Beranda Nasional Pertemuan IMF dan Word Bank di Bali, LMND Bersikap

Pertemuan IMF dan Word Bank di Bali, LMND Bersikap

0
BERBAGI

RadarKotaNews – Sekretaris Jendral LMND, Muhammad Asrul menilai momentum 2019 adalah momentum politik kami secara organisasional merubah paradikma nasional, kita ketahui bersama bahwa era sekarang rezim penguasa hari ini saya anggap jauh dari kata merdeka, kami melihat situasi pendidikan nasional hari ini begitu liberal komersil yang menurut kita jauh dari cita – cita merdeka dari Indonesia.

“Pendidikan Indonesia telah berada di bawah dikte pasar.”kata Asrul dalam Konferensi Perss bertajuk “Hasil Dewan Nasional LMND Terhadap Perkembangan Situasi Ekonomi-Politik dan Sikap Terhadap Pertemuan IMF dan Word Bank di Bali” yang di gelar di The PSPT Rooftop Pasar Tebet Timur Jalan Tebet Timur Dalam Jakarta Selatan, senin (08/10/18)

Menurut dia, Perjanjian multilateral diantara negara – negara anggota World Trade Organization (WTO) telah menetapkan pendidikan sebagai salah satu sektor industri tersier produknya berupa jasa pendidikan yang diperjualbelikan.

Pasalnya, Pendidikan telah resmi menjadi komoditi ekonomi dan ditempatkan dibawah rezim pasar bebas Pendidikan menjadi salah satu di antara sekian sektor yang mungkin untuk ditanami modal swasta.

Karna itu, Konsekuensinya adalah semakin besar penetrasi modal internasional kedalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia mulai dari pendidikan dasar, menengah dan tinggi dan non formal.

Asrul menyebut, tentu karena tujuan investasi modal tersebut adalah untuk mendapatkan laba, maka institusi pendidikan akan berubah menjadi institusi bisnis, yang proses pengolaannya berorientasi pada laba.

“Sebagai industri yang spesifik, pendidikan tidak hanya menghasilkan output berupa produk jasa (komoditi), namun juga lulusan yang diolah dalam proses kependidikan untuk masuk ke pasar tenaga kerja.”ujarnya

Di dalam praktik pendidikan Indonesia, tidak hanya aktivitas pendidikan yang diubah menjadi komoditi, peserta didikpun sebagian dari dirinya dikondisikan menjadi komoditi. Karena itu, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi menyampaikan sikap politik berikut :

Pertama, Haluan ekonomi Indonesia harus diganti dari ekonomi liberal menjadi ekonomi yang berdasar pada pasal 33 UUD 1945, kongkritnya, pemerintah harus serius mewujudkan kedaulatan pangan dan energi dengan menghentikan impor secara bertahap, melakukan reforma agraria secara lebih luas, dan melakukan inovasi untuk mendukung peningkatan produktivitas.

Kedua, Harus ada perubahan paradigma pendidikan nasional dengan intervensi negara. Pemerintah yang dikongkritkan dalam bentuk dukungan regulasi dan keuangan. Paradigma pendidikan nasional bukan lagi berorientasi laba, melainkan berorientasi pada cita – cita kemerdekaan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan sosial

Ketiga, Menolak penyelenggaraan Annual Meeting IMF dan World Bank di Bali kedua lembaga tersebut terbukti hanya kepanjangan tangan internasional yang berkontribusi pada kehancuran ekonomi banyak negara (termasuk Indonesia), memperparah eksploitasi atas sumberdaya alam dan rakyat, serta mengangkangi kedaulatan rakyat.

Keempat, Menyerukan kepada rekan – rekan mahasiswa dan Rakyat Indonesia untuk mendorong persoalan Ganti Haluan Ekonomi dan Perubahan Paradigma Pendidikan Nasional sebagai wacana dan tuntutan rakyat.

Kelima, Menyerukan kepada seluruh kekuatan politik yang terlibat dalam kompetisi dipemilihan umum 2019 untuk mengedepankan kampanye yang substantif sehingga menghasilkan demokrasi yang berkualitas dan bermanfaat bagi kebaikan Bangsa Indonesia.(adrian)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here