Beranda Nasional Peringatan HPl, FPR Kecam Pemerintah AS dan Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah Sebagai...

Peringatan HPl, FPR Kecam Pemerintah AS dan Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah Sebagai Sumber Petaka Bagi Perempuan

0
BERBAGI

RadarKotaNews – Ratusan massa aksi Front Perjuangan Rakyat (FPR) gelar aksi peringatan Hari Perempuan Internasional (HPI) 2019, dimulai dari Kantor Kedubes Amerika Serikat (AS) menuju Kantor Gubernur (Balai Kota) DKI Jakarta dan Istana Negara, Jumat (8/3/19)

Koordinator Aksi, Istriana Panca
menyebutkan bahwa peringatan HPI saat ini selain sebagai peringatan atas perjuangan kaum perempuan pekerja 160 tahun lalu (8/3/1857), juga untuk menyuarakan aspirasi dan tuntutan kaum perempuan dan rakyat tertindas Indonesia saat ini. Karena gerakan perempuan pekerja saat itu yang menuntut: Penghapusan diskriminasi terhadap kaum perempuan dalam hubungan produksi, Pengurangan Jam kerja, perbaikan kondisi kerja dan tuntutan soal upah, adalah isu dan tuntutan yang masih relevan dan penting bagi kaum perempuan Indonesia saat ini.

Ditempat yang sama, Perwakilan Sekretariat FPR, Harry Sandy, menyampaikan bahwa kondisi kaum perempuan saat ini, masih terbelenggu kemiskinan, diskriminasi dan berbagai kekangan secara politik dan keterbelakangan secara kebudayaan.

Menurutnya, Pemerintahan terus menghujani rakyat dengan berbagai kebijakan yang hanya diabdikan bagi kepentingan kapitalis monopoli (Imperialisme) yang di Pimpin oleh Amerika Serikat. Melalui paket kebijakan ekonominya (jilid 1-16), selain itu, Sandy juga menyebut, Jokowi terus menyebabkan kemiskinan dan membawa kaum perempuan dalam kemerosotan hidup secara ekonomi, tindasan politik oleh Diskriminasi dan Budaya Patriarki.

Sandy melanjutkan, Imperialisme AS bersama Borjuasi Komprador dan tuan tanah (kaki tangan imperialis) di Indonesia yang dilindungi Negara dibawah pemerintahan Jokowi, adalah sumber petaka dan sumber dari seluruh masalah yang dialami oleh kaum perempuan dan rakyat tertindas Indonesia saat ini.

“Kaum perempuan dan rakyat tertindas Indonesia, tidak akan terbebaskan dari diskriminasi, ketidak adilan dan berbagai pelanggaran terhadap hak-nya, selama bangsa Indonesia dipimpin oleh rejim ini, kaki tangan Imperialis. Kaum perempuan dan rakyat akan terbebaskan hanya melalui perjuangannya sendiri dengan persatuan yang besar, kuat dan luas serta perjuangan yang konsisten dalam gerakan massa demokratis Nasional”, jelas Sandy.

Usai di Kantor perwakilan Paman Sam, massa FPR bergeser ke Kantor Gubernur DKI Jakarta dan melanjutkan orasinya di depan Balai Kota DKI, Perwakilan GSBI Jakarta, Moh. Nasir menegaskan bahwa, berbagai permasalahan kaum perempuan di DKI Jakarta tidak terlepas dari kebijakan ekonomi dan politik Jokowi yang dijalankan melalui Pemerintahan DKI pimpinan Anies Baswadan.

“Perempuan buruh, semakin menderita karena kebijakan upah yang sangat rendah. Terutama kebijakan politik upah murah yang dilegitimasi dengan peraturan Pemerintah (PP) No. 78, tahun 2015 tentang pengupahan yang membatasi kenaikan upah buruh yang tidak boleh lebih dari 10%. Sementara didalam pabrik, mereka dipaksa bekerja dengan jam kerja yang panjang dan tanpa perlindungan yang layak.,”tutur Nasir

Pasalnya, Perempuan buruh tidak mendapatkan hak cuti haid, hamil atau bahkan melahirkan.

Namun demikian, Kondisi perempuan buruh di Jakarta dan Jabodetabek saat ini, semakin buruk akibat kebijakan relokasi pabrik-pabrik diberbagai kawasan ke luar daerah. Kebijakan tersebut menyebabkan ribuan buruh di PHK dan kehilangan pekerjaan, tanpa jiminan hak untuk kembali bekerja ataupun untuk mendapatkan sumber penghidupan lainnya.

Bahkan kata dia, kaum perempuan dan rakyat luas lainnya disekitar kawasan Industri dan komplek-komplek buruh juga terkena imbas kehilangan sumber pendapatannya, tutup Nasir.(Adrian)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here