Seleksi Buruk Capim KPK, Pemberantasan Korupsi di Indonesia Dalam Ancaman

KPK

Kami Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (MARS) Sulawesi Selatan menyatakan sikap :

Tuntutan Utama:
1. Mendesak Presiden RI Joko Widodo untuk “MEMBEKUKAN TIM SELEKSI
CAPIM KPK dan MEMBATALKAN 20 CAPIM YANG DITETAPKANNYA”.

2. Mendesak Presiden RI Joko Widodo untuk segera membentuk Tim Seleksi
CAPIM KPK yang baru, dan lebih berintegritas serta bebas dari segala konfik kepentingan.

3. Mendesak Presiden RI Joko Widodo memerintahkan Kapolri untuk tidak
melanjutkan proses hukum upaya kriminalisasi terhadap anggota Koalisi Kawal Capim KPK yaitu : Adnan Topan H, Asfinawati, dan Febri Diansyah

4. Menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu padu Selamatkan
KPK dari segala bentuk pelemahan KPK.
Atau Setidak-tidaknya, Jika Tuntutan Utama di atas tidak dapat dilaksanakan karena hambatan teknis hukum, maka Kami mendesak Tuntutan Alternatif Kedua, sebagai berikut:

1. Mendesak Presiden RI Joko Widodo untuk mencoret nama-nama Calon
Pimpinan KPK yang punya rekam jejak yang buruk dalam hal pemberantasan
korupsi dan tidak patuh melaporkan LHKPN.

2. Mendesak Kepada panitia seleksi pimpinan KPK agar transparan dan akuntabel kepada rakyat Indonesia terkait proses seleksi yang telah dilaksanakannya.

MASYARAKAT ANTI KORUPSI (MARS) SULSEL

Makassar, Jum’at 30 Agustus 2019

ACC-Sulawesi, LBH Makassar, LBH Pers Makassar, SPAK Sulsel , PeRAK Institute, AJI Makassar, Institutet of Community Justice (ICJ) Makassar, Dewi Keadilan, KPI Sulsel, Walhi Sulsel, KontraS Sulawesi, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Sulsel, FOSIS UMI, LPMH Unhas, YASMIB Sulawesi, JAMPER Sulsel, FISIP UNISMUH, LSKP, PERDIK, FORHATI SULSEL, MASIKA ICMI Sulsel, FPMP, SP-AM, YLK SULSEL, PERTUNI Makassar, FIK Ornop Sulsel, LBH Apik Makassar, LPA Sulsel