BERBAGI

RadarKotaNews – Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Jabotabek Gelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Rabu (12/09), mereka menuntut peraturan BPJS yang menyengsarakan rakyat segera di cabut.

Ketua DKR, Roy Pangharapan
meminta kepada Presiden agar dikeluarkan keppres (keputusan presiden) tentang pencabutan aturan (BPJS Kesehatan) yang merugikan pasien.

Pasalnya, aturan yang dinilai merugikan warga tercantum dalam Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan 2018 BPJS Kesehatan Nomor 2,3, dan 5 Tahun 2018.

“Aturan itu berisi pembatasan jaminan pada kasus katarak, bayi baru lahir, dan rehabilitasi medik.” Tegas Roy Pangharapan dalam aksinya,

“jika peraturan itu terus ada, maka akan membahayakan warga khususnya untuk tingkat harapan hidup.”

Roy menilai, Jokowi tidak merespon aturan BPJS tersebut karena jajarannya tidak menyampaikan secara utuh terkait kerugian yang akan ditimbulkan setelah aturan itu berlaku.

“Aksi hari ini bukan demo, tapi kami mau melapor kepada Presiden terkait kondisi kesehatan di bawah BPJS Kesehatan. Karena saya yakin beliau tidak utuh mendapatkan laporan,” ujar Roy.

Oleh karena itu kami berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menjembatani agat dipertemukan dengan pihak Istana.

“Karena terakhir BJPS mengeluarkan aturan yang menyulitkan dan merugikan presiden. Kami cinta Pak Jokowi makanya kami lapor. Kan sayang, beliau dicibir rakyat karena enggak bisa┬ángurusin┬áini,” katanya.

Diketahui, mulai 25 Juli 2018, BPJS Kesehatan menerapkan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam Program Jaminan Kesehatan, Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Lahir Sehat, dan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik.

“Ganti direksi !! BPJS dan Menkes RI sekarang Juga.”tutupnya.(adrian)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here