Beranda Politik PPP: Ada Peluang Aklamasi Kalau DPR Susah Menentukan Calon Ketua Tinggal DPD...

PPP: Ada Peluang Aklamasi Kalau DPR Susah Menentukan Calon Ketua Tinggal DPD Ambil Peran

0
BERBAGI

RadarKotaNews – Anggota Fraksi PPP MPR RI Ahmad Baidowi mengatakan, kalau kita bicara ketentuan perundang-undangan MD3 sudah jelas bahwa kursi pimpinan MPR itu dalam satu paket terdiri dari anggota DPR dan dari perwakilan DPD biasanya kompoisinya 4+1.

“Dulu pernah diatur 3+2 cuma DPD minta 3 dari DPD dan 2 dari DPR kemudian di gugat di MK malah dibatalkan dan akhirnya 4+1, kalah lagi DPD itu dan kalau tidak menggugat saat itu tahun 2014 Kalau nggak salah, kalau ga menggugat komposisi masih 3+2,”kata Ahmad Baidowi
di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/7)

Menurut dia, kalau mau lempeng- lempeng saja, sebenarnya tidak perlu dikait-kaitkan, isu rekonsiliasi dengan komposisi MPR karena memang punya logikanya masing-masing dan punya aturannya masing-masing, kaitannya rekonsiliasi ga perlu juga harus bagi-bagi jabatan gitu, misalkan temen-temen meramaikan bahwa rekonsiliasi baik yang MRT atau yang lainnya seolah-olah rekonsiliasinya itu langsung merujuk pada pembagian kekuasaan.

“Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, ada orang, tokoh yang tidak diikut ikutkan tiba-tiba menentukan syarat 45-55, memang negara punya beliau, kan tidak juga, tergantung Jokowi dong, sebab beliau yang menang kalau kaitannya komposisi kekuasaan,”tuturnya.

Meski demikian, ada peluang untuk aklamasi sebenarnya, kalau misalnya DPR susah menentukan siapa jadi ketua, tinggal DPD ambil peran, dari 136 itu kekuatan tersendiri yang lebih besar jumlah anggota dari masing-masing fraksi kekuatannya dari DPR, kenapa nggak DPD jadi ketua, jadi komposisi ketua MPR nya dari DPD dan bisa dicoba kalau priode yang lalu gagal, tidak menang dan waktu itu Oso paket satunya dan Oso jadi ketua kemudian kalah sama paket yang diusulkan.

Tetapi kalau hal ini mau diambil…itu bisa saja dan di UU ga dilarang sebagai titik temu, apakah hal itu memungkinkan, dalam politik bisa saja mungkin.

Namun demikian pengalaman yang lalu komposisi yang menempatkan ketua DPD sebagai ketua MPR itu pernah kalah kalau hitung-hitungan head to head.

Kalau kemudian misalkan temen-temen gerinda berkeinginan untuk masuk dalam ketua MPR misalkan, ya tinggal didiskusikan saja, kalau cocok satu paket ya tinggal satu paket saja ga usah rame-rame tinggal di kukuhkan di sidang MPR .

Dikatakan Baidowi, memang MPR bukan seperti yang di DPR, di DPR tiap hari ada pembahasan, kalau MPR, wilayah, ranah konstitusi mau amandemen undang-undang dasar dari tahun 2009 sampai sekarang diusulkan, ga sukses juga, belum pernah ceritanya, bahkkan mungkin sebelumnya, amandemen undang-undang terakhir setelah Amin Rais, Hidayat Nur Wahid, Taufik Kiemas, Zulkifli Hasan itu ga ada lagi.

Menurut Baidowi, tugas yang menjadi domain MPR yang dikerjakan, misalkan yang paling konkrit yang diprogram legislasinya adalah revisi atau amandemen terhadap undang-undang dasar ’45, ranahnya disitu namun tidak juga dilakukan.

“Selama dua priode terakhir ini, MPR ada slotnya sendiri yaitu sosialisasi 4 pilar.”tutupnya.(Adrian)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here