Beranda Hukum Putri Kanesia : Revisi KUHP Dan UU TNI-Polri Harus Segera Dilakukan

Putri Kanesia : Revisi KUHP Dan UU TNI-Polri Harus Segera Dilakukan

0
BERBAGI

Radarkotanews.com – Revisi KUHP dan UU TNI-Polri harus segera dilakukan.
Selama Juni 2014-mei 2015 ada 84 kasus penyiksaan, 274 korban.”Beber Putri, “Korban kebijakan hukum cambuk
Jawa, sumatra dengan kekayaan alam/perkebunan, papua, aceh dengan qonun.

“Keterlibatan aparat dalam perlindungam Sumber Daya Alam (SDA) juga harus menjadi perhatian pemerintah karena kerap bersinggungan dengan publik.”Kata Kepala divisi advokasi hak sipil dan politik KontraS, Putri Kanesia dalam diskusi yang bertajuk “Peningkatan Peran Negara Untuk Pencegahan, Penghentian Praktik Penyiksaan Dan Perlindungan Bagi Korban” di Hotel Ibis Tamarin Jakarta pusat, kamis (25/06).

Menurutnya, Ada 35 kasus yang dilakukan oleh aparat kepolisian, diikuti oleh sipir tahanan, TNI atas praktek brutal pada wilayah rawan konflik, praktek rawan cambuk diaceh.

Selain itu, Kekerasan/penyiksaan dan praktek. Hukuman mati ada korelasi yang sangat kuat.”Sementara,
Ruang penyelidikan/penyidikan Polri terbuka lebar untuk terjadinya penyiksaan.”

Pada kasus JIS yang ditangani kontras juga sangat menarik karena diwarnai dengan adanya tersangka pelaku yang gantung diri namun kontras menemukan adanya luka lebam.”Tuturnya.

Dengan adanya isu begal, polisi juga sepertinya ingin bergerak cepat namun dengan upaya respon minimalis.
Begitupun dengan kasus rekayasa kejahatan, tindakan balas dendam.
“KontraS membuka diri untuk saling bertukar informasi dengan pihak polri.”Pesan Putri.(Id)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here