Beranda Nasional Perlu Penjelasan Dari KJRI dan Kemenlu Terkait Penolakan UAS Masuk Hongkong

Perlu Penjelasan Dari KJRI dan Kemenlu Terkait Penolakan UAS Masuk Hongkong

0
BERBAGI

RadarKotaNews – Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Plt.Ketua DPR RI Fadli Zon, menilai kejadian Penolakan Ustaz Abdul Somad masuk ke Hong Kong oleh otoritas setempat, perlu diberikan perhatian cukup serius dari KJRI Hongkong dan juga Kementerian Luar Negeri Indonesia di Jakarta.

“Saya prihatin atas kejadian yang menimpa Ustaz Abdul Somad di bandara Hongkong. Walaupun penolakan tersebut, memang kewenangan absolut dari otoritas setempat. Namun, ketika ada WNI yang sudah memenuhi syarat dan sah untuk memasuki wilayah negara lain, tapi kemudian dideportasi, maka Kemlu RI juga perlu menanyakan apa yang salah dari WNI tersebut. Ini bagian dari upaya perlindungan terhadap WNI yang menjadi salah satu tugas prioritas Kemlu RI,” ujar Fadli di Jakarta, Senin (25/12)

Menurutnya, ditolaknya orang asing masuk ke suatu negara, alasannya beragam. Dan itu biasanya diatur oleh regulasi khusus. Kalau di Indonesia, kita punya UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kemigirasian. Di situ terdapat 10 penyebab penolakan. Beberapa di antaranya mulai dari tidak memiliki visa, keterangan palsu dalam dokumen, terlibat dalam makar, tercatat dalam daftar pencarian orang, hingga terkait dengan kelompok kejahatan internasional.

“Kalau dari aspek administrasi seperti visa, sepertinya bukan itu alasan yang melatarbelakangi penolakan Abdul Somad. Sebab, Indonesia dan Hongkong telah memberlakukan kebijakan bebas visa resiprokal. Inilah yang kemudian membuat jamaah beliau, dan sebagian masyarakat di tanah air, mempertanyakan alasan penolakan yang dialami Abdul Somad,” terangnya.

“Apalagi kita tahu, sebelumnya Abdul Somad baru mendapat perlakuan yang mirip di Bali. Bedanya, penolakan tersebut dilakukan oleh sekelompok ormas yang dimobilisir. Dan saat ini pelakunya tengah diproses secara hukum. Dengan adanya kejadian penolakan Abdul Somad oleh otoritas imigrasi Hongkong, hal ini membuat masyarakat semakin berspekulasi mengenai faktor di belakangnya,” tambahnya.

Untuk itu, lanjut Fadli, Kementerian Luar Negeri RI, baik itu KJRI Hongkong maupun Kemlu di Jakarta, harus meminta penjelasan tertulis kepada otoritas terkait di Hongkong. Meski Abdul Somad bukan pejabat negara, beliau adalah WNI yang hak-haknya harus dilindungi. Tanpa diskriminasi.

”Sekali lagi, penolakan orang asing masuk ke suatu negara itu kewenangan absolut negara tersebut. Tapi pemerintah kita juga tetap perlu untuk meminta penjelasan atas penolakan tersebut, sebagai bagian dari upaya perlindungan WNI di luar negeri,”terangnya.

(ss)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here