Beranda Politik Reklamasi Merupakan Penghianatan Terhadap Sumpah Jokowi

Reklamasi Merupakan Penghianatan Terhadap Sumpah Jokowi

0
BERBAGI

Radarkotanews.com, Jakarta – Deputi Bidang Pengelolaan Pengetahuan KIARA, Parid Ridwanuddin menilai penggantian MenKo Maritim dari DR. Rizal Ramli ke Luhut Binsar Panjaitan itu mengisaratkan, bahwa persoalan reklamasi ini pada tahap awal akan ditarik ke titik nol lalu pelan-pelan itu akan di geser posisi yang kanan artinya itu akan di lanjutkan.

“Ini kita tangkap ‘isyarat’ terkait pergantian itu, bahwa semangat atau ruh rezim saat ini adalah investasi, artinya ketika ada peraturan keputusan yang di tambah atau mengganggu investasi maka itu akan di tinjau ulang, Misalnya pertama, Peraturan deregulasi kedua, ada ribuan peraturan daerah di cabut karna dianggap menghambat iklim investasi tersebut. Nah begitu juga dengan pergantian ini kita menganggap ada kesan kesana,”ujar Parid dalam konfrensi pers yang bertajuk “Menyikapi Resuffle Menko Maritim” di gedung YLBH Jakarta, jumat (29/07/2016).

Sambung Parid, Tuntutan kami dari koalisi masyarakat sudah jelas bahwa Jokowi selaku Presiden indonesia dan Luhut Binsar Panjaitan sebagai pembantu presiden tentu bertindak sabagai seorang negarawan, artinya bahwa reklamsi di teluk jakarta tidak boleh diteruskan harus di hentikan, reklamasi sendiri seperti kita ketahui bahwa di dalamnya ada praktek korupsi, ada praktek perusakan lingkungan, ada praktek pemiskinan masyarakt sipil, pelanggaran hak konstitusional masyarakat sipi dll, ada banyak pelanggaran di situ, artinya, Parid menilai, kalau keputusan ini di cabut dan di lanjutkan kembali maka Jokowi dan Luhut Binsar Panjaitan bukan seorang negarawan melainkan perpanjangan tangan korporasi.

Selanjutnya ini penting menurut Parid, harus ia ulang-ulang, dirinya masih ingat bahwa Jokowi bersumpah akan menjadikan Indonesia menjadi poros maritim dunia, bersumpah yang harus selalu dirinya ingat, pasalnya, reklamasi itu sesungguhnya merupakan penghianatan terhadap sumpah Jokowi yang tidak akan menghubungi laut atau menghubungi teluk.

Sekali lagi tambah Parid, bahwa reklamasi itu merupakan bentuk penghianatan yang paling nyata terhadap sisi maritim yang pernah di gaungkan Jokowi, Artinya kalau reklamsi dilanjutkan maka sumpah yang pernah di sampaikan jokowi saat di lantik presiden RI itu hanya akan menjadi sampah.

Sementara di tempat yang sama, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta), Tigor Hutapea menantang Menko Maritim Jend (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan untuk berpihak kepada keberlangsungan dan perlindungan lingkungan teluk jakarta, berpihak kepada kehidupan nelayan teluk jakarta dan tidak berpihak kepada pengusaha/pengembang reklamasi. Hal lni sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi agar reklamasi tidak merusak lingkungan, melindungl nelayan dan tidak diatur oleh pengembang.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here