Beranda Ekonomi STN: Cara Gagal Ketika Mau Menuju Swasembada Pangan Sementara UU Pokok Agraria...

STN: Cara Gagal Ketika Mau Menuju Swasembada Pangan Sementara UU Pokok Agraria Tidak Dijalankan

259
0
BERBAGI
alterntif text

RadarKotaNews – Swasembada pangan adalah mampu menciptakan pangan itu sendiri dan mampu membagikan ke tempat lain. Ketahanan dalam mempertahankan memenuhi rakyat sendiri.

Begitu di katakan Ketua Umum Serikat Tani Nasional (STN), Ahmad Rifai dalam diskusi publik “NGOPI NGERUMPI” ke-30 bertajuk
“Swasembada Pangan Sebuah Ilusi?” yang di gelar oleh Komite Nasional Rakyat Indonesia Menggugat (Komnas RIM) di Sekretariat ILEW Jalan Veteran 1, Gambir, Jakarta, Selasa (08/05)

Sambung Rifai menjelaskan, Sejak soekarno saat peletakan batu pertama IPB bahwa pertumbuhan jiwa rakyat indonesia bertambah sehingga menegaskan satu hal bagaiman bangsa Indonesia mencapai intensifikasi di lahan basah dan lahan kering serta seleksi dan memilih bibit bibit yang baik dan dilanjutkan dengan pembibitan.

Artinya kata dia, bahwa soal swasembada pangan menjadi kerisauan kita yang haruss dibangun saat orba adanya trilogi sehingga ada pertentangan dan menghilangkan kebebasan petani sehingga secara filosofis pemerintah Jokowi JK adanya niat baik dengan Trisakti dan nawacita ini menuju ke kedaulatan pangan.

Pasalnya, Trisakti yang didengungkan saat ini memisahkan seperti ikan dan airnya, ini bombastis susah untuk dicapai soal bagaimana kedaulatan pangan dan swasembada pangan. Pemerintah menyerahkan 1,4 jt hektar dipapua untuk menanam jagung itu merupakan tidak sesuai dan kandas, adanya membentuk satgas pangan saat ada gejolak pangan tetapi ini merupakan ilusi artinya bahwa pemerintah mau menekan harga mendrop beras ke tingkat polsek dan koramil.

“Ini suatu cara gagal ketika mau menuju swasembada pangan perlu sesuai denga undang undang pokok agraria bahkan UU pokok agraria tidak dijalankan.”katanya

Oleh karna itu Rifai mengajak, hal tersebut bisa dicek kejanggalan program swasembada pangan dengan adanya ketimpangan dimana orang kaya kuasai beberapa hektar. Kita seharusnya mendirikan koperasi dan mendirikan kembali ke filosofis swasembada pangan itu sendiri jangan melanggar UU Pokok Agraria.

Sementara, soal Agraria luasan lahan di Indonesia ini karena lembaga pemerintah pun belum ada data yang valid baik itu Bulog dan kemendag. Berapa sebenarnya kabutuham masing masing membutuhkan swasembada pangan yang ada, data tersebut kami tidak bisa sebutkan yang valid.

“Hari ini nilai tukar petani kita turun terus karena negara indonesia ini belum memenuhi kebutuhan dasar. Misal gas naik bea pendidikan naik, maka berapa hasil dari petani hanya memenuhi kebutuhan dasar tersebut.”ungkapnya.(Dirga)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here