Beranda Nasional Soal Jaminan Pensiun, Fadli Zon Janji Desak Ke Jokowi

Soal Jaminan Pensiun, Fadli Zon Janji Desak Ke Jokowi

0
BERBAGI

Radarkotanews.com – Terkait permasalaha Jaminan Pensiun, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Gerindra Fadli Zon, menyindir kinerja pemerintah yang dianggapnya tidak jelas dalam mengatur perekonomian negara.

Hal itu disampaikan oleh Fadli Zon saat menerima perwakilan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang dipimpin langsung oleh Presiden KSPI Said Iqbal di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (17/06/2015).

Menurut Fadli Zon, ketidak jelasan pemerintah dalam mengatur perekonomian menjadi salah satu penghambat lambatnya jaminan pensiun urung dijalankan.

“Kita sama – sama memaklumi saja, karena saat ini ekonomi kita sangat kurang jelas. Apalagi dalam pemerintahan yang sekarang ini sangat tidak jelas mengatur perekonomian negaranya.”Kata Fadli Zon dalam pertemuan tersebut.

Selain itu, Fadli Zon juga menyindir soal banyaknya program ekonomi pemerintah yang terlalu banyak dengan khayalan tinggi.

“Ironisnya memang pemerintah tetap sangat optimis dengan figur-figur ekonomi makronya. Padahal capaian dalam kuartal pertama saja tidak sesuai dengan target pemerintah.” Bebernya.

Untuk itu, usai menerima perwakilan KSPI, Fadli Zon pun menyatakan sikapnya jika pihaknya sangat mendukung adanya program jaminan pensiun yang didesak oleh KSPI untuk dijalankan.

“Kita sangat mendukung hal ini, dan kita akan berusaha perjuangkan hal ini dengan kementerian terkait, saya juga bisa nantinya dengan presiden.” Tegasnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Presiden KSPI Said Iqbal juga menyatakan jika pemerintah yang saat ini dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi terlalu lamban dalam bertindak. Terlebih, dalam membuat kebijakan untuk rakyatnya.

“Untuk jaminan pensiun, harusnya presiden sudah menandatangani, tapi sampai saat ini belum ditanda tangani.” cetusnya.

Said Iqbal pun berharap, dengan dilakukannya pertemuan KSPI dengan Wakil Pimpinan DPR RI. Nantinya akan ada kejelasan terkait permasalahan jaminan pensiun.

“Kita berharap melalui DPR ada sikap tawar menawar dengan pemerintah.”Ungkapnya.

Said Iqbal pun menegaskan, jika pihaknya tidak akan larut lebih jauh dalam permainan pemerintah dalam persoalan jaminan pensiun. Pihaknya tegas dengan tuntutan manfaat jaminan pensiun 60 persen dari gaji terakhir.

Menurutnya, jika pemerintah tetap mengabaikan tuntutan tersebut. Pemerintah telah dianggap melanggar konstitusi dan tidak pro kepada rakyat.

“Kalau jaminan pensiun tidak dijalankan pada 1 juli 2015, maka sesungguhnya pemerintah telah melanggar konstitusi, terlebih Presiden.” Tegas Said Iqbal.(Idea)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here