Beranda Politik Politisi PKS Gagal Paham Pencegahan Korupsi

Politisi PKS Gagal Paham Pencegahan Korupsi

0
BERBAGI

Radarkotanews.com – Pernyataan miring Tifatul Sembiring terhadap kabinet Jokowi yang dinilai tidak solid dan gaduh sejak masuknya tokoh pergerakan Rizal Ramli, membuktikan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu gagal paham politik pencegahan korupsi.

Sebab apa yang dilakukan Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli tidak bisa dikategorikan sebagai “kegaduhan”, apalagi pertikaian politik dengan Wapres Jusuf Kalla, sebagaimana ditafsirkan bekas Menkominfo kabinet SBY itu. Kata Adhie M Massardi Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, dalam keterangan persnya di jakarta, Kamis (5/11/2015).

Dalam perspektif politik pemberantasan korupsi (KKN), mengangkat ke permukaan proyek-proyek pemerintah yang semula tertutup sehingga jadi transparan, seperti dilakukan Rizal Ramli, merupakan cara paling efektif mencegah permainan (korupsi) di jajaran pejabat negara pemegang kuasa atas proyek-proyek itu.

Soal rencana pembelian pesawat Airbus A-350 yang dipaksakan Meneg BUMN Rini Soemarno, misalnya. Kalau tidak “dikepret” Rizal Ramli, niscaya hal itu akan berjalan mulus. Sehingga bangsa Indonesia tinggal menunggu hari bangkrutnya maskapai penerbangan nasional itu, sebagaimana terjadi pada MNA (Merpati Nusantara Airlines) karena (dipaksa) membeli pesawat yang tidak diperlukan. ungkap Adhie.

Padahal kita tahu tambah Adhie, dalam setiap pembelian barang (dan jasa) selalu ada komisi, fee atau istilah halusnya kick-back. Dalam bisnis pesawat, itu nominalnya bisa mencapai 25-30 persen. Kalau menterinya jujur, mungkin fee itu disetor ke kas negara. Tapi jangan lupa, di Garuda ada pengusaha besar pemegang saham (publik) mayoritas (sekitar 30%) di luar pemerintah yang juga punya hak atas komisi itu.

Jadi apa yang menurut tafsiran Tifatul Sembiring sebagai “kegaduhan”, sejatinya itu adalah pencegahan korupsi, tindakan preventif atas kerugian keuangan negara. Dan hal seperti itu juga (pencegahan kerugian negara) yang dilakukan Rizal Ramli dalam kasus ladang gas raksasa Blok Masela, tambang emas besar yang dikelola PT Freeport, proyek listrik 35 MW, dan banyak lagi. Tuturnya.

Makanya, saya (GIB) menentang saran politisi PKS ini agar “kegaduhan”. (pencegahan tindak pidana korupsi) dalam pemerintahan Jokowi dihentikan, dengan berlindung di balik “soliditas kabinet” sebagaimana terjadi dalam kabinet rezim Yudhoyono. tegas Adhie.

Kita tahu tambah Adhie, dalam rezim Yudhoyono, di mana Tifatul ada di dalamnya, kabinet memang kompak, sangat solid. Karena di antara mereka memang saling menutupi rahasia kegelapan masing-masing.

Tapi kegelapan sejumlah menteri Yudhoyono berhasil dibongkar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehinga mereka (Andi Malarangeng, Jero Wacik, Surya Darma Ali, Muhaimin Iskandar) harus berurusan dengan lembaga anti-rasuah itu.

Menurutnya, dalam sejarah politik nasional, apa yang dilakukan Rizal Ramli sebenarnya bukan hal baru. Jusuf Kalla, saat jadi wapres-nya Yudhoyono (2004-2009), dalam skandal rekayasa bailout Bank Century, bahkan menggunakan bahasa vulgar dan sangar dalam menjelaskan kepada publik atas kebobrokan pemerintahan saat itu: Perampokan!

Padahal kita tahu, skandal Century yang merugikan keuangan negara lebih dari Rp 6,7 triliun, yang disebut Jusuf Kalla sebagai perampokan, sebagaimana juga diungkap Pansus Centurygate DPR, dilakukan oleh, antara lain, Gubernur BI (saat itu) Boediono, Menkeu (kala itu) Sri Mulyani, dan beberapa pejabat negara lainnya yang notabene bawahan Pak JK. Mereka bisa menjalankan “perampokan” dengan leluasa berkat Perppu No 4 Tahun 2008 yang dikeluarkan Yudhoyono, yang notabene adalah atasan Pak JK sendiri!, bebernya.

Dirinya menyayangkan, meskipun saat itu posisinya sebagai wapres, karena kurang sungguh-sungguh, Pak JK gagal mencegah kerugian keuangan negara di Bank Century. Sehingga pernyataannya kepada publik pada Senin, 31 Agustus 2009, tentang adanya “perampokan” dan “kriminal” dalam bailout Bank Century, hanya jadsi sensasi belaka. Karena skandal Century itu faktanya berjalan sangat mulus. Sembunyi dalam kegelapan ingatan rakyat.

Adhie berharap ke depan Tifatul Sembiring dan para politisi PKS lainnya bisa lebih cerdas dalam memahami mana “kegaduhan”, mana “perseteruan politik” dan mana pula langkah preventif penyelamatan aset/kekayaan negara.(SA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here