Beranda Politik Penonaktifan 10 Ketua DPD Golkar di Maluku Mempunyai Alasan yang Kuat

Penonaktifan 10 Ketua DPD Golkar di Maluku Mempunyai Alasan yang Kuat

0
BERBAGI

RadarKotaNews – Jelang Musyawarah Nasional (Munas), internal Partai Golkar semakin memanas. Penyebabnya, para loyalis Bambang Soesatyo dipreteli oleh kubu Airlangga Hartarto.

Menanggapi hal itu, Korbid Pemenangan Pemilu Sumatera DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung menjelaskan bahwa yang menonaktifkan 10 Ketua Kabupaten di Maluku adalah DPD bukan DPP Partai Golkar.

“Yang perlu dipahami adalah bahwa di dalam aturan organisasi Partai Golkar, pemberhentian/penonaktifan Ketua DPD Kabupaten/Kota adalah kewenangan DPD Provinsi, bukan DPP. Dan penonaktifan itu tentu dilakukan dengan alasan yang sangat kuat dan dengan mekanisme yang sudah ditetapkan,” jelas Doli Kurnia melalui keterangan tertulisnya, Kamis.

Mengenai penonaktifan 10 Ketua Kabupaten di Maluku, dikatakan Doli Kurnia, pastilah DPD Provinsi mempunyai alasan yang cukup kuat dan sudah dilakukan dengan mekanisme yang sesuai. Dan alasan itu tentu berbasis urusan organisasi, bukan di luar urusan organisasi, apalagi alasan politik.

Lebih jauh, kata Doli Kurnia, di dalam aturan organisasi partai itu, juga diatur bila penonaktifan itu menimbulkan keberatan-keberatan. Mekanisme pertama yang dilakukan adalah, karena penanggung jawab tertinggi adalah DPP, maka bila ada keberatan dan terjadi perselisihan antara DPD Provinsi dengan DPD Kabupaten/Kota, maka DPP dapat melakukan langkah mediasi dan mengambil kebijakan yang dapat diterima masing-masing pihak, tentu tetap berdasarkan pada aturan organisasi partai.

“Apabila, mekanisme penyelesaian mediasi juga tidak bisa terjadi, maka ada mekanisme berikutnya dan yang terakhir di partai, yaitu diselesaikan pada tingkat Mahkamah Partai,” jelasnya.

Jadi masalah Maluku itu harus dilihat sebagai masalah organisasi yang kalau pun dianggap ada perselisihan dapat diselesaikan secara organisatoris. DPP, dalam konteks ini Korbid Kepartaian, pasti akan mengambil langkah-langkah segera untuk menyikapi masalah itu. “Jangan dikapitalisasi menjadi masalah politik apalagi ditarik-tarik dikaitkan dengan Munas,” tandasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here