POLRES SULA, Ada Apa Dengan Mu???

(Apakah PROMOTER itu dengan mengangkangi KUHAP dimana Pelapor selama 4 bulan tidak pernah dimintai keterangan sebagai Pelapor, atau SP2HP yang menjadi hak Pelapor merupakan barang Langka dan Tabu? hingga saat ini 4 bulan lebih tidak pernah didapatkan pelapor, apa ini kemudian yang disebut PROfesional, MOdern dan TERpercaya???)

Oleh: Rahman Latuconsina, SH

Pada saat naik ferry dari Bobong ke Sanana, dan ini merupakan yang pertama kali, sejuta rasa optimistis memenuhi dada ini.

Waktu itu sederhana, bahwa Taliabu merupakan wilayah Hukum Polisi Resort Kepulauan Sula.
Kemudian melihat Locus Delicty dan Tempus Delicty (Tempat dan Waktu diduga terjadinya tindak Pidana) bahwa berbagai ijazah diduga palsu atau bermasalah dikeluarkan oleh Instansi yang tadinya masih satu Kabupaten dan belum di mekarkan.

Rata-rata dugaan ijazah bermasalah yang Kami laporkan tahun 2009-2010-2012, sedangkan Taliabu terpisah dengan Sula tahun 2013.

Saya coba mengenang saat pertama datang ke SPKT Polres Sula setelah saya merasa bukti permulaan dari Dugaan Peristiwa Pidana yang Saya laporkan lengkap.

Pertama, Saya harus adu argument hebat dibawah (SPKT), sepertinya mereka ragu menerima laporan, bukan karena tidak cukup bukti permulaan, tapi karena…entahlah.

Kedua, ketika dibawah belum bisa diputuskan, saya dibawa naik ketemu penyidik dilantai II, toh mereka juga ragu memutuskan untuk menerima laporan saya, sampai ketemu pria yang belakangan saya ketahui beliau adalah ujung tombak penegakan hukum polres Sula, yah beliau adalah Kepala Satuan Reskrim, walau sampai kini saya juga tidak kenal atau familiar dengan beliau.

Ketiga, keanehan mulai muncul ketika ada paksaan saya untuk membuat aduan bukan laporan. Aneh !!!

(menurut ilmu yang saya pelajari, dugaan peristiwa pidana dilaporkan ketika cukup bukti permulaan, dan patut diterima ketika pihak kepolisian merasa unsur pasal terpenuhi dan bukti tercukupi)

Keempat, ketika lewat perdebatan panjang, laporan saya di terima. Alhamdulillah…
(setelah Fase ini, saya mempersiapkan diri, dibenak saya adalah, saya akan diperiksa atau dimintai keterangan sebagai SAKSI PELAPOR)

Kelima, apa yang saya bayangkan ternyata tidak sesuai kenyataan, 1 bulan, 2 bulan saya tidak pernah diperiksa.

Keenam, Saya menghadap Penyidik dan Kasat Reskrim, jawaban mereka yang kemudian tidak membuat saya puas: “KITA TUNGGU HASIL SIDANG SENGKETA PILEG DI MK”
(sebagai masyarakat yang taat Hukum, saya bersabar dan tetap mempercayai pihak Polres Sula)

Ketujuh, memasuki bulan ke-3, Saya mulai ‘galau’. Di sisi lain, sudah muncul fitnah dan berbagai macam spekulasi bahwa saya sudah deal dengan para terlapor, namun semua saya abaikan, tuduhan miring dan negatif itu sama sekali tidak membuat saya goyah, yang membuat saya goyah adalah…ADA KEKHAWATIRAN TERLAPOR MENGHILANGKAN/MENGABURKAN BARANG BUKTI.

Kedelapan, ada kabar baik Tim Buru Sergap Polres Sula, penyidik dan satuan lainnya turun ke Taliabu, kesimpulan: PARA TERLAPOR TIDAK BERADA DI TEMPAT KARENA MENGHADIRI RESEPSI BUPATI TALIABU DI JAKARTA.

Kesembilan, saya tetap bersabar, kini memasuki bulan ke-5, dengan kondisi tanpa pernah sekalipun diperiksa sebagai SAKSI PELAPOR, tanpa SP2HP (surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan/penyidikan).

Dari mulai dijanjikan selesai sengketa pileg di MK, terlapor tidak berada ditempat dan macam-macam. Keanehan berikutnya adalah, kemudian pelantikan para terlapor kemarin jelas jadwal dan agendanya, apa pihak polres sadar ???

Mohon maaf, bagi saya semangat PROMOTER masih jauh, dan bagai panggang dari api, atau bisa menjadi pungguk merindukan bulan, penegakan supresmasi hukum Polres Sula bisa dianalogikan seperti jaringan 3G, yang lemot dan harap-harap cemas.
Paling tidak versi Saya melalui 9 point ini, yang kemudian menjadi indikator.

Kini kepastian yang Kami harapkan, P-21 atau SP3, itu saja, agar jelas dan tidak kemudian menjadi bola liar.

Penulis adalah Presedium Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Indonesia (AMPDI)