Beranda Politik Pemerintah Tidak Berkeinginan Menyelesaikan Permasalahan Guru Honorer Menjadi ASN

Pemerintah Tidak Berkeinginan Menyelesaikan Permasalahan Guru Honorer Menjadi ASN

0
BERBAGI

RadarKotaNews – Gambaran tentang RUU ASN, yang diberikan kewenangan sangat bersungguh sungguh melakukan hal tersebut namun berdasarkan konstitusi pasal 20 tahun 1945 kekuasaan membentuk UU ada di DPR tetapi di pasal berikutnya UU itu harus mendapatkan persetujuan bersama

Hal tersebut di sampaikan Ketua Baleg dari Fraksi Gerindra, Supratman saat di temui oleh Perkumpulan Guru Inpasing Nasional (PGIN) diruang rapat DPR RI, Jakarta, Kamis (6/12/18)

Menurut Supratman, apabila satu pihak tidak hadir itu mandek di parlemen, pemerintah tidak bersedia hadir saya tidsk tau masalahnya dimana, supres sudah turun tetapi pemerintah belum memberikan inventarisasi ke Baleg.

“Sebagian besar pemerintah tidak hadir dan melakukan pembahasan dan ini menjadi masalah konstitusi yang ada.”kata Supratman

Memang supresnya sudah turun, namun kata dia, dari pemerintah belum menyerahkan DIM mengenai UU ini hingga sekarang semua anggota setuju untuk pengangkatan guru honorer menjadi ASN ada yang salah menurut saya, sebab dari pemerintah kenapa tidak mengangkat teman-teman guru inpassing menjadi ASN.

Pertama masalah usia dan itu kami masukkan dalam revisi. Kedua alasan pemerintah selalu klasik yaitu APBN tidak mencukupi.

Menpan RB saat itu sudah sepakat tapi karena berganti dengan MenpanRB yang baru sudah 3 kali diundang namun tidak pernah hadir. Menurut Supratman, ada yang salah dulu alasannya kenapa tidak mengangkat teman teman karena menyangkut usia tetapi kita masukkan teknisi diatas.

Oleh karenanya, saya beranggapan bahwa pemerintah tidak memiliki keinginan kuat untuk menyelesaikan permasalahan guru honorer menjadi ASN.

Bahkan kata Supratman, pihaknya memberikan ruang kpd pemerintah bukan hanya 2 tahun tetapi sampai 5 tahun namun dirinya tidak mengerti apakah memang pemerintah memiliki keinginan atau tidak bahkan sepertinya perlu amandemen konstitusi.

“Dari 21 RUU, sebagian besar tidak selesai karena pemerintah tidak hadir tapi publik selalu memberikan stempel negatif untuk kami dan DPR melawan hal tertentu.
Bantuan-bantuan sosial yang diberikan pemerintah kan menandakan bahwa anggaran itu cukup.”pungkasnya.(adrian)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here