Beranda Nasional Selamatkan Pelabuhan Nasional Save JICT – Koja

Selamatkan Pelabuhan Nasional Save JICT – Koja

0
BERBAGI

RadarKotaNews – Sejumlah massa melakukan aksi unjuk rasa di Depan Gedung Kementerian BUMN RI Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat, mereka mengatasnamakan diri dari Serikat Pekerja PT. Jakarta International Container Terminal, Senin (17/12/18).

Mereka meminta kepada Presiden RI BPK. Ir. H. Joko Widodo untuk menyelesaikan masalah Awak Mobil Tangki (AMT) Pertamina, terkait 1095 Awak Mobil Tangki Pertamina yang ter PHK secara masal dan upah lembur yang belum dibayarkan.

Dalam aksi tersebut para pekerja JICT – Koja mengkritisi perpanjangan kontrak pelabuhan petikemas terbesar di Indonesia JICT – Koja (2015 – 2038) kepada Hutchison Hongkong yang terbukti melanggar UU (Audit investigatif RI)

Sekjend Serikat Pekerja JICT, Firmansyah Sukardiman menyebut menejemen Pelindo II era RJ Lino tidak pernah memasukan rencana perpanjangan sebagai rencana kerja dalam rencana panjang perusahaan (RJPP) dan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP). Selain itu tidak ada informasi terbuka kepada pihak pemangku kepentingan sejak 2014.

“Perpanjangan kontrak JICT – Koja tanpa izin konsensi pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan,”katanya

Disisi lain, mekanisme pemilihan mitra Hutchison sarat penyalahgunaan wewenang dan manajemen JICT – Koja mengesampingkan opsi pengelolaan kedua pelabuhan petikemas secara mandiri.

Atas pelanggaran UU tersebut, BPK RI menyebut negara rugi hampir Rp. 6 trilyun.

Menurut Firmansyah, pengelolaan pelabuhan nasional JICT – Koja yang berdampak kepada hajat hidup rakyat Indonesia harus berlandaskan semangat konstitusi bukan liberalisasi asing yang membahayakan kedaulatan dan hilangnya potensi ekonomi nasional.

Dampak sosial liberalisasi asing di pelabuhan tidak kalah terpuruk. Pekerja yang membangun produktivitas sehingga menjadikan pelabuhan peti kemas JICT terbaik di Asia malah di PHK massal dan pola outsourcing yang melanggar aturan pun subur dipelihara.

“Asing leluasa melakukan Pemberangusan halus dan kasar kepada pekerja yang mengkritisi buruknya pengelolaan pelabuhan serta pemenuhan asas keadilan.”tukasnya

Secara proposional Firmansyah mengatakan bahwa pekerja pelabuhan adalah garda terdepan penjaga kedaulatan negara dan amanat konstitusi.

Saat ini Firmansyah menilai, baik pemerintah dan aparat penegak hukum terkesan berlarut larut dalam menyelesaikan kasus yang duduk permasalahannya sudah terang benderang ini.

Apalagi kata dia, Hutchison terus abai dan memaksakan perpanjangan kontrak berjalan di JICT dan Koja tanpa alas hukum.

Karna itu kami Serikat Pekerja JICT menuntut pemerintah dan aparat penegak hukum agar :

Pertama, Bersikap atas nama hukum Indonesia atas nama kejahatan kasus korupsi kontrak JICT – Koja. Negara tidak boleh kalah dengan manuver dan pelanggaran aturan oleh asing di pelabuhan nasional.

Kedua, Kembalikan JICT – Koja ke pangkuan Ibu Pertiwi karena SDM, sistem dan peralatan SDH mumpuni. Silahkan Hutchison berinvestasi di pelabuhan lain yang belum tergarap, bukan pelabuhan mapan dan untung seperti JICT – Koja yang kontraknya berakhir 2019.

“Kami mengajak seluruh komponen bangsa bersama – sama selamatkan aset strategis nasional Pelabuhan JICT – Koja untuk massa depan Indonesia yang lebih baik.”pungkasnya.(adrian)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here