan duduknya kalian dikursi kursi tersebut, saya baik sangka bahwa kalian bukan dari kalangan ketiga, tapi saya bertanya Tanya apakah kalian dari turunan pejuang atau pengkhianat bangsa, karena turunan pejuang tidak akan rela hidup sambil menyaksikan negara dan bangsa dalam kesulitan, tidak akan tenang hidup kalian bila sambil menyaksikan perampokan dan pengkhianatan terhadap negara dan bangsa.

Tapi kalau kalian keturunan kedua, yang rela hidup ditengah pengkhianat, yang tenang hidup ditengah harta negara dan bangsa dirampok secara berterang, maka ketahuilah, sadarlah, bahwa kalian sedang mempertaruhkan kehormatan orang tua kalian, kehormatan istri kalian, kehormatan dan masa depan anak anak kalian, tidak cukupkah contoh contoh yang setiap saat terjadi, dimana pengkhianat tersebut diseret kepengadilan, anak istrinya dipermalukan, harta yang kalian kumpulkan habis ludes, itu semuanya didunia, belum kelak dihari kebangkitan.

Aku tulis catatan ini sebagai nasehat bagiku dan keluargaku, walau aku bukan dari keturunan kesatu namun aku selalu bergabung dengan yang kesatu, dengan harapan anak cucuku memilki nilai nilai juang sejati yang dimiliki oleh manusia manusia yang hidupnya penuh dengan kemuliaan, penuh dengan perjuangan dan pengorbanan.

Aku tulis catatan ini dengan penuh harap dan doa agar bangsa ini memperoleh pemimpin yang arif bijaksana dan lahir dari keturunan yang masih memilki jati diri kake moyangnya yang asli, para pejuang sejati, yang merintih hatinya melihat keadaan bangsanya sekarang ini, dan bukan terlahir dari keturunan yang kedua, apalagi dari keturunan yang ketiga.

Nasehatku kepada saudara saudaraku semua :

Jangan pernah Percaya kepada orang yang lantang bersuara, aku akan berjuang demi bangsa. Tapi percayalah kepada orang yang berkarya tampa suara, berjuang tanpa senjata, berkorban tanpa jasa. Camkan dengan seksama agar bangsa ini tidak lagi terjatuh berkali kali dalam satu lubang yang sama. Carilah orang yang siap tanda tangan, kalau dia korupsi atau zolim, akan siap di hukum mati. Sekarang waktunya bangsa ini memerlukan sosok darah daging pejuang sejati.

Penulis adalah fungsionaris Front Pembela Islam (FPI)

Hari Pendidikan Nasional BEM SI Usung Empat Tuntutan

0

Oleh : Moh. Wildan Habibie

RKNews – Hari Pendidikan Nasional atau biasa disebut hardiknas yang biasa kita peringati pada tanggal 2 Mei 2018 masih menjadi evaluasi besar terkait kondisi pendidikan di Indonesia. Sejatinya pendidikan bukan sekedar hak, tetapi juga merupakan kewajiban warga negara. Hal ini tertuang pada pasal 28 C ayat 1 UUD 1945 secara jelas, bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat demi kesejahteraan umat manusia.” Hal ini dipertegas lagi dalam pasal 31 ayat 1 UUD 1945 yang mengatakan, bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.” Kemudian terkait pendidikan sebagai kewajiban, pasal 31 ayat 2 UUD 1945 menegaskan, bahwa “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.”

Pengertian wajib belajar tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat (18), yaitu “Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia adalah atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.”

Saat ini, UU yang menjadi landasan program Wajib Belajar adalah UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal34 ayat (2) yaitu “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”.

Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan dasar adalah sekolah tingkat SD/MI sederajat sampai dengan SMP/MTs sederajat. Dari UU tersebut, maka dibuat Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar. Intisari dari PP tersebut adalah Pemerintah menjamin warga Negara untuk mendapatkan hak pendidikan dari tingkat SD/MI sederajat sampai dengan SMP/MTs sederajat, atau bisa dikenal dengan program Wajib Belajar 9 Tahun.

Upaya pemerintahan Jokowi-JK untuk meningkatkan partisipasi sekolah yaitu dengan Program Indonesia Pintar (PIP), yang salah satu produknya adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP). PIP bertujuan untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah dengan meringankan biaya personal pendidikan. Pelaksanaan program ini diharapkan bisa mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah serta bagi yang sudah putus sekolah bisa kembali mendapatkan layanan pendidikan melalui pendidikan non formal seperti Kejar Paket, Balai Latihan Kerja, Lembaga Kursus dan Pelatihan, atau lembaga non formal lainnya. Jadi sasaran PIP adalah masyarakat yang tidak mampu.

Namun, jika hanya mengandalkan PIP, perkembangan untuk menekan angka putus sekolah lambat. Karena program ini hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat serta anggarannya sedikit, yaitu hanya cukup untuk 19,7 juta siswa dari jenjang SD/MI sederajat sampai dengan SMA/MA sederajat (sumber: APBN 2017). Sedangkan, untuk perkembangan pendidikan Indonesia tidak lepas dari tanggung jawab Pemerintah Pusat serta PemerintahDaerah. Oleh karena itu, UU Wajib Belajar 12 Tahun sangat dibutuhkan agar dijadikan prioritas utama oleh pemerintah untuk menjalankan program Wajib Belajar 12 Tahun. Sesuai dengan janji pemerintah dalam nawacitanya

Memperjuangkan UU Wajib Belajar 12 tahun dengan membebaskan biaya pendidikan dan menghapus segala pungutan. (Prioritas ke 9)
Kami akan mendedikasikan pembangunan kualitas sumber daya manusia melalui: Penerbitan UU wajib belajar 12 tahun dengan membebaskan biaya pendidikan dan segala pungutan baik di sekolah negeri maupun swasta tampak adalah salah satu dari agenda aksi yang perlu dilakukan”. (Butir 1 bagian “Berdikari dalam Bidang Ekonomi)

Namun hingga kini belum ada Dasar Hukum yang jelas tentang Wajib belajar 12 tahun yang membuat sulit terealisasi dan ditaati terutama di tingkatan daerah. Berbicara pula mengenai anggaran pendidikan di Indonesia. Pemerintah sebagai penyelenggaran pendidikan wajib memastikan bahwa pendidikan terselengara dengan baik. Membiayai pendidikan adalah salah satu tanggung jawab pemerintah yang harus dilaksanakan. Hal ini secara eksplisit diatur di dalam pasal 31 ayat 4 UUD 1945, yaitu:

Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.

Selain itu, Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) secara tegas mengatur bahwa:

Dana pendidikan selain gaji pendidikan dan biaya pendidikan kedinasan, minimal wajib dialokasikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).”

Jika kita telaah secara mendalam, sebenarnya ada perbedaan antara kedua landasan pokok terkait pembiayaan pendidikan oleh pemerintah di atas. Secara tidak langsung, rumusan Pasal 49 ayat 1 dalam UU Sisdiknas di atas telah mempersempit makna filosofi dan ruang lingkup pendidikan nasional. Seolah-olah pendidik (guru) tidak termasuk komponen pendidikan, sehingga gajinya dipisahkan dari komponen anggaran pendidikan sebesar 20% itu. Padahal jelas sekali tertuang dalam pasal 1 ayat 3 UU Sisdiknas, bahwa sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan (yang berarti juga termasuk guru). Ketentuan Pasal 49 ayat 1 di atas dinilai tidak konsisten karena tidak sinkron dengan definisi pendidikan nasional.

Namun dengan berbagai polemiknya, alokasi anggaran pendidikan dalam APBN sudah terbilang cukup baik. Hanya saja pemerintah perlu mempertimbangkan untuk menaikan presentase anggaran pendidikan. Sedangkan untuk besaran anggaran pendidikan dalam APBD masih tidak sesuai amanat konstitusi. Kenyataan alokasi anggaran pendidikan dalam APBD masih bertentangan dengan pasal 31 ayat 4 UUD 1945, UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 (pasca putusan MK nomor 24/PUU-V/2007), dimana minimal 20% dalam APBD dialokasikan untuk pendidikan. Jika kondisi ini dibiarkan berlarut, maka wacana Wajib Belajar 12 Tahun tidak akan terwujud.

Aksi hari ini pun tidak hanya membahas terkait permasalahan pendidikan dasar menengah, namun juga pendidikan tinggi. Berbagai macam masalah di antaranya adalah polemik student loan dan juga otonomi pengelolaan perguruan tinggi yang belum jelas dan berdampak di berbagai sektor pendidikan tinggi. Program student loan atau kredit pendidikan seringkali dikaitkan dengan permasalahan akses dan partisipasi pendidikan yang masif. Namun, tidak selamanya student loan akan menjadi jawaban alternatif atas permasalahan tersebut. Di Indonesia, wacana student loan baru saja dicanangkan kembali oleh Presiden Joko Widodo.

Setelah sebelumnya pada tahun 1980-an, Indonesia sempat menerapkan kebijakan kredit pendidikan dengan nama Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI). Kebijakan kredit pendidikan itu dapat dikatakan gagal, hal ini disebabkan karena para debitur tidak mampu mengembalikan uang yang sudah dipinjamkan yang membuat kredit macet. Adapun sanksi yang diberikan ketika mahasiswa tidak dapat melunasi pinjamannya setelah lulus kuliah hanyalah penahanan ijazah sementara sampai mahasiswa tersebut mampu melunasinya. Kredit Pendidikan (Student Loan) merupakan sebuah cara yang diambil pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Secara teknis, pelaksanaan student loan dilakukan dengan cara memberikan pinjaman kepada mahasiswa jenjang S1 hingga S3, yang akan dibayarkan setelah mereka lulus. Jika dilihat lebih jauh, wacana student loan ini memperlihatkan terjadinya liberalisasi pendidikan yang semakin nyata, karena dalam hal ini pemerintah mengalihkan fungsinya kepada pasar. Perencanaan kebijakan student loan di Indonesia perlu dipahami sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan pendidikan harus mampu memetakan stakeholder yang merupakan sasaran dari kebijakan tersebut.

Terkait dengan kondisi ini, maka kejelasan dari setiap kebijakan yang akan diterapkan termasuk student loan menjadi hal yang penting untuk dipenuhi oleh pengambil kebijakan. Dalam konteks penerapan kebijakan student loan, pemerintah harus mampu memaparkan skema yang jelas, serta urgensi mengapa student loan dipilih sebagai solusi alternatif. Namun yang terjadi di Indonesia justru sebaliknya, urgensi dan skema student loan belum mampu dijelaskan secara rasional oleh pemerintah, sehingga dalam konteks ini wacana kebijakan student loan perlu ditinjau kembali terkait kelayakan penerapan yang didasarkan pada kondisi sosial budaya bangsa Indonesia secara utuh. Tidak menutup kemungkinan bahwa dengan adanya kredit pendidikan dapat menyebabkan kenaikan biaya pendidikan tinggi dan pengurangan beasiswa pendidikan di tahun selanjutnya.

Jika memang wacana student loan sulit untuk ditolak, maka skema yang ditawarkan tidak boleh merugikan dan menghilangkan esensi dari pendidikan itu sendiri, karena student loan disediakan bagi mahasiswa dalam kondisi yang sulit (buffer). Di samping itu, otonomi pengelolaan yang diberikan kepada PT agar dapat secara bebas mengatur dirinya sendiri pun masih mengalami berbagai macam polemik.

Maka, kami dari Aliansi BEM Seluruh Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional dengan mengadakan aksi hari ini dengan membawa empat tuntutan:
1. Menuntut pemerintah untuk segera menjamin Wajib Belajar 12 tahun di seluruh wilayah di Indonesia dengan payung hukum yang jelas

2. Mendesak pemerintah untuk mematuhi amanat konstitusi untuk mengalokasikan dana APBN maupun APBD sebesar 20% untuk pendidikan

3. Menolak mekanisme student loan yang tidak memihak pada rakyat

4. Menuntut pemerintah melakukan revisi UU Dikti terkait dengan otonomi pengelolaan perguruan tinggi

Penulis adalah Koordinator Wilayah BEM se-Jabodetabek dan Banten Aliansi BEM Seluruh Indonesia

LMND Siap Memperingati Hari Buruh Internasional 2018 Bersama Gerakan Buruh Dan Rakyat Lainnya

0

Oleh : Raden Deden Fajarullah

RKNews – Peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei Mendatang akan Di Peringati Oleh Organisasi atau Serikat Buruh Dan Organisasi-organisasi sektor lainnya, begitupun organisasi Mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Siap Peringati Hari Buruh Internasional dengan menggelar Demonstrasi Serentak secara Nasional.

Peringatan hari buruh Internasional tidak hanya akan diperingati oleh kaum buruh saja, LMND secara Nasional telah menyerukan kepada Internal Organisasi Dan mengeluarkan seruan terbuka menyatakan kesiapannya untuk terlibat dalam peringatan hari buruh Internasional yang jatuh pada tanggal 1 Mei mendatang.

Menurut Raden selaku Ketua Umum LMND, Mahasiswa yang tergabung dalam LMND beserta Jaringannya akan menggelar aksi demonstrasi di setiap daerah. Diantaranya di Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur Dan Maluku Utara. Menurut keterangan Raden selaku ketua umum LMND aksi yang akan digelar oleh LMND akan terpusat di Jakarta Dan melibatkan LMND Banten, Dan tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) yang akan melakukan aksi serentak di 22 Propinsi 36 kota/kabupaten dan di Hongkong.

Bukan Kali pertama bagi LMND terlibat dalam Hari Buruh Internasional, pasalnya LMND menyadari, bahwa tugas dari pemuda Mahasiswa adalah belajar. Belajar dari persoalan-persoalan rakyat sehingga persoalan-persoalan rakyat dijadikan bahan study yang llmiah untuk bersama-sama mencari jalan keluar atas situasi tersebut. Sehingga LMND meletakan persoalan rakyat sebagai Program Perjuangan LMND, sehingga tidak ada yang dapat membantah untuk terlibat didalam Mayday. Terkhusus disituasi semakin merosot dan beban derita berkepanjangan kehidupan rakyat akibat krisis Internasional dan dalam Negeri yang terus menerus ditanggung oleh rakyat Indonesia. Ditambah lagi secara khusus menjelang pilkada dan pemilu 2019, akan semakin banyak calon-calon Eksekutif maupun Legislatif memberikan tipu muslihat dan ilusi akan perubahan.

Bagi LMND, dalam Perjuangan Mayday, Mahasiswa bukan hanya sebatas bersolidaritas, tetapi terlibat bersama dalam Perjuangan, Karena permasalahan yang diterima Oleh Mahasiswa terdapat hubungan yang tidak terputus atas permasalahan klas Buruh Dan Kaum tani. Terutama semakin masifnya monopoli Lahan akibat perampasan lahan melalui segala skema Kebijakan membuat Kaum tani Di pedesaan kehilangan akses produksi, yang membuat pemuda Di desa tidak dapat mengenyam pendidikan yang disebabkan selalu meningkatnya biaya pendidikan. Begitupun kebijakan politik upah murah yang tidak bisa dilepaskan Dari banyaknya pemuda putus sekolah.

Selain itu, lulusan-lulusan Mahasiswa tidak memiliki harapan memiliki Upah layak dan jaminan pekerjaan setelah Rezim Jokowi-JK melanjutkan Pemerintahan-pemerintahan sebelumnya dengan menetapkan sederet Kebijakan seperti PP 78 yang membatasi kenaikan upah, diberlakukannya upah sektoral, tidak meratanya sistem pengupahan setiap daerah, sistem kerja Kontrak, Outsourcing, Dan Pemagangan. Begitupun serentetan Kebijakan lainnya yang menurut Jokowi sebagai jawaban atas perbaikan keadaan.

Selain itu, problem lainnya dari pemuda Mahasiswa adalah tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang tidak sebanding dengan angka kelulusan setiap tahunya, belum lagi angka putus sekolah yang disebabkan kenaikan biaya pendidikan setiap tahunnya membuat pendidikan tidak bisa diakses oleh semua orang. Ditambah lagi, bagaimana pendidikan tidak diorientasikan pada kemajuan Bangsa, dengan menjauhkan persoalan rakyat dari pembelajaran didalam kampus, begitupun mengenai kebebasan secara demokratis, Mahasiswa dilarang berorganisasi dan melakukan agenda-agenda ilmiah dalam kampus sehingga Sangat jelas orientasi dunia pendidikan Di Indonesia bukan untuk menunjang kebutuhan sosial-produksi melainkan orientasi menjadi pekerja dan siap diupah murah .

Menurut Raden, momentum peringatan hari buruh internasional haruslah diperguankan secara baik bagi gerakan mahasiswa di Indonesia untuk mempromosikan pentingnya untuk memajukan perjuangan pendidikan gratis, ilmiah Dan demokratis serta mengabdi kepada rakyat sebagai perlawanan terhadap program pendidikan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Peringatan hari buruh penting untuk mengangkat isu keterkaitannya Pendidikan, Reforma Agraria Sejati dan industrialisasi. Karena itu semua satu kesatuan yang tidak bisa diputuskan untuk merubah keadaan Indonesia.

Raden mendorong Gerakan buruh Indonesia agar terus memperkuat persatuan rakyat dan tidak meninggalkan Perjuangan reforma agraria sejati di Indonesia, Karena tanpa penghapusan monopoli tanah mustahil politik upah murah dapat di selesaikan, tanpa menghancurkan monopoli tanah mustahil pembangunan Industrialisasi Nasional dapat diwujudkan di Indonesia. Begitupun mengenai pendidikan yang ilmiah, demokratis dan pengabdi kepada rakyat sebagai pengembangan dan penunjang dari terlaksananya Reforma Agraria sejati dan Industrialisasi Nasional.(id)

Penulis Adalah Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND)

Sambut May Day Dengan Mobilisasi dan Aksi Massa Menentang Kebijakan Pemerintah

0

Hari Buruh Internasional (May Day) 2018

Oleh : Rudi HB. Daman

RKNews – Front Perjuangan Rakyat (FPR) memastikan akan melakukan mobilisasi aksi dan kampanye massa untuk memperingati Hari Buruh Sedunia, 1 Mei 2018 (May Day). Momentum bersejarah dalam tradisi berjuang klas buruh dan rakyat tertindas di seluruh dunia melawan klas penghisap dan penindas. Perjuangan tanpa kenal menyerah oleh jutaan klas buruh yang telah memberikan inspirasi tiada terkira. Keteguhan sikap, pengorbanan, serta disiplin baja dalam perjuangan yang bergelora membuahkan hasil yang dapat dinikmati oleh rakyat di seluruh penjuru dunia hingga saat ini. Salah satu kemenangan besar yang diraih adalah penetapan jam kerja bagi buruh, 8 jam sehari dan 40 jam seminggu (lima hari kerja).

1 Mei 2018 juga menjadi momentum istmewa 10 tahun perjuangan FPR menentang 3 musuh rakyat; imperialisme, feodalisme, dan kapitalis birokrat. FPR mengkoordinasikan mobilisasi dan aksi massa di luar negeri, yakni Hong Kong dan 21 (dua puluh satu) propinsi di Indonesia: DKI Jakarta, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku Utara, dan Papua Barat. Puncak aksi massa akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 1 Mei 2018 yang berpusat di Istana Negara, Jakarta dan secara serentak di tiap kota/kabupaten dan luar negeri.

Menjelang 1 Mei 2018, FPR juga melaksanakan berbagai kegiatan melalui kerjasama dengan berbagai organisasi sektoral anggota FPR ataupun jaringan organisasi lainnya. Edukasi massa, dialog, seminar, aksi piket, penyebaran selebaran menjadi rangakain kegiatan dalam rangka memperkuat semangat dan kesadaran massa luas tentang pentingnya perjuangan klas buruh, kaum tani, dan rakyat tertindas lainnya dalam momentum May Day 2018.

FPR telah menetapkan tema kampanye May Day tahun 2018 adalah Galang Persatuan Rakyat, Lawan Kebijakan dan Tindasan Fasis Rezim Jokowi-JK Boneka Imperialis Amerika Serikat.

Tema ini mendasarkan pada kondisi klas buruh, kaum tani, dan rakyat di berbagai sektor lainnya yang terus mengalami kemerosotan ekonomi, politik, militer dan kebudayaan akibat dominasi dan belenggu Imperialisme dan feodalisme melalui pemerintah yang berkuasa saat ini. Imperialisme AS terus melipatgandakan penindasan dan penghisapan terhadap rakyat di seluruh negeri demi bertahan hidup dari derita krisis over produksi dan kapital yang tak terpulihkan.

Rezim Jokowi-JK terus melahirkan kebijakan karpet merah, dan jalan mulus bagi kepentingan bisnis kapitalis monopoli internasional (imperialis). Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) terus digulirkan hingga 16 jilid yang menjadi payung seluruh skema neoliberal di Indonesia. PKE jilid IV telah melahirkan PP No. 78/2015 tentang Pengupahan untuk memastikan politik upah terus berjalan. Sejak diterapkan, kini upah buruh pada setiap tahunnya hanya naik rata-rata 8 persen. Klas buruh dan pekerja lainnya mengalami defisit yang semakin tajam karena kenaikan upah tidak sebanding dengan kenaikan harga kebutuhan pokok yang sangat tinggi dan cepat.

Skema Labour Market Flexibility (fleksibilitas pasar tenaga kerja) berupa kontrak jangka pendek, outsourching, dan pemagangan terus diperkuat untuk memastikan keuntungan super bagi imperialis dan borjuasi besar komparador. Skema ini merampas hak klas buruh atas kepastian kerja dan kesejahteraan. Pemagangan Nasional meningkatkan keuntungan bagi pengusaha karena mengurangi pengeluaran untuk upah buruh (merampas upah). Dengan skema ini, buruh (magang) bekerja dengan beban yang sama dengan buruh (tetap), namun hanya diberikan upah (uang saku) sekitar 60 – 70% dari upah minimum.

Rezim Jokowi juga terus mengintensifkan perampasan tanah lebih sistematis melalui program Reforma Agraria Palsu. Program bagi-bagi sertifikat dan perhutanan sosial sesungguhnya melegitimasi perampasan dan monopoli tanah yang semakin luas dan sama sekali tidak mengatasi ketimpangan penguasaan tanah. Sebaliknya, semakin menjerat kaum tani dalam skema perampasan tanah, dan melahirkan buruh tani ataupun pengangguran di perdesaan. Kondisi ini semakin memperburuk krisis di Indonesia.

Pada momentum May Day tahun ini, gerakan buruh dan rakyat Indonesia juga akan dihadapkan dengan kontestasi elektoral; Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019. Kontestasi seperti ini berpotensi menyeret klas buruh dalam politik praktis dukung-mendukung calon, ilusi janji perubahan nasib buruh, gesekan horizontal di kalangan gerakan buruh, ataupun langkah praktis membangun kekuatan alternatif sebagai pembanding bagi politik penguasa saat ini.

FPR menegaskan bahwa fokus perjuangan politik klas buruh dan rakyat Indonesia saat ini adalah mengintensifkan perlawanan terhadap seluruh kebijakan dan tindasan fasis yang menyengsarakan klas buruh, dan kaum tani serta rakyat tertindas lainnya. Sedangkan tuntutan utamanya adalah menuntut perbaikan upah bagi klas buruh, menentang program reforma agraria palsu dan wujudkan reforma agraria sejati sebagai dasar  bagi terbangunnya industrialisasi nasional yang kuat dan mandiri untuk terciptanya keadilan dan kesejahteraan sejati seluruh rakyat Indonesia. Tuntutan ini menjadi dasar bagi persatuan politik perjuangan rakyat Indonesia.

Peringatan Hari Buruh Internasional adalah momentum perjuangan seluruh rakyat tertindas dan terhisap di Indonesia. Oleh karena itu, pada peringatan May Day 2018, Front Perjuangan Rakyat (FPR) menyerukan kepada seluruh klas buruh dan rakyat Indonesia agar terus memperkuat dan memperluas persatun serta mengintensifkan perlawanan dengan gegap gempita melancarkan aksi-aksi dan mobilisasi massa seluas-luasnya menentang semua kebijakan yang menindas dan menghisap serta menyengsarakan rakyat secara ekonomi, politik dan kebudayaan.(Id)

MayDay2018
10ThFPR

Jakarta, 23 April 2018

Penulis adalah Koordinator Umum Front  Perjuangan Rakyat (FPR)

Popular Posts

My Favorites

Said Iqbal: KSPI Mendukung Mogok Kerja Awak Mobil Tangki Pertamina

RKNews.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendukung rencana mogok kerja Awak Mobil Tangki (AMT) Pertamina Patra Niaga Depot Plumpang yang selama ini mendistribusikan...