BERBAGI

Oleh : Hanfi Fajri

SAYA sangat prihatin atas insiden yang terjadi pada kantor Radar Bogor tanggal 30 kemarin yang dipersekusi oleh beberapa kader PDIP terkait pemberitaan “Ongkang-ongkang kaki dapat Rp 112 Juta” oleh Media Cetak Radar Bogor.

Lebih sangat prihatin lagi mendengar Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto “Radar Bogor memberitakan kayak gitu di Jawa Tengah, saya khawatir itu kantornya rata dengan tanah!”, maksudnya apa itu kantornya rata dengan tanah kalo di Jawa Tengah? Ini negara hukum bukan negara preman!!

Menurut saya, cara tersebut merupakan Persekusi yang sangatlah tindakan main hakim dengan melakukan memaki maki, menghina dan merusak fasilitas milik redaksi Radar Bogor maka jelas para pelaku persekusi merupakan tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 (Pengancaman), Pasal 351 (Penganiayaan) & Pasal 170 (Pengeroyokan) KUHP.

Selain itu Radar Bogor sebagai lembaga Pemberitaan Pers sangatlah dilindungi di Indonesia di dalam menjalankan tugasnya untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, menyebarluaskan gagasan & Informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Jika PDIP merasa dirugikan atas Pemberitaan Radar Bogor seharusnya bisa melakukan dengan upaya Somasi dan/atau membuat pengaduan ke Dewan Pers lembaga yang berwenang memberikan sanksi kode etik jurnalis.

Jadi jika ada tindakan Persekusi yang dilakukan oleh PDIP terhadap Kantor Media Radar Bogor merupakan termasuk ranah hukum pidana yang mana hal tersebut harus mendapatkan atensi dari Kapolri tanpa harus dilaporkan oleh Radar Bogor ke kantor Polisi tetapi Pihak Kepolisian bisa melakukan penangkapan atas pelaku persekusi karena termasuk delik umum.

Agar dikemudian hari tidak ada hal serupa atas tindakannya untuk memberantas segala bentuk kekerasan baik secara fisik ataupun verbal yang bersifat premanisme oleh Partai Politik!! (Id)

Penulis adalah Advokat dari Kantor Hukum Hanfi Fajri & partner.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here