Sengsarakan Buruh, KSPI Desak Pemerintah Cabut Upah Khusus Padat Karya

Jakarta, Radarkotanews.com – Kebijakan pemerintah menerapkan Upah Khusus Padat Karya telah menyengsarakan kaum buruh, tertutama di sektor tekstil dan garmen. Hal tersebut ditegaskan oleh Vice Presiden KSPI yang juga Ketua umum Serikat Pekerja Nasional (SPN) Iwan Kusmawan.

Lebih lanjut Iwan menegaskan, “Kebijakan upah khusus tersebut membuat buruh hidup jauh dibawah kelayakan, karena menerima upah dibawah ketentuan Upah Minimum yang berlaku baik Upah Minimum Propinsi atau Kabupaten.”

Kebijakan tersebut hanya akal-akalan demi, kepentingan pengusaha hitam yang beroperasi di Indonesia. Betapa ironis jika perusahaan-perusahaan yang mengerjakan order pakaian/celana terkenal dunia namun memberlakukan upah murah bagi pekerjanya.”tegas Iwan melalui siaran persnya di Jakarta, kamis (28/04).

Karenanya, pada momentum mayday kali ini, KSPI mendesak pemerintah menghapus kebijakan yang menyengsarakan kaum buruh di sektor padat karya.

Kebijakan tersebut telah melanggar spirit UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan dan penghasilan yang layak  bagi diri dan keluarganya.

Kebijakan Upah khusus padat karya juga melanggar UU Ketenagakerjaan No 13/2003, yang mengamanahkan upah minimum di terapkan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak.

“Selain akan terus melakukan aksi unjuk rasa, kami akan melakukan gugatan Judicial Review serta membawanya dalam sidang ILO di Genewa bulan depan,” tegas Iwan Kusmawan. (fk)