Pembahasan RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara Perlu Ditunda

RadarKotaNews – Menjelang berakhirnya DPR periode 2014-2019 Pemerintah dan DPR tengah membahas sejumlah rancangan undang-undang (RUU) sangat penting. Waktu pembahasan yang sangat singkat ini menimbulkan kekhawatiran, terutama ketika sejumlah kritik telah diekspresikan terkait dengan substansi RUU – RUU tersebut yang banyak berpotensi mengabaikan perlindungan dan penghormatan hak konstitusional warga negara.

Salah satu RUU yang tengah dibahas oleh DPR adalah mengenai Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara atau RUU PSDN. RUU ini merupakan usulan inisiatif pemerintah yang pembahasannya didasarkan pada Surat Presiden kepada DPR cq Komisi I tertanggal 17 Juli 2019. Koalisi menilai pembahasan RUU yang memakan waktu kurang lebih dua bulan ini memiliki sejumlah permasalahan yang sangat prinsipiil khususnya yang mengatur soal ruang lingkup, pengaturan komponen cadangan berbasis manusia, dan sumber daya baik alam maupun buatan serta pengelolaan anggaran.

Pertama, perihal ruang lingkup pengaturan RUU PSDN terlalu luas. Pasal 3 ayat (1) RUU ini menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara dilaksanakan melalui bela negara, membangun komponen utama, penataan komponen pendukung, pembentukan komponen cadangan dan mobilisasi dan demobilisasi. Jika membaca ruang lingkupnya, RUU ini berupaya menggabungkan tiga regulasi sekaligus yang semestinya diatur secara terpisah dalam undang-undang yang berbeda, yakni pembentukan komponen cadangan dan pendukung yang merupakan amanat Pasal 8 ayat 3 UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pengaturan bela negara (Pasal 9 ayat (3) Undang-undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara), dan pengaturan mobilisasi dan demobilisasi yang semestinya merupakan revisi terhadap Undang-undang No. 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi.

Secara konseptual, bela negara tidak bisa dimaknai secara sempit karena memiliki dimensi yang luas dan tak terbatas pada mempertahankan negara dari ancaman militer dari luar. Upaya menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara sebagai tujuan bela negara tidak bisa hanya ditafsirkan sebagai upaya segenap warga negara mendukung TNI sebagai komponen utama pertahanan negara ketika menghadapi ancaman militer dari luar, tetapi juga bisa mencakup upaya-upaya lain warga negara di luar aspek non-pertahanan, seperti penguatan ekonomi negara dan masyarakat, peningkatan pendidikan, penguatan tatanan politik yang demokratis ikut berkontribusi pada kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Kedua, RUU PSDN tidak mengadopsi prinsip dan norma hak asasi manusia secara penuh. Hal itu dapat dilihat dari pemahaman RUU ini terhadap prinsip kesukarelaan dalam pembentukan komponen cadangan. Dalam RUU tersebut meski menyatakan bahwa bagi pendaftaran komponen cadangan oleh warga negara bersifat sukarela akan tetapi hal yang sama tidak diberlakukan kepada komponen cadangan di luar manusia yang berupa sumber daya alam dan sumber daya buatan (Pasal 50-55 RUU PSDN).

Prinsip kesukarelaan haruslah dipandang secara luas yakni tidak hanya sebatas pada pilihan-pilihan absolut dalam hal ini ketika warga negara mendaftar secara sukarela dan terikat selamanya tanpa ada peluang untuk mengubah pilihannya. Prinsip ini juga memberikan peluang bagi warga negara yang sudah mendaftar secara sukarela mengubah opsi mereka jika dilakukan mobilisasi berdasarkan kepercayaannya (conscientious objection). Sebaliknya RUU ini justru mengancam dengan sanksi pidana terhadap anggota komponen cadangan untuk menolak panggilan mobilisasi berdasarkan kepercayaan dan keyakinannya. Tiadanya pasal yang mengatur pengecualian bagi mereka yang menolak penugasan militer karena hal tersebut bertentangan dengan kepercayaannya merupakan pelanggaran Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik pasal 18 yang melindungi hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hal ini telah ditekankan oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB dalam Komentar Umum No. 22 dan pendapat-pendapat lainnya yang dibuat untuk menanggapi prosedur petisi maupun laporan penerapan Kovenan yang diserahkan oleh negara pihak. Sebagai negara pihak Kovenan tersebut, Indonesia wajib untuk memastikan adanya pasal yang mengatur pengecualian tersebut.

Lebih mengkhawatirkan lagi, dalam pengaturan komponen yang berupa sumber daya alam dan sumber daya buatan, prinsip kesukarelaan sama sekali dikesampingkan dalam RUU ini. Misalnya soal sumber daya di luar manusia tersebut dimiliki atau dikelola oleh warga negara atau sektor swasta, serta yang juga tidak kalah penting perlindungan properti yang telah ditetapkan sebagai Komponen Cadangan. Padahal kerangka pengaturan komponen cadangan untuk sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana dan prasarana harus menjamin penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia.

Ketiga, soal pengelolaan anggaran dimana ketentuan pada Pasal 47 huruf b dan c yang menyebutkan bahwa pembiayaan pengelolaan sumber daya nasional melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat di samping dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) menyalahi prinsip sentralisme pembiayaan anggaran pertahanan negara. Pasal 25 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menegaskan pemenuhan kebutuhan anggaran pertahanan negara harus dilakukan secara terpusat. Sementara pada ayat (2)-nya dinyatakan bahwa keterpusatan anggaran pertahanan itu tidak hanya ditujukan untuk membangun, memelihara, mengembangkan dan menggunakan Tentara Nasional Indonesia (TNI), tetapi juga komponen pertahanan lainnya.

Koalisi berpendapat bahwa keterpusatan penyelenggaraan sektor pertahanan negara sejalan dengan pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah sebagaimana ditegaskan dalam UU Pemda yang menyatakan bahwa bidang pertahanan sepenuhnya merupakan wewenang pemerintah pusat. Terlebih lagi, pemusatan anggaran merupakan mekanisme kontrol terhadap sektor keamanan, tidak hanya untuk mengawasi efektivitas penggunaan anggaran namun juga kontrol terhadap TNI. Jika pembiayaan pertahanan dari APBD dan sumber lainnya diakomodasi dalam RUU ini dapat menimbulkan masalah serius karena sulit untuk dikontrol keberadaannya yang tidak tergantung pada anggaran APBN. Selain itu, hal tersebut akan juga memperumit proses pertanggungjawaban sehingga membuka peluang terjadi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Keempat, Pendekatan RUU PSDN cenderung militeristik sehingga tidak bisa dihindari adanya dugaan upaya militerisasi sipil melalui program bela negara. Belum lagi konsepsi yang ditawarkan dalam program bela negara yang tidak cukup jelas. Misalnya, pasal 5 ayat 2 poin e menyebutkan “mempunyai kemampuan awal bela negara” sebagai salah satu nilai dasar bela negara yang akan ditanamkan dalam pendidikan kewarganegaraan.

Terlebih lagi, RUU PSDN mengedepankan romantisme lama yaitu memandang tentara dan rakyat adalah satu kesatuan yang lebih dikenal dengan konsep manunggal. Hal tersebut terungkap dalam naskah akademik RUU PSDN (lihat halaman 5), “Konsep tentara adalah rakyat dan rakyat adalah tentara merupakan konsep kesemestaan yang menjadi modal kekuatan pertahanan Negara.” Tentunya konsep tersebut telah terbukti menimbulkan potensi pelanggaran hukum humaniter internasional khususnya prinsip pembedaan (distinction principle). Prinsip ini secara tegas membedakan penduduk dalam dua kategori yaitu kombatan/petempur dengan penduduk sipil dalam situasi konflik bersenjata internasional. Karenanya, salah satu alasan diadopsinya UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara adalah koreksi terhadap praktik yang bertentangan dengan prinsip pembedaan yang merupakan bagian penting dan tak terpisahkan dari kewajiban Internasional Indonesia sebagai pihak dalam Konvensi Jenewa 1949.

Keempat, Koalisi memandang pembahasan RUU PSDN belum urgen untuk dilakukan pada saat ini. Memang, dukungan sumber daya nasional untuk pertahanan negara perlu dibangun dan disiapkan oleh pemerintah. Apalagi beberapa aspek ditelah diamanatkan pembentukannya oleh undang-undang, seperti bela negara, komponen cadangan dan pendukung. Namun demikian, upaya tersebut hendaknya dijalankan dengan tetap mempertimbangkan aspek lain, seperti skala prioritas agenda Reformasi Sektor Keamanan (RSK), dinamika ancaman yang berkembang, dan lain sebagainya.

Pembahasan RUU PSDN untuk konteks saat ini belum termasuk agenda prioritas dan bahkan menunjukkan adanya ketidakteraturan dalam menentukan prioritas reformasi legislasi sektor keamanan. Jika tujuan pemerintah adalah memperkuat sektor pertahanan Indonesia agar semakin profesional, kuat dan modern, pembangunan komponen utamanya yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI) menempati posisi prioritas dan perlu dikedepankan. Selain itu, prioritas utama dalam reformasi sektor keamanan adalah melanjutkan kembali pembahasan perubahan terhadap UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang telah mengalami stagnasi selama satu dekade. Karenanya, agenda seperti pembentukan komponen cadangan dan pendukung baru dapat diwujudkan apabila penataan berkait dengan strategi, sistem dan komponen utama pertahanan telah selesai pengaturannya.

Berangkat dari penilaian-penilaian tersebut, Koalisi mendesak, agar DPR cq Komisi I menunda pembahasan serta pengesahan RUU pada periode ini dan melanjutkannya pada DPR periode 2019-2024 disebabkan selain minimnya waktu pembahasan juga akan mempengaruhi kualitas undang-undang itu sendiri. Terlebih lagi substansi yang hendak diatur memiliki lingkup yang luas sehingga membutuhkan waktu yang cukup, pelibatan masyarakat yang lebih luas sehingga memenuhi prinsip akuntabilitas serta transparansi saat menyusun RUU ini. Selanjutnya, pemerintah dan DPR harus melanjutkan pembahasan perubahan UU Peradilan Militer karena akan memberikan kejelasan status dan kepastian hukum terhadap pelibatan warga sipil dalam pertahanan Negara.

Jakarta, 11 September 2019

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Sektor Keamanan

Imparsial, KontraS, Elsam, Setara Institute