Beranda Hukum Puan Maharani, Jokowi Dan Korupsi

Puan Maharani, Jokowi Dan Korupsi

0
BERBAGI

RadarKotaNews – Pada sidang Korupsi E-KTP Kamis (22/3) dengan Agenda sidang Mendengarkan Keterangan Terdakwa, secara mengejutkan Setya Novanto menyebutkan bahwa Puan Maharani dan Pramono Anung ikut menikmati aliran uang haram Project E-KTP yang merugikan Negara 2,3T.S Sontakhal ini membuat geger, dan membuat kubu PDIP kebakaran jenggot.

Hal tersebut dikatakan Presedium Masyarakat Bersama Anti Korupsi (MAK), Rahman Latuconsina, SH. di Jakarta, Kamis (29/03).

Lebih lanjut menurut Rahman, Keterangan Novanto memang secara Hukum harus diuji, harus berdasarkan Fakta dan Data. Namun demikian hal tersebut, terlanjur menimbulkan kegaduhan diruang publik. Apa lagi secara membabi-buta para elite dan politisi PDIP masing-masing membuat bantahan atas apa yang dituduhkan Novanto. Maklum, kali ini yang diserang “Putri Mahkota” yang juga merupakan ikon Partai berlambang Banteng tersebut.

Disisi lain Puan merupakan Pembantu Presiden, dengan Posisi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Tentu issue Korupsi yang menerpa dirinya amat tidak sedap didengar. “Kementrian yang dipimpinnya merupakan ujung tombak, keberhasilan Program Revolusi Mental, yang menjadi bancakan Kampanye Jokowi pada Pilpres Tahun lalu.
Jadi sangat tidak elok, jika menterinya terindikasi Korupsi, walaupun belum terbukti.”katanya.

Pada kesempatan lain, Jokowi memang coba bersikap legowo, hal ini perlu, demi menjaga citra beliau sebagai sosok Presiden. Namun penekanan Jokowi pada Harus berdasarkan bukti yang Kuat, seakan mengisyaratkan agar KPK menela’ah betul Keterangan Novanto.

“Jika Novanto bisa membuktikan keterlibatan Puan, maka jelas ini akan menjadi buah simalakama bagi Jokowi.“tegas Rahman.

Namun Rahman berkeyakinan, tidak mudah Novanto membuktikan keterlibatan Puan, seperti Novanto sulit mendapatkan JC (Justice Colaboratore_red) dari KPK.

Rahman tidak mengatakan bahwa sosok Puan merupakan putri mahkota yang harus dijaga marwahnya, namun hari ini Kita harus melihat kepentingan Jokowi dan PDIP pada kontestasi Politik 2019, bukan tidak mungkin hal ini akan menjadi sandungan Jokowi dan PDIP.

“Jadi biarkan saja Novanto dengan kesaksiannya, Puan dan Elite PDIP dengan bantahannya, tentu Publik juga berhak dengan penilaiannya“.pesan Rahman.(fy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here