PRD: Inilah Tiga Hal Penting Dalam Resolusi Penyelesaian Papua

RadarKotaNews – Resolusi penyelesaian masalah Papua tersebut adalah hasil dari Musyawarah Besar (Mubes) yang dilaksanakan oleh Partai Rakyat Demokratik (PRD) di Jogyakarta, tanggal 5 – 7 Agustus 2019, yang dihadiri oleh 329 orang Perwakilan Mahasiswa dan Pemuda Papua dari kota-kota besar di seluruh Indonesia.

Hal tersebut di ungkapkan Ketua Umum PRD, Agus Jabo Priyono dalam dialog dengan mengangkat thema “Bedah Resolusi Penyelesaian Konflik Papua”, di Kantor PB NU, PKC PMII DKI Jakarta, Kamis (12/9).

Lebih lanjut menurut Agus Jabo, masalah di Papua ini mengapa terus menjadi masalah laten, dan kapan saja bisa bergejolak, karena langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Pusat belum menyentuh akar persoalan, yaitu masalah kesejahteraan serta keadilan, sedangkan pola pendekatan masih menggunakan cara lama yaitu pendekatan kekuasaan.

Karena itu Agus Jabo menyampaikan tiga hal penting dalam resolusi tersebut, pertama, Bangsa dan Negara Indonesia harus mengubah cara pandang terhadap Papua, dari cara pandang Nasionalisme Teritorial, yaitu Nasionalisme yang hanya mengedepankan kesatuan teritorial semata dengan menafikan kesejahteraan hidup masyarakat yang tinggal di dalamnya, menjadi Sosio Nasionalisme dan Sosio Demokrasi, yaitu Nasionalisme yang menjunjung tinggi kemanusiaan serta demokrasi yang melindungi kepentingan masyarakat.

Kedua, Negara harus menjadikan dialog sebagai cara untuk menyelesaikan setiap persoalan yang muncul di Papua.

Ketiga, DRPP dan MRP ternyata belum menjadi alat politik yang mampu mewadahi kepentingan Masyarajat Papua, untuk itu Negara harus membentuk Dewan Rakyat Papua (DRP) sebagai lembaga legeslatif yang mewadahi unsur perwakilan Partai Politik dan Perwakilan Suku serta Marga yang dipilih secara musyawarah, sebagai kekhususan masyarakat Papua.

Ditempat yang sama Aktivis Pemuda Papua, Deklator Resolusi, Arkilaus Baho menanggapi hal tersebut, bahwa hari ini kita duduk dalam rangka membahas jalan keluar dalam bentuk resolusi, bukan lagi membedah kasus yang terjadi di Papua.

“Mengapa persoalan terus menurus muncul, karena Pemerintah Pusat dalam membangun Papua masih dengan cara pandang orang Jakarta, bukan dengan cara pandang orang Papua,”jelas Arkilaus

Sebab kata dia, Selama ini Papua terus menerus dieksploitasi, di sisi lain masyarakat Papua tersingkir dari kehidupannya tanpa ada perlindungan. Namun, untuk membangun Papua, Pemerintah harus menjunjung tinggi nilai – nilai luhur yang masih dianut oleh Masyarakat Papua, dan nilai luhur Masyarakat Papua itulah sebetulnya hakekat dari Pancasila.

“Negara harus mengakui eksistensi orang Papua dengan cara melibatkan suku dan marga dalam mengambil setiap kebijakan. Kelembagaan yang tepat untuk mewadahi aspirasi mereka adalah dengan membentuk Dewan Rakyat Papua (DRP), sebagai lembaga legeslatif.”tegas Arkilaus.

Tidak hanya itu, Aktivis Papua Kristian Madai beberkan bahwa konflik di Papua ini sudah menjadi persoalan keseharian masyarakat Papua, sejak lahir di pangkuan Ibu Pertiwi masyarakat Papua sudah dihadapkan dengan konflik, akibat dari ketidakadilan sosial.

“Mengenai konflik yang terjadi baru – baru ini adalah satu proses pembiaran yang terus menerus terjadi, sehingga memicu ledakan di Papua,”ujar Kristian.(fy)