Beranda Hukum RJ Lino Sedang Melakukan Upaya Kejahatan Lain Terhadap Kasus Korupsi

RJ Lino Sedang Melakukan Upaya Kejahatan Lain Terhadap Kasus Korupsi

0
BERBAGI

Jakarta, Radarkotanews.com – Eks Direktur Utama PT. Pelindo II, Richard Joost (RJ) Lino melakukan upaya praperadilan atas statusnya sebagai Tersangka oleh KPK dalam kasus pengadaan unit crane Quay Container Crane (QCC) tahun 2010 yang dilakukan tanpa lelang alias penunjukan langsung kepada perusahaan China Wuxi Hua Dong Heavy Machinery (HDHM) di tiga pelabuhan, yaitu pelabuhan Panjang Lampung, Palembang, dan Pontianak Kalimantan Barat.

Atas audit BPK pada 5/12/2015, pengadaan tiga unit QCC Twin Lift untuk Pelabuhan Panjang, Palembang, dan Pontianak tidak sesuai ketentuan dan terdapat kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar USD 777.700.

Menurut Kajian Tim Hukum Badan Relawan Nusantara (BRN) Ali Zubeir Hasibuan, terhadap upaya praperadilan yang dilakukan oleh RJ Lino melalui kuasa hukumnya adalah Upaya melindungi Kejahatannya Yang telah dilakukan di BUMN.

Menurut hukum acara pidana dan UU 46/2009 Pengadilan Tipikor. Dirinya melihat upaya praperadilan tersebut merupakan sebuah upaya kejahatan lain yang dilakukan oleh RJ Lino melalui kuasa hukumnya untuk mengaburkan kasus korupsi yang dilakukannya.”ungkap Ali Zubeir Hasibuan lewat pernyataan sikapnya kepada awak media di jakarta, sabtu (9/1/2016).

Sebagai Tim Hukum BRN Ali Zubeir Hasibuan, akan terus memantau dan mengawasi kasus korupsi eks Dirut PT. Pelindo II RJ Lino dan menekankan Majelis Hakim PN Jakarta Selatan untuk menolak atau tidak memenangkan praperadilan yang dilakukan RJ Lino, agar tidak mengulangi preseden buruk dalam Peradilan Indonesia.

Sementara Serikat Pekerja JICT menilai perpanjangan kontrak JICT melanggar UU 17/2008 tentang Pelayaran dan aturan mengenai izin prinsip yang dikeluarkan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno. RJ Lino tanpa sepengetahuan Menteri BUMN memberikan izin perpanjangan kontrak JICT kepada perusahaan Hongkong Hutchison Port Holdings (HPH) tanpa izin prinsip dari Menteri BUMN yang potensi kerugian negaranya 36 triliun.

Lanjut Ali Zubeir, dirinya mendukung SP JICT yang aktif membela hak tenaga kerja dan turut bersama membela kepentingan nasional yang membongkar kejahatan korupsi di JICT Pelindo II. dan harapan kita bersama menjadi contoh bagi Serikat Pekerja BUMN lain untuk melakukan hal yang sama untuk kepentingan nasional.

Menurutnya, Dalam Pasal 77 KUHAP  UU 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengatur tentang praperadilan menyebutkan bahwa syarat praperadilan diantaranya mengenai subjek hukum sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan yang dilakukan oleh penyidik.

Atas dasar hal tersebut diatas Maka Kami Badan Relawan Nusantara (BRN) Menyatakan :
1. Bahwa Upaya Praperadilan yang dilakukan Oleh RJ Lino melalui Kuasa Hukumnya Merupakan Tindakan Melindungi Kejahatan yang Dilakukan RJ Lino di PELINDO II.
2. Kami Meminta Kepada Seluruh Pihak untuk Menjaga Martabat dan Kewibawaan Pengadilan, dari Upaya Perbuatan Melindungi Kejahatan yang Merugikan Negara yang menyengsarakan Seluruh Rakyat Indonesia. Agar tidak terjadi lagi Putusan Seperti yang dilakukan oleh Majelis Hakim Hakim Parlas Nababan.
3. Kami Menyerukan Kepada seluruh Elemen bangsa, Untuk terlibat Aktif dalam menyelamatkan Aset Nasional Agar Tidak Terjadi Lagi Kejahatan Seperti yang dilakukan RJ LINO.(SA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here