Politik

Beranda Politik

Dari Tujuh Nama Bakal Cawapres Prabowo Yang Tersisa Tinggal Lima Setelah Diseleksi Secara Ketat

0

RadarKotaNews – Calon Presiden Prabowo Subianto, menggodok sejumlah nama yang bakal mendampinginya, Dari sekian nama yang sudah diseleksi, kini nama-nama bakal pendamping Prabowo pada Pilpres 2019 mendatang tersisa lima nama.

Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menyampaikan, ada lima nama bakal cawapres Prabowo yang tersisa itu dari tujuh nama yang sebelumnya diseleksi secara ketat.

“Ada nama Pak Zulkifli Hasan, PKS seperti Aher, Salim Segaf, Demokrat ada Agus Harimurti Yudhoyono dan diluar partai ada Anies Baswedan semua sekarang diperbincangkan secara serius secara cermat,” kata Riza di Kompleks Parlemen, Kamis (19/07/18).

Namun, Riza tak bisa memprediksi siapa dari lima nama tersebut yang bakal terpilih. Sebab, kelima nama tersebut cukup bagus untuk mendampingi Prabowo pada pesta demokrasi nasional lima tahunan mendatang.

“Yang penting nanti kita harus kompak, solid dan kami sangat yakin siapapun nanti yang diputuskan dari lima nama yang sudah masuk nominasi ini saya yakin partai-partai ini yang berkoalisi akan menerima siapapun yang diputuskan akan legowo akan sungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara,” tuturnya.

Untuk diketahui, Gerindra sudah mendeklarasikan Prabowo sebagai Capres. Namun sampai saat ini, selain Gerindra, belum ada satupun partai yang terang benderang menyatakan diri bakal mengusung Prabowo.

Tapi, Riza menyakini bahwa PAN, Demokrat, dan PKS akan segera bergabung dalam koalisi untuk mendukung Prabowo. Komunikasi dan konsolidasi elit Gerindra terus diintensifkan.

“Semua partai harus berjuang. Namun demikian karena kursinya hanya satu tentu kita juga harus realistis harus duduk bersama menentukan satu dari sekian nama sebagai cawapres Pak Prabowo,” ujarnya. (**)

KPN-GP Ajak Dukung Prabowo yang Ekstabilitasnya Mempuni Dapat Menyaingi Jokowi

0

RadarKotaNews – Dukung Partai oposisi dan Para ulama agar dapat terlaksana untuk Mengganti Presiden.

Begitu di katakan Ketua Koordinator Komite Persatuan Nasional – Ganti Presiden (KPN – GP) 2019, Yudi Syamhudi Suyuti dalam acara Rapat Rakyat Indonesia di Gedung Joang 45 jalan Cikini raya, Jakarta, Rabu (18/07).

Sambung Yudi, dari calon Presiden yang ada di masyaraka, Kita akan melakukan Polling dimana calon Presiden tersebut dapat mengembalikan Kedaulatan Rakyat dan muncul beberapa Nama, salah Satunya adalah Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Juga Gatot Nurmantiyo.

Pasalnya, terdapat 60 % rakyat yang ingin mengganti Presiden namun masyarakat masih bingung siapa yang dapat menjadi Presiden dengan ekstabilitas yang mempuni, “disitu kita mengusung Prabowo yang ekstabilitasnya mempuni yang dapat menyaingi Jokowi.”katanya

Namun Opini di masyarakat Prabowo dinilai Militari, ekstrimis dari situ kita coba meyakinkan masyarakat agar dapat memilih Prabowo agar dapat memberikan warna baru.(wawan)

Pengacara Ketua FPI, Kapitra Ampera Tolak Jadi Caleg Dari PDIP

0

RadarKotaNews – Orang bebas dengan politik manapun, kapasitas saya di organiasi Islam sebagai advokasi, Kebebasan itu tidak di batasi oleh dokrtin lain.

Begitu pendapat Pengacara pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, Kapitra Ampera, saat Konprensi Pers di Masjid Al Itihad Tebet Mas, Jakarta Selatan, Rabu (18/07).

“Saya pernah di rekomendasi oleh sahabat untuk masuk PDIP, untuk mencapai aspirasi dari luar maupun yang dari dalam. Ini orang yang saya hormati,”ungkapnya

Selain itu Kapitra mencintai provesinya “Saya mempertimbangkan kalau saya bisa membela agama saya membela ulama saya.”

Menurutnya, gimana kita mau tau koreksi di dalam kalau kita tidak tau dalamnya. Oleh karena itu dirinya tidak mau jadi caleg kalau perbedaan tidak bisa di sampainkan.

Jembatan kebaikan ini harus kita bangun. “Problem sekarang ini kita di calonkan dari PDIP dari sumbar saya lagi koordinasi dengan pihak PDIP, saya menanyakan apa bener saya di calon dari PDIP, namun sampai saat ini belum dapat informasi dari PDIP.”katanya.(adrian)

Pesohor dan Politisi Mewarnai Pendaftaran Pemilihan Anggota Legislatif

0

RadarKotaNews – Sejumlah pesohor menjadi politisi dan Pindah partai mewarnai hari terakhir pendaftaran pemilihan anggota legislatif (Pileg) hari ini, Selasa (17/07/18).

Seperti mantan Menteri Perdagangan Rahmat Gobel memutuskan terjun sebagai calon anggota legislatif (Caleg) melalui Partai NasDem. Sebelumnya pengusaha nasional itu dikenal sebagai politisi Partai Golkar.

“Selain Gobel, ada juga mantan Menpora era Soeharto, Hayono Isman yang masuk Nasdem,” ujar Sekjen Partai Nasdem Jhonny G Plate, Selasa (17/07/18).

Sebelumnya Hayono berkiprah di Partai Demokrat.

Sedangkan dari kalangan birokrat daerah ada juga mantan politisi Golkar, Syahrul Yasin Limpo yang bergabung dengan caleg NasDem.

Mantan gubernur Sulsel itu sebelumnya pernah bernaung di Golkar bersama sang Ketua Umum, Surya Paloh.

Barisan Nasdem juga diperkuat oleh mantan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura, Dadang Rusdiana.

Dadang membeberkan ada banyak kader Hanura yang pindah ke NasDem, di antaranya Arief Suditomo, Fauzih H. Amroh, Rufinus Hotmaulana Hutauruk, dan Dossy Iskandar.

Sedangkan pesohor yang mamasuki dunia baru sebagai caleg parpol adalah Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi. Johan mendaftar sebagai caleg dari PDIP.

Setelah kalah di Pemilihan Gubernur Sumatra Utara (Pilgub Sumut), Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus juga akan menjadi DPR dari PDIP.

Keduanya akan mendaftar menjadi caleg dari daerah pemilihan (dapil) Provinsi Sumatra Utara (Sumut). (PKN)

Deklarasi PCA dan Solusi UI Dukung Prabowo – Mardani Capres Cawapres RI 2019-2024

0

Jakarta, 16 Juli 201

Kami PCA dan Solusi Ul dengan ini menyatakan sikap untuk mendukung, mengusulkan, dan memberi masukan kepada Koalisi Keummatan Gerindra, PKS, PAN, PBB, Ulama, dan segenap rakyat Indonesia untuk mengusung Bapak Prabowo Subianto dan Mardani Ali Sera sebagai pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2024 pada Pemilu 2019.

Kami menilai Bapak Prabowo Subianto dan Mardani Ali Sera memiliki integritas, kapasitas, dan kriteria untuk Menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019-2024 yang akan menegakkan Amar Ma’ruf Nahi Munkar, di mana Hukum menjadi panglima yang bebas intervensi, kepentingan dan kriminalisasi mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan sosial anti hegemoni asing, menguasai kembali aset dan sumber daya negara untuk kemakmuran rakyat; serta mampu mempersatukan kebhinnekaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang penuh berkah, Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur.

Dengan memohon Ridho Alah SWT dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, kami dengan ketulusan hati, dengan ini mendeklarasikan dukungan kepada Bapak Prabowo Subianto dan Mardani Ali Sera sebagai pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2024, yang akhirnya kami tetap dalam koridor Ulama.

(adrian)

Utak-Atik Cawapres Jokowi. Kekuatan Islam Jadi Kata Kunci

0

RadarKotaNews – Direktur Ekskutif Indonesian Public Institute, Karyono Wibowo, mengatakan, Semakin dekat waktu pendaftaran pasangan calon presiden membuat atmosfir politik nasional kian menghangat. Utak-atik pasangan capres mendominasi wacana publik dalam beberapa pekan ini. Menariknya, justru ynag paling heboh adalah soal siapa cawapeesnya Joko Widodo. Pasalnya, mantan Walikota Solo yang akrab disapa Jokowi ini belum mengumumkan nama calon wakil presidennya.

“Publik semakin tak sabar menunggu siapa nama calon wakil presiden yang akan mendampingi calon petahana itu.”kata Karyono, minggu (15/7/18)

Menurutnya, Publik boleh tak sabar, tetapi tentu saja ada sejumlah aspek yang menjadi pertimbangan dalam menentukan siapa cawapresnya Jokowi. Sebelum membuat keputusan yang tepat tentang pasangan calon perlu memperhatikan aspek elektabilitas, akseptabilitas, kapabilitas, integritas, loyalitas dan rekam jejak (track record).

Tentang syarat tingkat keterpilihan (elektabilitas) tentu meniadi pertimbangan. Misalnya, seberapa besar kontribusi masing-masing tokoh dalam menyumbang kenaikan suara. Menurut Karyono, dalam preferensi pilihan cawapres pendamping Jokowi boleh dikatakan belum ada yang terlalu menonjol dalam menaikkan suara selain figur Jusuf Kalla (JK) dan Prabowo Subianto. Nama-nama selain JK dan Prabowo belum ada yang paling menonjol dan signifikan menambah suara. Boleh di bilang imbang.

Namun kata dia, dalam semua simulasi pasangan capres jika dilihat berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga, posisi elektabilitas Jokowi dipasangkan dengan dengan beberapa seperti Muhaimin Iskandar, Airlangga Hartarto, Moeldoko, Mahfud MD, Zaenul Majdi (TGB), dll masih tertinggi dibanding pasangan calon presiden yang lain.

Karenanya untuk aspek elektabilitas tidak terlalu mengkuatirkan bagi Jokowi asalkan figur cawapresnya tidak terlalu parah track recordya. Selain itu, figur yang menjadi calon wakil presiden Jokowi harus bisa diterima, tidak hanya bisa diterima oleh masyarakat tapi harus bisa juga diterima oleh partai koalisi. Memilih figur yang bisa diterima semua pihak ini yang tidak mudah bagi Jokowi karena masing-masing partai memiliki kepentingan mengelola berbagai kepentingan partai agar tetap solid inilah tantangan bagi Jokowi.

Tantangan penting lainnya bagi Jokowi adalah memilih figur yang memiliki loyalitas bisa bekerjasama dengan baik. Aspek ini penting agar tidak terjadi konflik, sehingga pemerintahan bisa berjalan baik. Kalau soal kapabilitas dan integritas dari nama-nama yang muncul di publik pasti ada plus minusnya.

Dalam beberapa hari ini mencuat sejumlah nama yang disebut-sebut menjadi kandidat terkuat yang akan mendampingi Jokowi. Ada sejumlah nama sepeti Mahfud MD dari kalangan non partai yang memiliki merk sebagai intelektual muslim, Zainul Madji atau Tuan Guru Bajang (TGB) NTB dua periode yang juga dikenal sebagai tokoh islam, dan Moeldoko yang berlatar belakang militer, mantan panglima TNI yang dinilai loyal dan low profile. Bahkan muncul juga sejumlah ulama seperti KH. Ma’ruf Amin, KH. Said Aqil Siraj dan KH. Nasaruddin Umar.

Selain itu, dari kalangan partai politik yang santer disebut-sebut adalah Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Muhaimin Iskandar. Nama Puan Maharani juga disebut meski tak terlalu santer. Selain aspek yang saya sebut di atas ada aspek lain yang menjadi pertimbangan, yaitu realitas isu yang berkembang saat ini seperti menguatnya isu politik identitas yang mengandung unsur SARA dan isu militer vs sipil karena faktanya, pesaing Jokowi saat ini ada beberapa nama yang berlatar belakang militer. Sebut saja Prabowo Subianto, Gatot Nurmantyo dan Agus Harimurti Yidhoyono yang kerap disapa AHY. Dan publik juga mengetahui, di belakang tiga nama itu bertaburan mantan perwira militer.

“Realitas itu tidak terbantahkan, karenanya, jika kita perhatikan sejumlah nama-nama cawapres Jokowi yang menguat saat ini mencerminkan kedua isu tersebut.”terangnya.

Jika dibaca menguatnya figur-figur seperti TGB, Mahfud MD, Muhaimin Iskandar dan sejumlah ulama dalam beberapa hari ini menunjukkan ada kecenderungan “Kekuatan Islam” menjadi kata kunci (keyword) dalam konfigurasi posisi cawapres Jokowi. Hal itu didasarkan pada realitas politik kekinian, dimana politik identitas menjadi instrumen dalam kontestasi elektoral dan diyakini memiliki pengaruh di tingkatan pemilih.

Namun, dalam memaknai kata kunci “Kekuatan Islam” tersebut bisa menggunakan dua perspektif. Pertama, kekuatan Islam yang merujuk pada figur berlabel Islam yang memiliki basis pendukung Islam. Kedua, bisa merujuk pada tokoh yang beragama islam tapi tidak berlabel sebagai tokoh Islam, tetapi dekat dan didukung ulama dan umat Islam. Artinya, yang menjadi kata kunci sejatinya adalah dukungan umat Islam mayoritas.

“Sekarang tinggal tergantung Jokowi dan partai politik yang bakal mengusungnya untuk memilih cawapres dengan pertimbangan dan analisa yang tepat. Semua memiliki kelebihan dan kekurangan. Tinggal membuat skor atau rumus yaitu siapa tokoh yang memiliki skor terbaik dari semua kriteria di atas.”tutup Karyono.(fy)

Jaringan Laskar Nusabangsa Gelar Deklarasi Dukungan Jokowi 2019

0

RadarKotaNews – Sebagai Staff Presiden kami mengawal program nasional yang dijalankan Pemerintah, membantu presiden mempercepat program pemerintah. Melaksanakan tugas khusus dari Presiden.

Demikian dikatakan Staff Kepresidenan, Yahya Tatang Badru Taman dalam acara Deklarasi Kepengurusan Jaringan Laskar Nusabangsa Provinsi DKI Jakarta serta Dukungan Ir. H. Joko Widodo untuk periode 2019 – 2024. di Gedung KNPI Velodrome Jalan Balap Sepeda, Pulogadung, Jakarta Timur, Sabtu (14/07)

Menurut Yahya, Rekan rekan relawan ini adalah orang orang yang militan tanpa pamrih mendukung kebijakan Presiden.

“Tahun ini adalah tahun Politik, memang rumit tetapi ini adalah ruang bagi para relawan untuk masuk kedalamnya agar berjuang bersama sama.”katanya.

Pasalnya kata dia, Jokowi sangat disenangi oleh Rakyat, beliau seorang yang sederhana, bekerja, dan merakyat namun tidak mudah untuk melangkah di periode berikutnya sebab isu-isu lawan politik lainnya.

Oleh karena itu, Kuatkan konsolidasi sampai dengan tingkat PAC dan tetap berkarya untuk bangsa, saya juga mengucapkan selamat atas pelantikan Ketua DPP yang baru.(adrian)

Sebagai Partai Tengah Demokrat Tidak Memihak Terhadap Siapapun

0

RadarKotaNews – Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat, Imelda Sari mengatakan bahwa saat ini Partai Demokrat sebagai partai tengah dimana kami tidak memihak siapapun saat ini.

Menurut Imelda, mengenai Cawapres ini nantinya akan ada hal yaitu kontrak politik dimana harus sama visi dan misi, chemistry dan hal ini yang penting untuk menentukan Cawapres

“Kami juga sadar bahwa mas AHY saat ini elektabilitas sebagai Cawapres sangat tinggi.”kata Imelda dalam sebuah diskusi dengan mengangkat tema “Jokowi Memilih Cawapres” di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (14/07).

Di jelaskan Imelda, Demokrat juga memiliki kader-kader muda yang sangat potensial jadi hal ini lah yang kami tawarkan kepada pihak incumbent ataupun pihak oposisi untuk berkoalisi.(fy)

Memiliki Visi dan Misi Yang Sama Hanura Dukung Penuh Jokowi di Pilpres 2019

0

RadarKotaNews – Partai Hanura sudah bulat untuk mendukung Jokowi pada Pilpres 2019 nantinya karena memang Jokowi sendiri memiliki visi dan misi yang sama dengan partai Hanura.

Hal tersebut di sampaikan Wakil Ketua Umum Partai HANURA, DR. Sutrisno Iwantono dalam sebuah diskusi dengan mengangkat tema “Jokowi Memilih Cawapres” di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (14/07).

Sambung dia, Hanura sendiri membebaskan kepada Jokowi mengenai Cawapres siapa yang akan dipilih, dimana Jokowi ingin membangun Ekonomi yang Pro Rakyat.

“Kami juga tidak mengharuskan Cawapres tersebut harus dari Hanura ataupun Parpol lain bisa juga dari non-Parpol dan kalo bisa Wapres tersebut nantinya tidak menjadi beban bagi Pak Jokowi nantinya.”katanya.(adrian)

PKPRI Ajukan Gugatan ke MK Minta Naikkan Ambang Batas PT Jadi 30 % Suara Sah Nasional

0

RadarKotaNews – Lagi, untuk kesekian kalinya Undang Undang Nomor 17 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diuji ke Mahkamah Konstitusi. Pasal yang diuji adalah Pasal 222 dan Pasal 226 ayat (1).

Hal tersebut di sampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen (DPN PKPRI), Dr. Sri Sudarjo, M.Pd dalam diskusi bertajuk “Pro Kontra Presidential Threshold Pasal 222 Dan 226 UU No.07/2017 Di Gugat Kepentingan Siapa?” di kawasan cikini, menteng Jakarta, Jumat (13/07)

Lanjut Sudarjo menjelaskan bahwa pengujian Pasal 222 Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah bukan untuk meniadakan ambang batas pencalonan calon presiden dan calon wakil presiden menjadi 0%, melainkan untuk meningkatkan ambang batas pengajuan calon presiden dan calon wakil presiden menjadi 27 % dari jumlah kursi di DPR dan 30 % perolehan suara nasional.

Dasar hukum gugatan peningkatan ambang batas pencalonan capres dan cawapres menjadi 27 % jumlah kursi di DPR dan 30 % perolehan suara nasional merujuk kepada jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2014 berada pada kisaran angka 30,42% sebagaimana dirilis KPU .

“Mengapa harus dirubah persentasenya? Karena data jumlah pemilih yang tidak memilih jauh lebih besar jumlahnya dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya, seperti yang dirilis KPU sejumlah 30,42%,” urai dia.

Sedangkan Pasal 226 Angka 1, lanjut Sudardjo seharusnya pasal frasanya dirubah dan dinyatakan tidak mengikat Pasal 226 angka 1, bakal pasangan calon didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen ke KPU dan pasangan calon yang suaranya lebih banyak ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang secara demokratis.

Hal ini berbeda dengan sejumlah kelompok masyarakat yang mengajukan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 0 persen.

Sementara itu, anggota DPR RI Effendi Simbolon mengatakan Presidential threshold  20-25% parpol atau gabungan parpol guna mengajukan pasangan capres-cawapres itu sudah tepat.

“Nggak mungkin partai baru yang belum teruji, kalau gitu mending nyalon aja semua di KPU. Apa mau seperti itu kan tidak. Kita ingin demokrasi yang berciri Indonesia kalo sistem suara terbanyak ya mohon maaf orang yang punya uang saja. Ya pragmatis, saksi dibayar, bisa nggak punya yang bisa,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Peneliti Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai argumentasi Presiden Threshold atau ambang batas Presiden sebesar 20 persen itu bukanlah semata-mata untuk kepentingan petahana Jokowi.

Pasalnya kondisi tersebut bisa saja berbalik bila rivalnya berhasil  mengalang banyak koalisi di Pilpres 2019. Di sisi lain Karyono pun mengkritisi argumentasi yang dibawa oleh sejumlah pengaju uji materi.

“Argumen yang mereka bangun  pasal 222 itu  bertentangan dengan Pancasila, dengan prinsip demokrasi dan menghambat proses calon presiden alternatif. Menurut saya itu gugur, dimana letak pertentangannya ? justru kalau mereka mau konsisten dengan melaksanakan nilai-nilai Pancasila mereka harus paham demokrasi yang sesuai dengan Pancasila adalah sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan artinya demokrasi musyawarah,” tutupnya.(fy)

Popular Posts

My Favorites

Asrul Sani; UU Ini Harus Dirubah Semangat Sinkron Pembinaannya

RadarKotaNews - Anggota Komisi III DPR, Asrul Sani mengatakan bahwa revisi perppu ormas sudah diketok palu untuk menjadi prioritas prolegnas 2018. Menurutnya, ada 50 RUU...