Pengamat: Kebijakan Pemerintah Menaikan BPJS dan Listrik Akan Mendapatkan Reaksi

RadarKotaNews – Wacana kenaikan BPJS dan pencabutan subsidi listrik 900 Va, akan digelontorkan Pemerintah pada Januari 2020, sementara kenaikan BBM di perkirakan akan berlaku di bulan yang sama.

Menanggapi hal itu, Pengamat politik Ray Rangkuti mengatakan, pemerintah memang memiliki kekuasaan untuk mengambil kebijakan, namun Ray mengingatkan, kebijakan itu akan mendapatkan reaksi dari masyarakat.

“Dampaknya masyarakat marahlah, masyarakat enggak suka,” kata Ray, Sabtu (7/9/2019).

Sebelumnya, pemerintah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui pemangkasan subsidi listrik sebesar Rp 7,4 triliun.

Di kompleks gedung DPR, Jakarta, Jumat, (6/9/2019) kemarin, Menteri Keuangan Sri Mulyani berdalih, pemangkasan subsidi diberlakukan lantaran penurunan asumsi ICP dan juga adanya penajaman sasaran penerima subsidi golongan 900 VA.

Kemudian pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN 2020) subsidi listrik dianggarkan sebesar Rp 62,2 triliun. Kini, angka itu disepakati berubah menjadi Rp 54,8 triliun, pengurangan ini berakibat pada tarif listrik untuk daya terpasang 900 VA rumah tangga mampu (RTM) bakal dinaikkan mulai tahun depan.

Sedangkan untuk subsidi bahan bakar minyak atau BBM dan LPG turun 5,2 triliun. Penurunan itu terbagi dari subsidi BBM yang turun 115,6 miliar, subsidi LPG turun Rp 2,6 triliun, dan kurang bayar Rp 2,5 triliun, akibatnya, kenaikan harga pun tak bisa dihindari.

Sehingga, Ray mengingatkan agar Presiden Jokowi berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Apalagi, revisi UU KPK yang sedang berjalan mendapat respon dari masyarakat.

“Kalau di lihat dari situasi ini mestinya Presiden harus hati-hati, karena kalau sampai dia manaikkan semua komponen itu, gitu ya di saat yang sama UU revisi KPK berlanjut itu bisa jadi akumulasi kekecewaan publik,” ingatnya.

Ray menyayangkan jika kebijakan itu diberlakukan serentak. Seharusnya, dilakukan secara perlahan agar tidak mendapat reaksi keras dari masyarakat. Menurut dia Presiden harus menaikkannya satu demi satu, tidak bisa secara beruntun semuanya naik. (*)