Politik

Beranda Politik

Perludem: Pemberitaan Hoax Harus di Berikan Tindakan Konkrit

0

RadarKotaNews – Perihal nomor pasangan calon dengan tambahan angka nol itu dikarenakan supaya tidak sama dengan nomor partai makanya di pakai nol pada nomor paslon.

Hal tersebut katakan Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta pusat, Sabtu (22/09/18).

Menurut dia, kekuasaan ada di tangan rakyat dalam bebas memilih tanpa di nodai dengan berita Hoax, maka daei itu harus ada kebenaran dalam pemberitaan dalam pemilu, supaya LUBER sesuai dengan moto pemilu

“Dalam pemilu pentingnya legitimasi supaya dalam pemilihan di dasari oleh paslon.”katanya

Titi berharap, Informasi Hoax ini harus segera di tangani, bagaimana cara kita berintegrasi di media sosial dalam penggunaannya.

“Dan tindakan ini harus segera di respon secara awal, dalam pemberitaan Hoax harus di berikan tindakan konkrit.”pesannya.(adrian)

KPU Gelar Pengambilan Nomor Urut Pilpres 2019

0

RadarKotaNews – Pengambilan nomor urut Capres dan Cawapres pada Jumat (21/9/18) malam di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah dilakukan.

Dalam pengambilan itu Pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin mendapat nomor urut 01, sementara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapat nomor urut 02.

Sebelum pengambilan nomor urut, kedua cawapres Ma’ruf Amin dan Sandiaga maju kedepan untuk mengambil no urut tahap pertama. Dimana no itu menentukan siapa yang lebih dulu untuk mengambil nomor urut capres/cawapres.

Sandiaga Uno mendapat angka 01, sementara Ma’ruf Amin memperoleh angka 10. Alhasil Prabowo dipersilakan lebih dulu mengambil nomor urut.(meli)

Moeldoko: Relawan Harus Menjadi Garda Terdepan Untuk Melawan Hoax dan Ujaran Kebencian

0

RadarKotaNews – Wakil Ketua Team Kemenangan Nasional Jokowi – Ma’aruf Amin, Moeldoko datang di Rumah Juang Jokowi dalam rangka memberikan dukungan Jokowi dan Ma’aruf,

“kami datang untuk memberikan semangat kemenangan untuk masa depan,”kata Moeldoko saat Peresmian Rumah Juang Poros Benhil di Sekretariat Bersama Poros Benhil Jalan Danau Toba Paviliun, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Sabtu (21/09/18)

Menurutnya, dalam pesta demokrasi tidak menghadapi musuh cita-cita kemenangan mutlak tetapi harus mementingkan persatuan dan kesatuan, strategi kemenangan.

Moeldoko sebut dalam Pilpres bukan hanya menjadi ajang perang atau menggali permusuhan akan tetapi dalam rangka menegakan demokrasi. Oleh karena itu, Jokowi selalu pesan agar Pilpres dan Pileg jangan menyebabkan perpecahan. Sehingga perlu strategi khusus.

“Kemenangan tidak bisa tanpa kerja keras dan konsisten atas perjuangan.”pesannya

Lebih lanjut Moeldoko mengatakan semakin memperbesar kawan dan rekan-rekan sebagai relawan yang menjembatani memberikan informasi mengenai kinerja pemerintah.

Oleh karena itu dirinya berharap Relawan harus menjadi garda terdepan untuk melawan hoax dan ujaran-ujaran kebencian.

“Relawan harus menjaga keseimbangan antara kepentingan Pemerintah.”katanya.(wawan)

KPU Tetapkan Nama Nama Mantan Napi Korupsi Masuk DCT

0

RadarKotaNews – Komosioner KPU Ilham Saputra beberkan, sebanyak 38 mantan narapidana korupsi telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) masuk dalam daftar calon tetap (DCT) sebagai peserta Pemilu 2019.

“Eks koruptor yang lolos ini ada yang maju calon DPR dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.” ujar Ilham di KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Kamis (20/9/18).

“Ini kita bacakan saja ada beberapa nama calon anggota DPRD provinsi, kabupaten dan kota mantan korupsi yang lolos oleh Bawaslu,” kata Ilham.

“Ada 38 orang (eks koruptor lolos DCT),” tambahnya.

Berikut daftar caleg DPRD Provinsi:

Partai Gerindra

Mohamad Taufik, dapil DKI 3
Herry Jones Kere, dapil Sulut
Husen Kausaha, dapil Malut

Partai Golkar
Hamid Usman, dapil Maluku Utara 3

Partai Berkarya
Meike Nangka, dapil Sulut 2
Arief Armaiyn, dapil Malut 2

Partai Perindo
Smuel Buntuang, dapil Gorontalo 6

Partai Amanat Nasional (PAN)
Abd Fattah, dapil Jambi 2

Partai Hanura
Midasir, dapil Jateng 4
Welhelmus Tahalele, dapil Malut 3
Ahmad Ibrahim. Malut 3

Partai Bulan Bintang (PBB)
Nasrullah Hamka, dapil Jambi 1

Sedangkan daftar untuk caleg DPRD Kabupaten/Kota:

PDI Perjuangan
Idrus Tadji

Partai Golkar
Heri Baelanu, dapil Pandeglang
Dede Widarso, dapil Pandeglang
Saiful T Lami, dapil Tojo Una-Una

Partai Nasdem
Abu Bakar, dapil Rejang Lebong 4
Edi Ansori, dapil Rejang Lebong 3

Partai Gerindra
Alhajad Syahyan, dapil Tanggamus
Ferizal, dapil Belitung Timur
Mirhammuddin, dapil Belitung Timur

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Maksum DG Mannassa, dapil Mamuju 2

Partai Amanat Nasional (PAN)
Masri, dapil Belitung Timur 2
Muhammad Afrizal, dapil Lingga 3
Bahri Syamsu Arief, dapil Cilegon 2

Partai Garuda
Julius Dakhi, dapil Nias Selatan
Ariston Moho, dapil Nias Selatan

Partai Berkarya
Yohanes Marinus Kota, dapil Ende 1
Andi Muttamar Mattotorang, dapil Bulukumba 3

Partai Demokrat
Jones Khan, dapil Pagar Alam 1
Jhony Husban, dapil Cilegon 1
Syamsudin, dapil Lombok Tengah
Darmawaty Dareho, dapil Manado

Partai Hanura
Warsit, dapil Blora 3
Moh Nur Hasan, dapil Rembang 4

Partai Perindo
Zukfikri, dapil Pagar Alam 2

PKP Indonesia
Matius Tungka, dapil Poso 3
Joni Cornelius Tondok, dapil Toraja Utara.(meli)

Elemen Muda 212 Dukung PA 212 Gelar Ijtima’ Ulama I dan II

0

RadarKotaNews – Gerakan aksi 212 lahir diprakarsai oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI atas kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaya Purnama.

Hal tersebut di sampaikan Ketua Umum PB HMI periode 2016-2018, Mulyadi P Tamsir dalam Konfrensi pers di Resto Munik Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, Kamis (20/09)

Gerakan aksi tersebut lanjut dia, melibatkan banyak organisasi masyarakat (Ormas), organisasi Kepemudaan, organisasi kemahasiswaan dan bahkan sebagian besar perserta aksi tersebut adalah masyarakat yang secara tulus Ikhlas hadir karena panggilan hati nurani dan keyakinan/akidahnya telah dinistakan.

“Pasca Gerakan AKSI 212 ada bagian dari peserta aksi tersebut kembali berkumpul dan membentuk Persatuan Alumni 212. Pertemuan tersebut tidak melibatkan seluruh elemen organisasi dan masyarakat yang hadir pada saat aksi 212.”sesal Mulyadi.

Sejalan dengan dinamika politik yang semakin hangat menjelang pemilu tahun 2019, perkumpulan-perkumpulan tersebut berupaya menggiring spirit 212 ke arah politik praktis dengan dukungan ke pasangan Capres dan Cawapres, yang notabene bertentangan dengan niat suci gerakan 212 sebagai gerakan moral menuntut penegakkan hukum atas tindakan pidana penodaan agama.

“Kita menghargai dan menghormati mereka tapi kita sayangkan kalau di manfaatkan untuk kepentingan sekelompok dengan politik praktis.”tegasnya.(fy)

Deklarasi Dukungan Untuk Jokowi – Ma’ruf Amin Sebagai Capres dan Cawapres RI 2019 – 2024

0

RadarKotaNews – Direktur Program Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Aria Bima mengharapkan peran Relawan Relawan nanti akan berdampak sangat luar biasa untuk mendukung Pak Jokowi 2019

“Saya melihat masing masing Relawan memiliki karakteristik yang berbeda dan itu tugas kami untuk menyatukan relawan semua untuk mendukung Pak Jokowi,”kata Arya dalam acara deklarasi dukungan Untuk Jokowi – Ma’ruf Amin Sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden RI Periode 2019 – 2024. di Gd.Joeang, Menteng Raya, Jakarta Pusat, Rabu (19/09)

Menurutnya, apa yang sudah dilakukan Jokowi melalui program programnya adalah hal luar biasa ini adalah bukti bahwa Jokowi sudah bekerja keras

“Kita harapkan dalam 6 bulan masa kampanye nanti Relawan For Jokowi bisa bersinergi dengan relawan relawan lain dan kita bisa berjuang untuk Jokowi dengan bekerjasama dengan tim sukses,”tukasnya.

Adapun Naskah Deklarasi yang berisikan :

Pertama, Mendukung Pasangan Bapak Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. K.H Ma’ruf Amin Sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden RI Periode 2019 – 2024

Kedua, Berkomitmen Penuh Dalam Penyukseskan Pemilu 2019

Ketiga, Ikut serta dalam pemenangan Pasangan Bapak Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. K.H Ma’ruf Amin diberbagi daerah di nusantara

Keempat, Berada dalam satu barisan Pasangan Bapak Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. K.H Ma’ruf Amin dalam mengawal pembangunan berkelanjutan berbasis kesejahteraan rakyat

Kelima, Berkomitmen bahwa kami Relawan For Jokowi tidak akan melakukan perbuatan perbuatan yang melanggar hukum dan Pancasila

Keenam, Seluruh Relawan For Jokowi akan terus menjaga perilaku berbangsa dan bernegara. (Adrian)

Warga Melaporkan Adanya Pelanggaran Pemilu Akan Dijamin Kerahasiaanya

0

RadarKotaNews – Panwas Kota, Roy Sinaga menyampaikan Kebijakan Bawaslu dalam pengawasan pemilu baik Pileg maupun Pilpres.

“Partai Politik secara Nasional yang akan mengikuti pemilu nanti ada 16 Parpol dan 4 Parpol dari Daerah, larangan kampanye UU no. 7 tahun 2017 pasal 280,” kata Roy dalam acara Sosialisasi Pengawasan Pemilu pada Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden 2019, di Aula Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta, Rabu (19/09)

Adapun Sangsi-sangsi pidana pasal 494, pasal 521, sementara fungsi Bawaslu menurut Roy, pertama, pengawasan seluruh tahapan pemilu, pencegahan, penindakan dan pemutus sengketa proses : sengketa proses itu diputus melalui proses adjudikasi.

Roy sebut pelanggaran Pemilu itu ada dua yaitu temuan dan laporan masyarakat, kalau ada warga yang melaporkan adanya pelanggaran pemilu akan dijamin kerahasiaanya

Sementara, Penanganan pelanggaran Pemilu : kalau pelanggaran ada pidana akan diteruskan ke Kepolisian, akan tetapi bila ada pelanggaran adminitrasi akan di teruskan ke KPU

“Nanti pencoblosan akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019.”katanya

Dalam kesempatan yang sama Panwas Kecamatan Cempaka Putih, Kurniawan juga menjelaskan tujuan sosialisasi ini adalah agar pelaksanaan pemilu 2019 nanti dapat berjalan aman dan lancar.

“saya juga mengharapkan partisipasi bapak dan ibu dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu 2019 nanti.”harapnya.(wawan)

Satukan Rasa Padukan Irama Untuk Kebersamaan dan Kepedulian Terhadap NKRI

0

RadarKotaNews – Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara dan Undang Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta Ketetapan MPR. Negara Kesatuan Republk Indonesia sebagai Bentuk Negara dan Bhikeka Tunggal Ika sebagai semboyan Negara.

Demikian di katakan Anggota DPR – RI, Haerudin dalam acara Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Gedung Catur Saja Sanggar Pramuka Jalan Raya Kebantenan, Cilincing Jakarta Utara, selasa (18/09)

“Kalau kita bicara Pancasila ibarat kita mengayung air, yang inti nya Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara dan Undang Undang Dasar 1945,” katanya

Pertanyaan nya, kata Haerudin, apakah Pancasila sudah terwujud dan sudah terealisasi bagi masyarakat, nah jawabannya ada di hati masing masing.

“Hari ini kita mencari teman dan saling gotong royong dan sebentar lagi akan masuk pada pemilu serentak dan kita jaga demokrasi sesuai Pancasila dengan terwujud nya Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara dan Undang Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi.”Tutupnya.(wawan)

Sosialisasi Bawaslu Jakarta Utara

0

RadarKotaNews – Anggota Bawaslu Kota Jakarta Utara, Sali Imadudin mengatakan, tugas utama Pengawasan Pemilu adalah Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan.

“Dalam hal pengawasan pemilu setiap anggota pengawas dibekali ilmu melalji Bintek pengawasan pemilu agar menguasai permasalahan dilapangan.”kata Sali dalam acara Sosialisasi Pengawasan Pemilu Pada Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Serta Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019. Di Kantor Kecamatan Cilincing Jalan Sungai Landak, Cilincing Jakarta Utara, Selasa (18/09)

Sambung dia, sebagai petugas pengawasan pemilu harus bisa bekerja sama. dengan instansi Pemerintah, TNI maupun Polri agar bisa dapat bersinergi menghadapi gangguan pemilu di lapangan, serta berkerja sama dengan Partai Politik agar bisa menetralisir sayap sayap Partai Politik.

“Untuk itu saya mewakili Bawaslu Kota Jakarta Utara mohon kira nya bapak /Ibu dapat membantu Kerjasama nya untuk bersama sama mengawaai agar Pemilu berjalan lancar dan kondusif.”pesannya.

Selain Bawaslu, Camat Cilincing, H. Purnomo AP juga mengatakan, sore ini Panwaslu kecamatan sudah mengawali tahapan pemilu dan tentu nya ini harus bekerja sma dengan masyarakat Cilincing dan ini sebagai rasa kekeluargaan sehingga tidak menjadi keraguan dampak masalah sosial.

“Saya berharap mari kita jaga lingkungan dalam pemilu yang damai dan mengedepankan rasa kekeluargaan dan menjadikan Area demokrasi.”harap Purnomo.(wawan)

Langkah Otto Hasibuan Bela Tukang Fitnah Bikin Malu

0

RadarKotaNews – Langkah pengacara Otto Hasibuan yang mengatasnamakan advokat pejuang hukum ‘Pembela Rizal Ramli’ mendapat kritik keras.

Adalah Sekretaris DPW Partai NasDem DKI Jakarta, Wibi Andrino yang mengkritisinya.

Wibi yang juga Advokat dan tergabung di Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), mengaku malau dengan apa yang dilakukan Otto.

“Saya Advokat dan juga bergabung di Peradi. Tentunya, sikap pak Otto membuat saya malu. Dan saya pastikan, saya akan keluar dari anggota Peradi SOHO,” kata Wibi.

Dirinya menilai apa yang dilakukan Otto tak terlepas hanya untuk mencari popularitas, utamanya di panggung politik yang saat ini kian mengahangat jelang Pilpres 2019.

Wibi pun menyarankan, jika Otto memang mau berpolitik, maka jangan tanggung-tanggung. “Saya kira level pak Otto sudah cukuplah untuk mecari panggung. Kalau ingin terjun ke politik, ayo sekalian saja, jangan tanggung,” kata Wibi.

Menurut Wibi, apa yang disampaikan Otto sangatlah tidak substansi. Sebab, apa yang dipermasalhkan oleh Nasdem, yakni soal fitnah yang diduga dilakukan oleh Rizal Ramli kepada Surya Paloh.

“Apa yang harus diselamatkan dari seorang pemfitnah seperti pak RR, sampai-sampai pak Otto menggalang ratusan Advokat untuk membela RR? Saya prihatin dengan sikap senior Otto Hasibuan, yang sangat politis dalam kasus ini,” kata Wibi, yang getol membela HAM dan masyarakat kurang mampu.

Sebelumnya, Partai NasDem diwakili Ketua Bidang Hukum, Advokasi, dan HAM Partai NasDem, Taufik Basari dan sejumlah kader NasDem, melaporkan Rizal Ramli ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya.

“Kami mewakili Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh melaporkan RR ke Polda Metro Jaya atas dugaan penghinaan, pencemaran nama baik dan fitnah sebagaimana dimaksud Pasal 310 ayat (1) dan 311 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),” kata Taufik di Mapolda Metro Jaya, Senin (17/9/18).

Ia mengatakan, dugaan pidana tersebut merujuk pada pernyataan Rizal yang menyebut Presiden Joko Widodo tidak berani menegur Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita karena takut kepada Ketua Umum NasDem Surya Paloh di dua stasiun televisi pada tanggal 4 dan 6 September lalu.

Taufik mengatakan, pihaknya telah melayangkan somasi terkait pernyataan tersebut. Menurut dia, dalam somasi tersebut, Rizal diminta untuk menyampaikan permintaan maaf dan mencabut pernyataannya tersebut dan diberikan waktu 3×24 jam.

Karena batas waktu yang diberikan telah lewat maka Nasdem melapor ke Polda Metro Jaya. [fy]

Popular Posts

My Favorites

Jiwa Seni Farhat Yang Terpendam Skali Meledak Fatal

RadarKotaNews - Dalam diri Farhat Abbas nampaknya ada darah seni yang tersembunyi. Buktinya, ia bisa membuat pantun ‘pilih Jokowi masuk surga, pilih mereka masuk neraka’. Namun...