Raport KPK Kebakaran, Namun Tetap Naik Kelas

 

RadarKotaNews – Presedium Mabes Anti Korupsi (MAK) Rahman Latuconsina, SH. Menilai rencana hak angket DPR-RI melaporkan kinerjanya terkait investigasi KPK terhadap Presiden Jokowi sebelum diparipurnakan pada akhir bulan ini, analogi-nya seperti melaporkan raport KPK yang ‘kebakaran’.

“Beberapa temuan pansus mengharuskan Nilai dibawah rata-rata alias merah untuk diberikan ke KPK.”terang Rahman.

Namun yang menarik disini kata dia, belum lagi Jokowi menerima laporan Pansus dan memberikan Pandangannya, KPK dengan jumawa sudah mengatakan bahwa akan naik kelas. Melalui juru bicaranya, KPK di berbagai media mengatakan yakin bahwa Jokowi tetap pada Komitmennya akan mendukung Pemberantasan Korupsi dan memperkuat KPK.

Padahal lanjut Rahman, bisa saja temuan Pansus dengan beberapa catatan penting tentunya, akan menjadi perhatian Presiden Jokowi. Terkait Pemberantasan Korupsi yang lebih baik lagi tentunya.

“Lembaga Anti Rasuah KPK seharusnya bukan anti kritik. Karena dengan kewenangan yang unlimited ‘subyektifitas’ bisa saja terjadi.”tegas Rahman.

Menurut dia, pada negara-negara maju dan berkembang mereka juga punya institusi sekelas KPK, namun mungkin tidak se-Paripurna KPK kewenangannya. Walau ada beberapa Negara yang sama, memberikan wewenang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan.”Malah terkait temuan Pansus atas kinerja KPK yang jeblok KPK malah PD (baca: Percaya Diri_red) untuk naik kelas dan di perkuat atau ditambah kewenangannya.”

Rahman berharap, Semoga Presiden Jokowi bisa secara Objectif melihat temuan pansus, karena sesuai fungsinya DPR melakukan Check and balance, serta control dan super visi.

“Jika KPK harus naik kelas dengan beberapa catatan demi untuk perbaikan Pemberantasan Korupai kedepannya, mungkin itu akan lebih baik.”pesan Rahman.(fy)